Home » Berita Utama » Pembangunan SPBU Kilo 2 Disorot
Pembangunan SPBU Kilo 2 Disorot
SPBU kilometer 2 masih dalam tahap pembangunan. Tampak Alat berat hexavator sedang beroperasi, Minggu (3/9).

Pembangunan SPBU Kilo 2 Disorot

LUWUK—Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Imam Bonjol, Kilometer 2, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, disorot. Pasalnya, kehadiran SPBU tersebut dinilai mengancam kehidupan warga setempat.
Menurut Ketua Generasi Muda Bungin Timur, Ilham Baadi, dari aspek keselamatan, keberadaan SPBU tersebut sangat berdekatan dengan pemukiman. “Bisa mengancam keselamatan warga karena rawan kebakaran,” paparnya kepada Luwuk Post, Minggu (3/9).
Dari aspek kesehatan, lanjutnya dapat menimbulkan pencemaran air dan udara yang pada akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat yang berdomisili di sekitar SPBU tersebut. “Bisa terkena penyakit leukemia karena bakal sering menghirup uap yang dihasilkan oleh dan bahan bakar terutama bensin,” tutur Ilham.
“Sementara aspek lingkungan, sudah jelas akan mencemari lingkungan sekitar,” katanya lagi.
Dikatakan, pelaku usaha SPBU seharusnya, melibatkan masyarakat setempat dalam pengurusan izin, khususnya izin gangguan. Sebab dampak negatif-nya langsung ke masyarakat. Keberpihakan pemerintah kepada investor, kata Ilham, seharusnya tidak keluar dari ketentuan tentang izin gangguan yang sudah diatur dalam Undang-undang (UU) gangguan.
Keterlibatan masyarakat sudah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2009, pasal 70 yang menyebutkan, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup serta pengawasan sosial, memberikan saran dan pendapat.
“Saya menduga, rencana pembangunan SPBU ini tidak melalui tahapan kajian lingkungan hidup tentang UPL-UKL,” tandasnya.
Masyarakat yang bakal terkena dampak SPBU ini berharap agar pemerintah daerah membatalkan izin pembangunan SPBU tersebut. Sebab, pembangunan SPBU harus melalui kajian analisis lingkungan, sehingga tidak berdampak buruk pada masyarakat sekitar. “Dan harus mendapat persetujuan atau keberatan dari masyarakat sekitar,” tegas Ilham.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Banggai Malik Kasim saat dikonfirmasi mengakui, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi terkait rencana pembangunan SPBU tersebut. Rekomendasi dikeluarkan berdasarkan rekomendasi yang disampaikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Rekomendasi kita berikan agar pengusaha SPBU itu juga mengurus izin-izin lainnya. Kalau dari DLH kami nilai layak,” jelas Malik Kasim pada Luwuk Post, Senin (4/9).
Sementara itu, sementara itu anggota DPRD Kabupaten Banggai Jufri Diko dan Irpadin Oneng mengaku belum menerima aduan penolakan warga.
Meski begitu keduanya sanksi jika SPBU itu dibangun di lokasi padat penduduk.”Wajar kalau masyarakat setempat agak khawatir,” kata Jufri Diko.
Irpadin Oneng menambahkan, pihaknya malah berpikir agar Depot Pertamina yang berhadapan dengan lokasi rencana pembangunan SPBU dipindahkan. “Dulu dibangun karena lokasi Depot Pertamina jauh dari pemukiman. Tapi kini lokasinya sudah dikepung pemukiman penduduk,” ungkap Irpadin.
Pendapat berbeda disampaikan anggota DPRD Nasir Himran. Aleg yang akrab disapa Aba Ateng ini sanksi jika SPBU itu dibangun tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan.”Saya tidak yakin kalau tidak mengantongi izin. Pertamina sangat ketat,” ujar aleg PKS ini.
Sebagai pengusaha yang kini tengah membangun tiga SPBU di wilayah Tompotika, aleg dengan postur tubuh tinggi besar ini mengaku Pertamina tidak akan sembarang mengizinkan pembangunan SPBU jika tahapan perizinan tidak lengkap. “Dokumen UKL UPL misalnya, kalau tidak ada jangan harap Pertamina izinkan,” ujarnya. Soal SPBU yang berada di sekitar rumah penduduk, menurutnya harus dilihat seberapa luas lokasi dibangun.”Ada hitung hitungannya, kita belum tahu ada berapa nozel yang dibangun nanti,” katanya. (awi/bd/ris)

About uman