Senin, Komisi I Hearing PPGM

LUWUK-Setelah turun lapangan dan berhasil merangkul semua informasi terkait kejelasan sertifikat warga desa Kamiwangi yang dipegang PT Pertamina EP-PPGM, DPRD Banggai memutuskan akan mengundang pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi.

Pihak perusahaan akan diminta memberikan kepastian kapan pengembalian sertifikat warga yang telah diambil sejak tahun 2000 silam itu dikembalikan.

“Bukan hanya perusahaan yang diundang, tapi perwakilan masyarakat, mantan-mantan camat, aparat desa, serta BPN dan bagian pertanahan akan dihadirkan dalam pertemuan nanti,” terang Irwanto Kulap, anggota Komisi I, Jumat (22/1).

Ia menjelaskan pada saat kunjungan kerja ke Desa Kamiwangi, mereka hanya bertemu dengan 43 perwakilan warga pemilik lahan yang bermasalah dan camat setempat. Sayangnya, camat tidak begitu paham persoalan itu, sebab terjadi sebelum masanya menjabat.

“Jadi kita sudah bicara dan kumpul keluhan warga. Keluhan itu yang nanti kita sinkronkan dengan tanggungjawab perusahaan. Sayangnya, saat pertemuan itu kepala desa Kamiwangi tidak hadir. Katanya dia berada di Luwuk,” imbuhnya lagi.

Sesuai kesepakatan, kata Irwanto, pertemuan akan dilaksanakan Senin, (25/1) nanti. Ia mengaku undangan telah dikirimkan ke sejumlah pihak yang berkaitan dengan persoalan sertifikat lahan warga itu.

“Nanti dalam pertemuan itu bisa ketahuan, berapa luas lahan yang dibeli perusahaan dan berapa luas yang masih menjadi hak warga. Kita bisa lihat nanti bagaimana pertanggungjawaban perusahaan,” tuturnya.

Terpisah, I Ketut Alit Wardana, sebagai perwakilan masyarakat membenarkan mereka telah menerima undangan untuk pertemuan Senin pekan depan di gedung Parlemen Lalong.

Ia bersyukur pihak legislatif langsung merespon keluhan warga dan berharap persoalan yang terjadi di Desa Kamiwangi bisa segera terselesaikan dengan baik. (

YOUR COMMENT