Home » Berita Utama » Makmur: Om Pai tak Langgar Aturan
Makmur: Om Pai  tak Langgar Aturan
Moh. Riffai Dg. Matorang

Makmur: Om Pai tak Langgar Aturan

LUWUK – Usulan pergantian jabatan Wakil Ketua DPRD Banggai oleh DPD Partai NasDem Banggai dari Moh Riffai Dg. Matorang kepada Helton Abdul Hamid dinilai aneh.
Sebab, menurut pemerhati politik, Makmur Manesa Riffai tidak melanggar satupun peraturan perundang-undangan yang ada. “Itu fakta hukum lho,” ucap Makmur.
Karena itu, kata dia, penyampaian ke publik terkait pelanggaran yang telah dilakukan Riffai penting untuk dilakukan. Apalagi, kata dia, Wakil Ketua DPRD itu bagian dari unsur Forkopimda yang mengurus Kabupaten Banggai. Dengan begitu di tengah masyarakat tidak menimbulkan penafsiran yang simpang siur.
“Bagi saya tepat Riffai mengajukan gugatan di PN Luwuk, mengingat pergantiannya tidak beralasan hukum. Apalagi partai tidak pernah mempublis apa bentuk pelanggaran AD/ART yang dilakukan Riffai,” kata Makmur.
Dijelaskannya, kedudukan Wakil Ketua DPRD dilindungi dan dibentengi dengan undang undang. Tidak sembarang mengganti anggota, apalagi unsur pimpinan di lembaga legislatif. Sebab sangat ketat ketentuanya untuk diganti, meskipun itu diusulkan oleh parpolnya, namun masih harus diparipurnakan di lembaga DPRD.
“Tidak serta merta usulan parpol bisa disetujui. Apalagi ditambah yang bersangkutan melakukan gugatan di pengadilan. Maka tidak ada pilihan bagi DPRD kecuali menunda proses penggantian sampai perkaranya diputus dan incrah,” kata Makmur.
Penggantian pimpinan DPRD diatur dalam UU nomor 17 tahun 2014. Sedang lebih lanjut diatur dengan tata tertib DPRD Banggai. Dalam tatib dijelaskan penggantian pimpinan DPRD selain meninggal dunia dan mengundurkan diri juga penggantian pimpinan hanya dapat dilakukan jika melanggar peraturan perundang undangan.
Masih menurut Makmur, kasus ini DPRD harus segera menyikapinya melalui paripurna dengan memutuskan usulan patai NasDem untuk penggantian Riffai tidak dapat ditindaklanjuti, karena keputusan partai NasDem sedang diperkarakan oleh di PN Luwuk, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Itu menurut undang undang dan bukan menurut saya,” tutup Makmur.

GUGATAN RIFFAI
Tidak hanya DPP Partai NasDem yang digugat Riffai Matorang. Berdasarkan surat gugatan yang dilayangkan ke PN Luwuk dan ditanda-tangani dua kuasa hukum, Aris T. Kahohon dan Endy Sugianto tertanggal 3 Agutus 2017, Riffai juga menggugat DPW NasDem Sulteng, DPD NasDem Banggai, DPRD Banggai dan Gubernur Sulteng.
Dalam materi gugatan itu, Riffai sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Banggai dan Ketua Dewan Pertimbangan partai tidak pernah melakukan tindakan maupun perbuatan melanggar AD/ART. Begitu pula tidak pula melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai.
Aris dan Endy dalam materinya juga menjelaskan, kliennya tidak pernah diberikan dan tidak pernah menerima teguran secara lisan maupun tertulis dari DPD Partai Nasdem.
Padahal sesuai ketentuan pasal 8 Anggaran Rumah Tangga tahapan pemberian sanksi diberikan kepada anggota atau pengurus supaya yang bersangkutan mengetahui seperti apa pelanggaran yang dilakukan serta mempersiapkan untuk melakukan pembelaan diri.
Riffai adalah pemegang mandat ketika membentuk dan membesarkan Partai Nasdem di Kabupaten Banggai, sehingga pada Pemilihan Umum Legislatif pada Tahun 2014 Partai Nasdem memperoleh 4 kursi di DPRD.
Bukannya penghargaan dan tanda terima kasih yang diberikan oleh partai kepada klien kami, justru kata Aris dan Endy, melakukan penggantian selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Banggai, tanpa alasan mendasar. Hal ini jelas melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Nasdem dan tidak sesuai dengan etika politik serta tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi Partai Nadem sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Partai Nasdem. (yan)

About uman