Home » Berita Utama » Menangis di Hadapan Staf Presiden
Menangis di Hadapan  Staf Presiden
TETESKAN AIR MATA: Ibu Berce, salah satu korban eksekusi meneteskan air mata saat pertemuan dengan tim Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Khusus Presiden, di posko 4 lahan eksekusi kompleks Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Rabu (19/7)

Menangis di Hadapan Staf Presiden

Kekecewaan korban eksekusi Tanjung terhadap Pemda Banggai disampaikan di hadapan Tim Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Khusus Presiden, di posko 4 lahan eksekusi kompleks Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Rabu (19/7).
Bahkan ungkapan ungkapan kekecewaan mengundang emosi sejumlah korban eksekusi yang hadir saat seorang ibu berhijab meneteskan air mata.
Mereka serentak mengingat kembali detik-detik terjadinya eksekusi lahan yang sudah didiami puluhan tahun itu. Mereka mengingat bagaimana exavator membongkar rumah mereka hingga rata dengan tahan.
Padahal, mereka memiliki hak alas tanah yang dikeluarkan resmi oleh Negara, yakni, berupa sertifikat. Dalam objek eksekusi itu, ada 55 lahan warga yang bersertifikat, tapi yang digusur sekitar 20 lebih bangunan. Kini mereka dipaksa hidup di bawah tenda-tenda darurat yang beralaskan papan dan beratap terpal. Malam kedinginan, siang kepanasan. Mereka nyaris tak punya tempat berteduh yang layak. Rumah sudah rata dengan tanah.
Banyak anak-anak yang tidak sekolah. Anak-anak ini harus membantu orangtuanya menyelamatkan barang-barang berharga, menemani orangtuanya dari kesedihan, dan bekerja, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari di tenda-tenda darurat, meskipun banyak bantuan dari donatur yang peduli dengan eksekusi Tanjung yang dianggap tidak berprikemanusiaan itu.
“Lahan saya itu peninggalan almarhum suami saya. Saya punya sertifikat, tapi digusur,” curhat Ibu Berce dengan nada gemetar.
Pemda tidak hadir pasca eksekusi. Padahal sebelum eksekusi, Bupati dan Wakil Bupati berjanji akan menyelamatkan warga Tanjung, khususnya yang memiliki sertifikat. “Tapi nyatannya tidak. Justru setelah eksekusi mereka (Pemda) tidak pernah muncul,” tutur Ibu Berce dan tanggapi Staf Khusus Presiden dengan pandangan serius.
Selain itu, seorang Ibu juga menceritakan kisah yang menurutnya tidak akan pernah dilupakan. Ia bercerita banyak polisi bersenjata lengkap masuk ke rumahnya, lalu memerintahkan para buruh bayaran mengeluarkan barang-barangnya keluar. Ia pun kaget, dan harus bergegas. Sebab, baket exavator sudah berada di atap rumahnya dan siap dihancurkan.
Di samping rumahnya, terdapat sebidang tanah kosong berumput lebat. Di lokasi itulah barang-barang miliknya diselamatkan. Ibu bersama tiga putrinya tersebut hanya menangis melihat exavator menghancurkan rumah mereka yang dibangun dari hasil banting tulang bertahun-tahun. Tapi hanya hitungan menit, rumah hasil jeri payah itu hancur lebur.
“Saya mau ke mana, tidak ada rumah saya. Terpaksa saya dengan anak-anak sampai jam 2 malam baru berteduh di rumah saudara,” tuturnya lirih. “Tidak ada rasa kemanusiaan,” kata Ibu berbadan tinggi besar itu.
Di akhir pertemuan itu, banyak harapan disampaikan kepada Staf Khusus Presiden agar kasus Tanjung segera diselesaikan. Jangan lagi ada polemik, karena mereka ingin hidup tanpa beban. Mencari nafkah, menyekolahkan anak, dan hidup terbebas dari intimidasi. Ratusan warga Tanjung langsung berjabat tangan dengan tim Staf Khusus Presiden. “Semoga cepat diselesaikan pak. Kami sangat berharaop,” teriak seorang pria tua, berambut putih, berkopiah putih saat tim akan meninggalkan lokasi eksekusi.
