Home » Politik » Keputusan Timsel Panwaslu Dianggap Keliru
Keputusan Timsel Panwaslu Dianggap Keliru
Abdi Sahido

Keputusan Timsel Panwaslu Dianggap Keliru

LUWUK— Keputusan tim seleksi (timsel) calon Panwaslu Kabupaten Banggai yang mengeliminasi calon karena dianggap sebagai pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Banggai versi Agung Laksono (AL), dianggap keliru.
Tak respek atas keputusan timsel Panwaslu zona II yang diketuai Aminuddin Kasim itu disampaikan mantan Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Sulteng, Abdi Sahido, kepada Luwuk Post, Rabu (26/7).
Dijelaskan Abdi, SK DPD Partai Golkar Banggai versi AL yang diketuai Murad U. Nasir dan Kiran Kamran sebagai sekretaris tidak sah. Berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi (PO) kata Abdi, SK itu harus ditanda-tangani oleh kepengurusan satu tingkat diatasnya. “Saya sebagai Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Sulteng versi AL tak pernah membubuhi tanda-tangan pada SK itu,” kata Abdi.
Bahkan Abdi mensinyalir SK yang ditanda-tangani Agung Laksono dan sekretarisnya itu bodong. “Di era canggih saat ini apa yang tidak bisa dilakukan, termasuk memalsukan tanda-tangan,” kata Korwil DPP Partai Golkar Provinsi Sulteng ini.
Timsel Panwaslu sambung Abdi, tak mesti menjadikan SK illegal itu menjadi rujukkan, sehingga harus mengeliminasi calon Panwaslu yang masuk dalam struktur kepengurusan partai politik. “Timsel harus berpikir waras. Dan perlu meninjau kembali keputusan itu,” kata Abdi.

KEBOBROKAN
Calon Panwaslu Kabupaten Banggai, Suhartono Sahido menilai, apa yang menjadi keputusan timsel sebuah keteledoran. “Dari mana SK bodong itu mereka dapatkan,” kata dia.
Dalam rekruitmen calon Panwaslu ada sejumlah tahapan. Salah satunya tes wawancara. Mestinya sambung Suhartono, timsel tidak mengabaikan tahapan itu. Artinya, tes wawancara bisa dijadikan tempat untuk menggali hal-hal yang masih bersifat abu-abu alias meragukan sekaligus memastikan kepribadian sikap calon. “Inti assesmentnya disitu,” kata dia.
Seleksi kali ini kata Suhartono lagi, sangat terbuka kebrobrokannya. Di dalam lembaga manapun kalau sudah diawali dengn hal-hal yang kotor, pasti hasilnya tidak baik dan tidak mendapat legitimasi publik yang notabene orang Banggai lah yang merasakan akibatnya.
Sangat tidak berlebihan bila disebut bahwa tupoksi pengawas adalah quality assurance atau penjamin pemilu berkualitas dan memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan berlangsung sesuai perundang-undangan yang berlaku. (yan)

 

 

About uman