Home » Torang p Sekolah » SMA 1 Tidak Mematok Uang Ijazah
SMA 1 Tidak Mematok  Uang Ijazah
Hamka Puasa

SMA 1 Tidak Mematok Uang Ijazah

LUWUK-Informasi yang beredar bahwa SMA Negeri 1 Luwuk menerapkan uang ijazah yang jumlah dominalnya dipatok dengan kisaran Rp200 ribu, terbantahkan.
Kepada Luwuk Post, Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 1 Luwuk, Setyo menyatakan pihaknya tidak mematok uang ijazah. Uang yang berasal dari siswa itu merupakan bentuk ucapan terimakasih dari siswa. “Saya sudah cek kebagian pengambilan ijazah, dan tidak patokan untuk uang ijazah. Saya sudah sampaikan jangan dipatok, terimalah yang sesuai keikhlasan siswa,” kata Setyo, Selasa (1/8).
Ia mengakui, selain uang ijazah pihaknya tetap melakukan pungutan sebesar Rp300 ribu, dan pungutan itu merupakan uang komite. “Uang komite juga kan sudah ada peraturan gubernurnya,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Banggai, Wahid Maliha menyatakan pihaknya tidak melarang jika ada sekolah yang masih memungut uang komite yang terhitung dari April sampai Juni. “Tidak masalah kalau sekolah melakukan itu. Itukan ada pergubnya juga,” terangnya.
Hanya saja kata dia, yang jadi persoalan jika ada pihak sekolah yang mematok uang ijazah, karena mematok uang ijazah merupakan pelanggaran.
Sebelumnya, Kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sulawesi Tengah, Hamka Puasa menyatakan tidak ada dasar yang menjadi pedoman sekolah untuk melakukan pungutan itu. “Tidak ada pungutan uang ijazah. Apapun alasannya,” kata Hamka, Jumat (28/7).
Kata dia, jika pihak sekolah mengatakan ada biaya penulisan ijazah, seharusnya pihak sekolah mengambil biaya itu dari dana Bantuan operasional sekolah (BOS). “Kalau hanya penulisan ijazah seharusnya dibebankan saja di dana BOS,” jelasnya.
Lanjut dia, jika nanti pihak sekolah membutuhkan biaya, maka perlu diadakan pertemuan antara pihak sekolah dengan wali murid. “Kalau membutuhkan dana pihak sekolah harus membahas bersama dengan orang tua kalau ada penerapan pungutan. Kalau wali murid setujui pihak sekolah bisa melakukan pungutan,” jelasnya.
Sehingga, saran dia sepanjang belum ada kesepakatan yang disetujui pihak sekolah tidak bisa memaksakan pungutan bagi siswa. (tr-55)

 

 

About uman