TERUS BERPOLEMIK
Sementara itu, pasca eksekusi lahan seluas 6,4 hektar di Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, terus menuai masalah. Selain masalah dampak kemanusiaan terhadap korban eksekusi, persoalan hukum pun seakan tak berujung. Masyarakat dibuat bingung.
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai, Kuswandono, menegaskan, menerobos lahan bersertifikat itu sama halnya melakukan tindak pidana. Pasalnya, sertifikat yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum, dan dikeluarkan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Ia mengungkapkan, ada 40 lebih lahan di objek eksekusi Tanjung yang bersertifikat, dan sertifikat itu masih sah. “Sertifikat mereka masih sah. Belum ada pencabutan sertifikat di Tanjung,” tandas Kuswandono, Senin (17/7).
Harusnya kata dia, warga Tanjung yang memiliki sertifikat melapor ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan. “Bukan demo saja, harusnya melapor ke polisi,” sarannya.
Kuswandono menyatakan, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam memberikan keterangan kesaksian sebelum adanya putusan Mahkamahh Agung (MA). Padahal, BPN sangat terkait dengan eksekusi itu, mengingat masih ada puluhan lahan bersertifikat.
Menurutnya, dalam putusan MA, harusnya ada kalimat yang menegaskan soal menggugurkan lahan lahan bersertifikat. “Kenyataannya tidak dalam putusan MA. Dengan demikian, lahan lahan itu masih sah secara hukum,” tegas Kuswandono.
Sementara itu, Kuasa hukum ahli waris Mustapa Pattiwael menyatakan, secara hukum eksekusi sudah berakhir, karena telah dilaksanakan perintah Mahkamah Agung (MA) yang merupakan mahkota dari peradilan itu sendiri. Sebagai kuasa hukum, kata dia, advokat bekerja berdasarkan perjanjian dan surat kuasa khusus. Olehnya itu, setiap tindakan apapun yang dilakukan di atas objek eksekusi, termasuk negosiasi dengan subjek yang menempati lahan eksekusi semuanya sah demi hukum.
Dijelaskan, semua subjek yang sudah melakukan negosiasi dalam rangka terlaksanannya eksekusi, namun terkena dampak eksekusi juga sah. Sebab, telah melalui kesepakatan dan mereka bersedia dilakukan eksekusi, dengan catatan akan dilakukan pengembalian setelah lahan eksekusi dijual.
“Eksekusi dilaksanakan atas kuasa dan perjanjian antara kuasa hukum dengan ahli waris, dan berpedoman teguh pada amar putusan yang inkrah,” jelas Mustapa kepada Luwuk Post, Selasa (18/7).
Ia mengungkapkan, akhir akhir ini berkembang isu di luar dan di media, seolah-olah perbuatan kuasa hukum keliru, bahkan terkesan melawan hukum. Padahal, kuasa hukum dilindungi UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. UU tersebut bersifat khusus (lex specialis derogat legi generali), yang artinya aturan khusus lebih didahulukan daripada aturan yang bersifat umum.
“Kami sudah bekerja profesional, eksekusi dilakukan tanpa ada korban ataupun gesekan yang mengganggu Kamtibmas. Ini tidak terlepas dari peran penting semua pihak, termasuk di dalamnya negosiasi dengan pihak yang tereksekusi,” katanya.
Olahnya itu lanjut Mustapa, masyarakat jangan lagi dibuat menjadi korban dengan isu-isu yang justru menyesatkan, apalagi memprovokasi yang akan merugikan masyarakat. “Jika ada masyarakat yang terkena eksekusi merasa ada kelebihan atas lokasi eksekusi, maka silahkan menempuh jalur hukum ke pengadilan,” sarannya.(awi)

 

About uman