Home » Metro Luwuk » Investasi Tambak Udang di Bolobungkang Disoal
Investasi Tambak Udang di Bolobungkang Disoal
Komisi 2 DPRD Banggai melakukan hearing bersama Camat Lobu dan perangkat daerah terkait. Hearing membahas investasi tambak udang di Desa Bolobungkang Kecamatan Lobu, Selasa (18/7).

Investasi Tambak Udang di Bolobungkang Disoal

LUWUK-Kisruh pembukaan lahan untuk kepentingan tambak udang di Desa Bolobungkang, Kecamatan Lobu mendapatkan perhatian serius anggota DPRD Banggai.
Tak tanggung-tanggung DPRD Banggai melalui Komisi 3 langsung memanggil Camat Lobu dan perangkat daerah terkait rencana investasi yang dilakukan PT Buana Artha Gemilang.
Anggota Komisi 3 DPRD Banggai Ibrahim Darise menuturkan, investasi tambak udang yang dilakukan PT Buana Artha Gemilang dinilai tak akan mesejahterakan rakyat di Kecamatan Lobu, bila diawal investasinya tak terbuka pada masyarakat.
“Saat masih tugas, saya lama bersama sama warga Lobu. Sehingga mereka banyak mengeluhkan masalah pembebasan lahan yang nilainya hanya dihargai Rp 1 juta untuk lahan seluas 1 hektar,” tandasnya, Selasa (18/7).
Ia menyatakan, masyarakat dan DPRD tak menyambut baik setiap investasi di Kabupaten Banggai, sepanjang investasi itu memberikan dampak positif pada masyarakat.
“Kalau niat investasi seperti itu kita dukung. Tapi faktanya, ada masyarakat yang sengaja dibawah ke Luwuk dan dibayarkan lahan Rp 1 juta, malah mereka menerima kuitansi kosong,” tegasnya.
Ibrahim juga menyoal luasan lahan yang dibutuhkan perusahaan yang akan berinvestasi tambak udang putih tersebut. Diketahui, perusahaan itu membutuhkan lahan sekira 400 hektar. Namun, saat ini baru terealisasi 200 hektar.
“Ini yang perlu diperjelas lahan yang akan digunakan itu apakah ada di APL atau dalam kawasan hutan. Izinnya juga harus jelas dan sampai dimana batasan izinnya,” ujarnya.
Damri Dayanun yang mewakili Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap (BPMPST) mengungkapkan, rencana investasi PT Buana Artha Gemilang telah mengantongi izin prinsip dari pemerintah daerah. Hanya saja, kata mantan Sekretaris BKD ini, izin prinsip itu harus diiikuti oleh izin lainnya. “Izin prinsipnya sudah ada, tapi izin lingkungan dan amdal perusahaan harus mengurusnya pula,” jelasnya. (bd)

 

About uman