Home » Banggai Laut » Gapensi Sebut Kontrak Kerja Sah

Gapensi Sebut Kontrak Kerja Sah

BANGGAI – Rapat dengar pendapat (RDP) terkait proyek terumbu karang yang digelar sejak Selasa (28/8) hingga Kamis (31/8), jadi perhatian masyarakat.
Masalah ini bermula ketika kontraktor proyek, Amir Lamane, tidak terima dengan kebijakan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (LHP), Masrin Saluhu yang hendak menganulir kontrak kerja yang sudah diterbitkan. Amir lalu mengadu ke DPRD Banggai Laut, kemudian digelar RDP dengan menghadirkan Dinas LHP. Dalam pertemuan itu terungkap, kontrak kerja tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Waode Musnin yang saat itu masih menjabat kepala Dinas LHP. Tak lama setelahnya, bergulir proses assesment jabatan pratama tinggi. Hasilnya, Musnin pindah ke Sekretariat DPRD dan posisinya digantikan Masrin Saluhu. Sebagai kepala dinas yang baru, Masrin mempermasalahkan kebijakan Waode Musnin dan berniat hendak meninjau kembali kontrak proyek pekerjaan terumbu karang. “Itu (kontrak, red) ada indikasi KKN jadi harus diperiksa dulu,” ujar Masrin saat RDP. Tentu saja Amir Lamane tak mau terima. Bagi dia kontrak tersebut sudah sah dan berkekuatan hukum karena sudah melewati prosedur yang semestinya. Pria yang akrab disapa Maepa ini justru mempertanyakan kebijakan Masrin Saluhu yang dianggapnya aneh serta tidak menghargai kebijakan kepala dinas sebelumnya. “Rencana pembatalan kontrak tidak punya landasan hukum yang kuat,” tegasnya. RDP tersebut selain menghadirkan Masrin Saluhu, terlihat pula Waode Musnin serta Inspektur inspektorat Banggai Laut, Ludin Mukhtar. Ludin nampaknya menguatkan kebijakan Masrin. Pada pemaparannya, dia mengurai sejumlah aturan perundang-undangan terkait prosedur penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Menurutnya, kontrak tersebut harus didalami terlebih dahulu karena terindikasi KKN. “Sebelum uang itu (anggaran proyek terumbu karang) keluar, kita harus ujikan dulu apakah kontraknya sudah sesuai prosedur atau tidak. Di sini memang belum ada kerugian negara tapi kalau sudah terjadi pembayaran pasti akan ada kerugian negara,” tandasnya. Ketua Gapensi Kabupaten Banggai Laut, Akhmad Buluan tak ingin diam saja. Di sela-sela RDP, dia menyatakan, kontrak pekerjaan yang sah dan sudah ditanda tangani kedua bela pihak tak bisa dibatalkan jika tak ada alasan yang mendasar. Dia berpandangan bahwa kontrak yang dikeluarkan sudah sangat selektif dan memenuhi semua prosedur teknis yang dipersyaratkan. “Saya minta semua pihak jangan berpikiran sempit dan mencari solusi yang terbaik. Faktanya kontrak sudah dibuat dan sah secara hukum. Jika kontrak ini dipermasalahkan hanya akan mencederai instansi terkait dan daerah,” tegasnya. (sbt)

 

About uman