Home » Politik » Mursidin Bantah Masuk HTI
Mursidin Bantah Masuk HTI
Mursidin

Mursidin Bantah Masuk HTI

LUWUK— Nama Mursidin masuk dalam struktur kepengurusan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Banggai. Dan politisi asal PKS ini buru-buru membantahnya. “Nama saya dicatut. Dan saya tidak tahu, karena tanpa konfirmasi,” kata Mursidin kepada Luwuk Post di kantor DPRD Banggai, Selasa (18/7) kemarin.
Sekretaris Komisi 1 DPRD Banggai ini mengaku, jangankan pengurus, menjadi simpatisan HTI saja tidak pernah. Pencatutan ini lanjut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banggai ini berbuntut tak sedap. Dia sempat diklarifikasi DPW PKS Sulteng atas tuduhan tak berdasar itu. “Saya sempat diintrograsi DPW PKS Sulteng,” kata Mursidin.
Nama Mursidin tercatut sebagai pengurus dan simpatisan HTI Kabupaten Banggai. Nama dia berada pada urutan kedua, setelah Moh. Rahman Mile yang juga Ketua DPD HTI Kabupaten Banggai. Dalam daftar itu, Mursidin selain dosen juga tertuang sebagai anggota DPRD Banggai asal Fraksi PKS.
Mursidin keberatan. Aleg dapil II ini meminta pengurus HTI Kabupaten Banggai untuk mengklarifikasinya. “Saya keberatan. Saya minta pengurus HTI meluruskan informasi itu,” ucapnya.
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi masyarakat (Ormas) nomor 2 tahun 2017 telah ditandai-tangani Presiden RI Joko Widodo. Selain HTI, juga ada lima ormas lainnya yang bakal dibubarkan pemerintah pusat. Kelima ormas itu adalah, Aliansi Nasional Syiah (Annas), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI). (yan)

 

 

 

20 Juli Gubernur Teken SK // JDL

FOTO: Machsun Djaga

SEKRETARIS dewan (Sekwan) Banggai, Machsun Djaga mengatakan, informasi yang diterima dari Biro Hukum Pemprov Sulteng, SK Gubernur atas hasil fasilitasi Raperda tentang kedudukan keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD ditanda-tangani pada Kamis 20 Juli.
Meski demikian, Machsun belum memprediksi apakah pada Jumat (21/7) atau keesokan harinya itu langsung digelar rapat paripurna penetapan Perda. “Kami melihat dulu SK nya. Selanjutnya kita masukkan dalam laporan panitia khusus (Pansus),” kata Machsun.
Kalau memang belum bisa dilaksanakan Jumat, maka ideal paripurnanya dihelat Senin pekan depan.
Dia juga menginformasikan, setelah Perda ditetapkan, maka selanjutnya dibuatkan Perbup. Regulasi itu yang menjadi dasar pembayaran kenaikan tunjangan dan gaji para anggota DPRD Banggai yang mencapai 100 persen. (yan)

About uman