Home » Politik » Kunker di Surabaya, Ini Ide Komisi II
Kunker di Surabaya, Ini Ide Komisi II
Suprapto

Kunker di Surabaya, Ini Ide Komisi II

LUWUK— Kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Banggai pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Pemkot Surabaya, telah selesai. Ada sejumlah ide brilian yang bakal disampaikan komisi yang membidangi masalah pembangunan itu terkait hasil kunker tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Banggai, Suprapto Sabtu (29/7) mengatakan, pihaknya akan mendeskripsikan hasil konsultasi ini bersama Pemda Banggai dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ada lima saran atau masukkan komisi yang dipimpinnya itu.
Pertama kata Ketua Fraksi PDIP ini, memberikan dukungan sarana dan prasarana mobilisasi sampah. Kedua, memaksimalkan pengolahan sampah terpadu yang sudah ada. Ketiga, membuat zonasi atau pembagian wilayah pengolahan sampah, berdasarkan wilayah terutama dalam kota dengan membangun rumah kompos. Keempat, mendorong Perda tentang pengolahan sampah untuk diterapkan oleh Pemda. Sedang ide kelima, mendorong anggaran secara proporsional.
Yang jelas tekan aleg dua periode ini, kunker yang dilaksanakan beberapa hari di Surabaya itu, dalam upaya mendukung program Pinasa Bupati dan Wakil Bupati Banggai agar lebih menguatkan partisipasi stakeholder dan warga, bukan hanya dalam kota, melainkan terlembaga sampai di pelosok Kabupaten Banggai.
Suprapto berkesempatan memberi penjelasan terkait keberadaan komisinya di ibukota Provinsi Jawa Timur tersebut.
Saat kunker mereka diterima oleh Sekretaris DKRTH Kota Surabaya. Dalam dialog itu, Komisi II DPRD Banggai mendapat ilmu tentang penerapan pengelelolaan sampah. Bahkan mereka juga mendapat penjelasan soal faktor apa saja yang urgen dalam penyelenggaraan kebersihan kota.
Pertama kata Suprapto, adanya regulasi Perda turunan UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan PP nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Kedua, adanya Job diskrisi kewenangan berdasarkan zonasi atau wilayah dilaksanakan oleh para UPT DKRTH.
Ketiga, adanya sinkronisasi dan kerjasama antar OPD. Keempat, adanya partisipasi swasta dalam bentuk CSR dengan membangun pertamanan. Keempat, membangun rumah-rumah kompos 3 R pada zonasi UPT. Kelima, membangun pemilahan sampah dengan teknologi terpadu. Keenam menyelenggarakan lomba kebersihan antar RT dan Kelurahan untuk berkompetisi dengan hadiah sarana kebersihan.
Ketujuh, adanya penerapan sanksi atau penindakan bagi yang melanggar Perda. Kedepalan, pupuk kompos hasil dari sampah organik digunakan menunjang kelangsungan taman kota dan petani. Dan kesembilan perlu adanya keberpihakan APBD dalam mendukung pengadaan fasilitas sarana prasarana kebersihan dengan mengalokasikan 20 persen dari APBD. (yan)

 

About uman