Home » Banggai Laut » Soal Interpelasi, Parlemen Bersikap Hati-hati
Soal Interpelasi, Parlemen Bersikap Hati-hati
Richard Manuas

Soal Interpelasi, Parlemen Bersikap Hati-hati

BANGGAI-Ketua DPRD Banggai Laut, Richard Manuas memberi sinyal tak akan menggunakan hak interpelasi menyikapi tuntutan demo Forum Penyelamat Banggai Laut Bersatu, Senin (25/9) lalu. Menurut dia, dari 14 tuntutan aspirasi yang disampaikan, pihaknya diminta memertanyakan sejumlah kebijakan Bupati yang dinilai janggal.
“Jadi kita musti komitmen. Tuntutan massa yang diperkuat dengan surat tertulis itu menuntut DPRD meminta keterangan kepada Bupati. Dalam hal ini berarti terkait dengan jabatannya, bukan pribadi Wenny Bukamo,” terang Richard kepada Luwuk Post, Rabu (27/9).
Dari situ, lanjut Richard, maka parlemen akan tindak lanjuti dengan menyurat ke bupati. Tapi karena yang dituju adalah lembaga Bupati Banggai Laut, Richard mengakui bahwa kehadiran Wenny Bukamo tergantung pada pertimbangannya selaku Bupati. “Bisa saja dia menunjuk wabup atau kepala SKPD atau jajaran lainnya untuk mewakili,” paparnya.
Karena itu, politikus Demokrat itu menilai, perlunya pendalaman yang lebih berhati-hati terkait penggunaan hak-hak DPRD. “Hak interpelasi atau hak angket itu dilakukan untuk meminta penjelasan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak luas. Ini yang perlu didalami terlebih dahulu,” paparnya.
Meski begitu, parlemen, kata Richard, memandang aksi kemarin sebagai gerakan moral yang penting untuk mengingatkan semua pihak agar menginstrospeksi diri menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.
Menjawab salah satu tuntutan massa tentang banyaknya perjalanan keluar daerah dan penggunaan anggaran yang besar oleh Bupati, Richard menyatakan sedang mempelajarinya. “Kita lihat dulu pertanggung-jawabannya. Seorang Bupati tentu memiliki tugas yang tidak ringan, termasuk hubungannya ke provinsi dan pusat. Untuk perjalanan dinas Bupati, jika dapat dipertanggungjawabkan maka itu tidak masalah,” paparnya. (sbt)

About uman