Home » Banggai Kepulauan » Lima Fraksi Sepakat APBD-P Dipansuskan
Lima Fraksi Sepakat APBD-P Dipansuskan
Sidang paripurna DPRD Bangkep dengan agenda pembacaan nota pengantar keuangan KUPA PPASP tahun 2017, Selasa (8/8) kemarin, berlangsung tertib dan lancar. Lima Fraksi sepakat untuk mendalami dokumen KUPA dan PPASP di tingkat Banggar.

Lima Fraksi Sepakat APBD-P Dipansuskan

SALAKAN– Rapat Paripurna DPRD Bangkep dengan agenda pembacaan nota pengantar keuangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perkiraan Plafon Anggaran Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bangkep tahun 2017, berjalan lancar.
Paripurna di ruang rapat utama gedung DPRD Bangkep, Selasa (8/8) itu dipimpin Ketua DPRD Bangkep Muh. Risal Arwie. Paripurna dimulai dengan pembacaan dokumen KUPA PPASP oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkep, H. Zainudin Malotes, yang hadir mewakili Bupati Bangkep, H. Zainal Mus, yang berhalangan hadir pada paripurna tersebut.
Lima fraksi lewat pandangan umum menyatakan menerima dokumen KUPA PPASP dari eksekutif dan selanjutnya menindaklanjuti pendalamannya oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkep. Meski menyatakan menerima, tetapi lima fraksi memberikan catatannya masing-masing dalam pandangan umum fraksi.
Catatan terpenting yang dikemukakan oleh lima fraksi, yaitu terkait dengan efesiensi efektifitas pembiayaan dalam postur APBD-P Bangkep tahun 2017. “APBDP Bangkep tahun 2017, harus efisien dan efektif, APBD-P Bangkep harus berorentasikan pada pembiayaan Pemda Bangkep yang bersifat perioritas,” kata Ketua Fraksi Gesid, Rahman H. Makmur dalam pandangan umum Fraksinya.
Hal lain yang ikut disampaikan Rahman, yaitu terkait sistematis penyusunan APBDP tahun 2017. “Selain harus pembiayaan kegiatan yang sifatnya prioritas, yang terpenting dalam proses penyusunan APBDP tahun 2017, harus senantiasa merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Rahman.
Tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Rahman yang mewakili fraksi Gesid. Juru bicara fraksi Golkar, PDI-P, PAN Kerakyatan dan fraksi gabungan NuNa, ikut menyampaikan hal serupa.
Ketua DPRD Bangkep, Muh. Risal Arwie, sependapat dengan apa yang menjadi catatan dan rekomendasi lima fraksi dalam pandangan umumnya. “Sudah seharusnya, produk anggaran seperti APBD dan APBD-P, harus perpihak pada kepentingan rakyat. Saya sependapat jika APBDP Bangkep tahun 2017, lebih diarahkan pada pembiayaan program kerja pemerintah daerah yang bersifat perioritas karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” ujar Risal, sesaat sebelum mengakhir paripurna.
Sesuai dengan apa yang direkomendasikan lima fraksi, Banggar DPRD Bangkep bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Bangkep, langsung action untuk penyusunan dan merumuskan postur APBDP Bangkep dengan merujuk pada KUPA PPASP yang telah diparipurnakan.
Hingga Selasa tadi malam, Banggar DPRD Bangkep dan TAPD Bangkep, masih terus bekerja untuk melakukan penyesuaian antara program kegiatan yang bersifat perioritas dilakukan dengan ketersedian anggaran sesuai yang termuat dalam KUPA PPASP yang telah diparipurnakan.
Anggota Banggar DPRD Bangkep, Syarudin Lalu, kepada wartawan mengatakan, Banggar dan TPAD Bangkep akan bekerja secara maraton dalam merumuskan postur APBD-P Bangkep tahun 2017. (wan)

About uman