Home » Banggai Laut » Kejar “Deadline” Serap DAK
Kejar “Deadline”  Serap DAK
Ruas jalan yang menghbungkan sejumlah desa di Kecamatan Banggai Utara. Jalan tersebut segera dikerjakan karena bersumber dari DAK 2017.

Kejar “Deadline” Serap DAK

BANGGAI – Kepala DPPKAD Kabupaten Banggai Idhamsyah Tompoh hingga kemarin (20/7) belum bisa memastikan dana alokasi khusus (DAK) triwulan I bisa terserap 75 persen dari nilai total Rp 27,106 miliar. Sebab, belum semua organisasi perangkat daerah yang mengelola dana transfer tersebut menyodorkan permohonan pencairan.
“Sudah mulai di-input ini. Saya belum bisa pastikan 75 persen karena bisa saja dari Kementerian Keuangan minta jangan dimasukkan ini harus diganti misalnya,” jelas Idhamsyah.
Informasi yang diterima Luwuk Post, OPD pengelola DAK yang belum menyetor permohonan pencairan tersisa Dinas Pariwisata. Sementara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrga, Dinas PUPR serta Dinas Kesehatan telah klir. Hal itu dibenarkan Idhamsyah. “Dinas Pariwisata punya kami belum terima. Saya belum bisa pastikan kalau mereka tidak setor, mungkin sebentar malam sudah ada. Kan batasnya besok (Jumat),” ujarnya kepada wartawan.
Kepala Dinas Pariwisata Ruslan Tolani belum bisa dihubungi. Pesan pendek yang dilayangkan Luwuk Post tak disahuti. Menurut data yang diterima koran ini, OPD tersebut mengelola DAK sebesar Rp 1 miliar.
Menurut Idhamsyah, setelah batas waktu yang diberikan selesai kemudian penyerapan DAK belum mencapai target, pihaknya akan meminta kebijakan dari Kemnterian Keuangan untuk perpanjangan waktu. “Nanti kita lihat. Minta dispenisasi berapa hari lagi kan,” katanya.
Desakan Kementerian Keuangan tersebut membuat OPD pengelola DAK bekerja ekstra. Bahkan, hingga larut malam. “Saya saja pulang dari kantor jam 2.30 tadi malam,” jelas seorang sumber resmi koran ini di Dinas PUPR. “Kejar deadline” juga ternyata berlaku di DPPKAD. Hal itu diakui Idhamsyah. “Iya sampai larut malam,” kata dia.
Seperti diketahui, Melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Sulteng KPPN Luwuk, pemerintah daerah diberi batas waktu hingga Jumat (21/7) untuk menyerap DAK TW I yang sebesar Rp 27,106 miliar hingga 75 persen.
Jika terlambat, DAK TW II hingga TW IV tidak akan disalurkan. Penegasan itu disampaikan melalui surat edaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (ali)

About uman