Home » Politik » Tak Loloskan Calon Panwaslu Pengurus Golkar
Tak Loloskan Calon Panwaslu  Pengurus Golkar
Ketua timsel calon Panwaslu zona II Aminuddin Kasim (tengah) sedang berdialog bersama komisioner KPU Banggai dan para wartawan di halaman gedung pemuda Luwuk, beberapa waktu lalu.

Tak Loloskan Calon Panwaslu Pengurus Golkar

LUWUK— Ketua tim seleksi (timsel) calon Panwaslu zona II, Aminuddin Kasim membenarkan bahwa pihaknya tidak meloloskan calon Panwaslu Kabupaten Banggai, lantaran ketahuan pengurus partai politik (parpol). Dan hal itu ditegaskannya kepada Luwuk Post yang mengkonfirmasinya, Kamis (20/7) kemarin.
Sebelum masuk dalam konteks tadi, Aminuddin menjelaskan, keputusan menyatakan calon peserta lolos atau tidak lolos didasarkan rapat timsel dengan tetap mengacu pada hasil test tertulis, yakni penjumlahan dari hasil skore nilai pilihan ganda plus hasil skore nilai soal essay test. “Jadi yang menentukan status kelulusan bukan pada ketua Timsel, tetapi semua anggota timsel,” kata Aminuddin.
Benar kata maestro pemilu, begitu predikat yang disematkan padanya, dari 10 calon Panwaslu Banggai yang tidak lolos tes tertulis, ada diantaranya pengurus parpol. Untuk membuktikannya, timsel harus mengacu pada dokumen resmi dan berdasarkan asumsi.
Diakuinya, semula dalam proses pemeriksaan berkas, calon yang terlibat parpol belum terdeteksi oleh timsel, sehingga mereka berhak ikut test tertulis. Lalu, karena sudah ada dokumen resmi dalam hal ini SK DPP Partai Golkar nomor 695/DPP/Golkar/VII/2015), maka timsel akhirnya mendiskualifikasi calon tersebut.
Timsel kata Aminuddin, berkesimpulan bahwa calon tersebut tidak jujur memberikan keterangan status pribadinya di Parpol. Padahal calon itu telah mengisi format tentang pernyataan tidak terlibat parpol yang ditandatangani di atas meterai.
Syarat ini telah dilanggar oleh calon peserta. Timsel tidak menghendaki calon yang melanggar berkepanjangan sampai pada proses wawancara. Jika itu dibiarkan, maka timsel juga dipandang membiarkan atau melakukan pembiaran pelanggaran berlangsung.
Harus dipahami oleh semua pihak lanjut Aminuddin, syarat tidak terlibar dalam parpol tidak hanya berhenti pada tahap pemasukan berkas calon. Akan tetapi syarat itu mengikat sampai pada tahapan proses seleksi selanjutnya. “Logikanya, kami tidak bisa mewawancarai calon yang semula sudah tidak memenuhi syarat,” ucapnya.
Timsel berketetapan, tidak akan pernah ada calon yang tidak jujur ikut proses. Sebab hal itu merupakan cacat bawaan sejak berkas pendaftaran masuk. Sayangnya, timsel tidak sempat mendeteksi itu. Tapi timsel juga mengakui, bahwa cukup pada satu tahapan saja, timsel dinilai tidak cermat dan melakukan pembiaran.

SK GOLKAR
Masih menurut Aminuddin, dalam proses pencalonan Pemilu Kada serentak 2015, Partai Golkar versi Abu Rizal Bakri (ARB) dan paratai Golkar versi Agung Laksono (AL) diakui dalam mendukung calon kepala daerah. Dan hal itu menjadi syarat yang harus diterima oleh KPUD.
Banyak kabupaten / kota yang menyelenggaran Pilkada serenrak dan termasuk ada kabupaten di Sulteng yang calonnya didukung oleh Partai Golkar. Bahkan kata Aminuddin menjadi pemenang dan kini menjadi bupati.
Lantas sambung dia, jika Pilkada serentak di Kabupaten Banggai tahun 2015, Partai Golkar tidak mengusung calon, apakah itu harus dibaca bahwa Golkar tidak mau menggunakan haknya untuk mengusung calon baik dari versi ARB maupun versi AL. Lalu, karena Golkar tidak menggunakan haknya mengusung calon bupati, maka tidak berarti Golkar baik versi AL dan juga versi ARB tidak diakui keberadaannya.
Jadi tekan Aminuddin, jangan hal itu dikaitkan dengan status legal standing Partai Golkar versi AL yang di Kabupaten Banggai diketuai Murad U. Nasir serta Sekretaris Kiran dan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Suhartono Sahido, yang notabene keduanya masuk dalam seleksi calon Panwaslu Kabupaten Banggai. (yan)

 

 

About uman