Home » Berita Utama » Gunawan Jangan Urus Politik
Gunawan Jangan Urus Politik
Pada rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD Banggai, Direktur RSU Luwuk dr. Gunawan curhat tentang kondisi OPD yang dipimpinnya, Senin (17/7)

Gunawan Jangan Urus Politik

LUWUK—Anggota Komisi 1 DPRD Banggai Bachtiar Pasman meminta agar Direktur RSU Luwuk tetap stand by di kantor. Dengan begitu akan lebih fokus menata rumah sakit. “Kalau saya melihat manajemen yang tidak terata baik, sehingga kondisinya seperti ini,” nilai Bachtiar.
Aleg PKB itu menyarankan agar Direktur RSU Luwuk harus aktif berkantor selama 1×24 jam. “Ruang lingkup Direktur RSU Luwuk itu hanya sebatas pagar rumah sakit. Jangan samakan dengan OPD lain. Terlebih lagi jangan urus kepentingan politik,” ucap Bachtiar.
Sementara itu, Aleg PKS Mursidin berpendapat, jika disandingkan dengan kepemimpinan direktur sebelumnya, telah ada perubahan peningkatan pelayanan. Hanya saja saran dia perlu dibarengi lagi dengan penguatan sumber daya manusia. Menurut dia, keluhan atas pelayanan rumah sakit bukan momen menjustifikasi bahwa RSU bersalah. “Tapi sebaiknya ini menjadi momen perbaikan dimasa mendatang,” katanya.
Terkait dengan sorotan aleg terhadap pelayanan RSU. Kemarin digelar Rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan Direktur RSU Luwuk, dr. Gunawan. Tapi RDP itu berubah menjadi ajang curhat. Pada RDP yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Naim Saleh dan sejumlah aleg itu, Gunawan mengaku mendapatkan warisan hutang sebesar Rp13 miliar.
“Saya menjabat baru enam bulan. Sejak serah terima jabatan, saya sudah mengantongi hutang Rp13 miliar,” ucap Gunawan menjawab sejumlah pertanyaan yang sebelumnya dilontarkan para legislator dari komisi yang membidangi pemerintahan tersebut.
Mantan Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) Kabupaten Banggai ini mengaku, jasa medik sejak April, Mei, Juni dan bulan ini belum terbayarkan. Begitu pula dengan jasa medik tahun 2016, belum dapat dilunasinya. Tidak itu saja kendala yang ditemuinya. Ada juga pasien yang berhutang. Hingga bulan Juni lalu, piutang pasien ‘lari’ itu sebesar Rp123 juta. “Saat dirawat inap pasien itu minta pelayanan lebih. Tapi pada akhirnya tidak membayar,” ujar Gunawan. Obat pun demikian. Yang telah dianggarkan pada APBD 2017 sebesar Rp6 miliar sudah habis. Sehingga pada perubahan nantinya harus dianggarkan Rp12 miliar atau Rp14 miliar.
Gunawan menyadari besaran insentif pegawai tidak tetap daerah (PTTD) sebesar Rp500 ribu per bulan, belum ideal. Terlebih lagi buat para tenaga PHL yang tidak menerima insentif. Kondisi itu kata dia, tidak bisa terhindarkan. Penyebabnya, tidak punya alokasi anggaran. “Kami mau bilang apa lagi. Karena memang kami tidak punya anggaran untuk menaikkan,” kata Gunawan.
Sejumlah fasilitas di RSU Luwuk diantaranya ct scan, tidak bisa dioperasikan. Itu karena alat tersebut sudah tua. “Beberapa kali diperbaiki, tapi tetap rusak. Kami tahu alat itu penting. Tapi bagaimana mau dianggarkan, jasa medik belum dibayar dan stok obat habis,” ungkap Gunawan. Dia merasa bersyukur diundang dia bersama jajarannya di DPRD, sehingga lewat RDP ini kalangan dewan mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di RSU Luwuk.
Dihadapan para aleg, Gunawan mengaku tidak tinggal diam. Ia berupaya memaksimalkan pelayanan ditengah keterbatasan anggaran. “Kita tetap berupaya mencarikan solusi,” kata dia.(yan)

About uman