PGRI Banggai Kepulauan Gelar Aksi Demo – KABAR LUWUK

KABAR LUWUK, BANGKEP – Koordinator Aksi, Iksan Nursin dalam menyampaikan orasi di depan kantor Bupati Banggai Kepulauan , sehubungan dengan belum terbayarkan secara penuh hak – hak ( Gaji , Sertifikasi dan Non sertifikasi ), serta persoalan – persoalan yang terjadi didunia pendidikan selama ini, khususnya kebijakan yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan yang sudah dikoordinasikan bersama Sekda, akan tetapi sampai saat ini belum juga terealisasi secara penuh, hal ini sesuai dengan data dari Badan Keuangan Daerah. Kamis 5/8/2021.

“ Aksi demo ini dilakukan dihadapan pemerintah kabupaten Bangkep dalam hal ini Bupati Bangkep agar bisa segera di tanggapi , mengingat bukti transfer yang dikirimkan untuk TW 2 cukup untuk membayar sertifikasi dan kekurangan guru sebanyak 110 orang, selain itu juga masih ada Silva, dasar dari mengadakan demo adalah Pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan hanya membayarkan TW 2 sebanyak dua bulan, sehingga dalam perhitungan secara keseluruhan kalau di rasionalkan total yang harus di bayarkan sejumlah 207 orang penerima, dengan aksi ini meminta Bupati untuk menyelesaikan semua tunjangan baik untuk yang sertifikasi maupun Non Sertifikasi TW 2. “

Maka yang menjadi pertanyaan para aksi demo adalah berapa besar jumlah guru penerima tunjangan non sertifikasi yang valid datanya sesuai Data Dapodik ? dan kenapa yang dibayarkan Cuma dua bulan, kalau dana transferan yang diterima seharusnya bisa dibayarkan semua, tanpa ada tunggakan , sehingga ada berapa guru yang berhak menerima Dacil . Ungkap Iksan Nursin.

Dengan ini kami bersama dengan guru guru yang tergabung dalam aksi PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan sikap : Menolak Pemotongan tunjangan sertifikasi guru 1% untuk BPJS, Segera realisasi pembayaran tunjangan sertifikasi guru TW 2 sebanyak satu bulan dan tunjangan sertifikasi ( Dacil) sebanyak satu bulan, Transparansi penerima tunjangan – tunjangan khusus guru ( Dacil ).

Sekretaris Daerah Bangkep dalam menyampaikan dihadapan para orasi apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan PGRI terkait tunjangan sertifikasi, serta apa yang menjadi dasar tuntutan haruslah dipahami bahwa kita sebagai manusia haruslah benar-benar saling memahami apa yang menjadi tuntutan sebenarnya sudah saya serahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menjelaskan secara teknis tentang aturan, sehingga Sekda akan memberikan waktu kepada peserta aksi untuk menyampaikan apakah masih ada tambahan tuntutanya. Terang Sekda Bangkep.

Kadis Pendidikan Bangkep Ariono Orab menjelaskan bahwa yang pertama kami dari dinas pendidikan tidak punya hak untuk menentukan , penentuan itu berdasarkan indeks desa membangun, yang ditetapkan oleh kemendes dan setiap tahun wilayahnya selalu berubah itu tergantung penilaian desa itu sendiri. Sedangkan untuk tahun ini ada beberapa guru yang sudah memasukan berkas yang menjadi dasar dari indeks desa membangun. “

“ Kalau dilihat dari sisi geografis dan semua,diatur berdasarkan ketentuan pusat, jadi kami dari pihak dinas pendidikan tidak bisa melakukan intervensi, disamping itu juga kalau semua itu dilakukan pembayaran berdasarkan mekanisme yang ada .Ujar Kadis.

Kemudian terkait dengan adanya Tamsil , bahwa tamsil itu memang berbeda dengan sertifikasi, dan apa yang mejadi aturan itu benar – benar ada yang berbeda, ketika kita melihat datanya di dapodik itu akan ada perubahan, dan setiap dikoreksi bukti transferan selalu ada yang kurang, jadi setiap guru yang memperbaiki datanya disesuaikan dengan jam mengajarnya, berapa jam mengajarnya itu yang nantinya akan tercatat sesuai dengan berapa lama waktu mengajar sehingga guru akan mendapatkan sesuai dengan jumlah berapa lama jam mengajarnya, semua disesuaikan pada hasil Rakornya, kalaupun masih ada kekurangan tentunya akan di minta kembali berapa kekurangannya. “

” Terkait dengan sertifikasi misalnya ada silfa rekomnya itu nanti pada bulan pebruari jadi uangnya itu ada di BPKAD Karena dananya belum masuk APBD dan DPAnya, belum bisa diangkat harus buat oleh telaan staf,dan mudah mudahan di perkada itu bisa masuk,” Ucap Kadis.

Kemudian terkait pemotongan 1% itu sudah di atur di permendagri 70 , di pasal 10 itu jelas dan bagi saya ini sudah keluar dari kewenangan kami.terkait masalah pelayanan Insya Allah kita akan berbenah,jujur saya selalu memperlakukan guru guru itu di atas segala galanya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa gurulah yang menjadikan saya seperti ini. tegas Ariono orap.

Selanjutnya Kaban BPKAD, Steven Moidady dalam penjelasannya dan berbicara mekanisme penganggaran itu,segala sesuatu itu harus tergambar dalam APBD, semua uang uang yang keluar dari daerah harus tergambar dalam APBD di turunkan dalam bentuk daftar penggunaan anggaran yang di cantumkan dalam DPA, jadi segala sesuatu bila mau di keluarkan harus sesuai mekanisme. terang stevan.

Terkait profesi guru ,tunjangan kinerja guru,tambahan penghasilan lainya itu adalah bisa di sebut spesial grand. Spesial grand ini merupakan dana transfer dari pusat, mengenai kondisi yang masa aksi tuntut itu sebenarnya kronologisnya dana transfer itu terjadi di desember, sedangkan teman teman TAPD, kalau saya melihat keadaan ini APBD sudah tersusun, APBD 2021 itu sudah dalam bentuk rancangan dan transfernya itu lambat masuk.

” Steven mengatakan hingga angka itu menjadi silva,sisa dana itu masih ada ,namun seperti yang saya sampaikan tadi bahwa APBD, dan akhirnya kita masih ada utang 2020 di desember, masuk 2021 itu tergambar namun di desember ini tidak tergambar karena kondisi pada saat itu APBD kita itu sudah di susun, tapi karena kondisi daerah kita APBDnya ada sedikit masalah, hingga akhirnya belum tersususun, maka munculah transfer untuk 2021 tw1.sebenarnya dana transfer ini pada waktu itu DAU kita belum ada ,sehinga masih banyak yang belum terbayar.” Terang Kaban BPKAD

Pada waktu itu memang TAPD datang untuk membicarakan pembayaran, dan saat itu saya tidak mau membayarkan karena ini akan menjadi masalah,dan Insya Allah ini akan kita sikapi melalui gambaran dalam APBD dan DPA ,mekaanismenya itu harus ada dalam program anggaran agar dapat di terealisasikan. Tutup kaban BPKAD.* ( ARM).



YOUR COMMENT