Home » Berita Utama » Kejari Layangkan Surat ke BPK
Kejari Layangkan Surat ke BPK
IBK Wiadnyana

Kejari Layangkan Surat ke BPK

LUWUK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai bakal melayangkan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng, untuk meminta kejelasan tentang hasil perhitungan kerugian soal kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penyertaan modal PT Banggai Sejahtera (BS) dan pembangunan dermaga Mendono.
Kepala Seksi (Kasi) Kejari Banggai IBK Wiadnyana, menyatakan, pihaknya belum bisa melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan sebelum mengantongi hasil perhitungan negara dari lembaga resmi BPK Sulteng.
Ini diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan setiap kasus Tipikor, harus disertai dengan hasil perhitungan kerugian negara. Meskipun, secara objektif, proyek seperti pembangunan dermaga Mendono sudah nyata-nyata tidak tuntas dikerjakan.
Dikatakan, pihaknya sudah memasukan materi perkara ke BPK Sulteng sejak dua bulan lalu. Tapi, hingga kini, BPK belum menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara agar dua kasus ini dilanjutkan ke tahap penyidikan.
“Besok (hari ini) kami akan layangkan surat lagi ke BPK, untuk meminta kepastian hasil perhitungan,” kata Wiadnyana saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (11/7).
Dua kasus ini ditangani Kejari Banggai terbilang lama. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan tentang penetapan tersangka. Alasan Kejari hanya satu, yakni, menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK Sulteng, karena sudah diatur dalam putusan MK nomor perkara 25/PPU-XIV/2016 terkait pasal 2 dan 3 Undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor). MK memutuskan, bahwa kata “dapat” yang tertuang dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor dihapuskan. Dengan demikian, tindak pidana korupsi menurut pasal tersebut harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata.
Kasus dugaan tipikor penyertaan modal PT BS dalam peraturan daerah disebutkan, bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan modal kepada PT BS sebesar Rp 2 miliar. Namun untuk modal awal, pemerintah hanya bisa mencairkan 25 persen. Jadi, modal awalnya yang dicairkan sebesar Rp 500 ribu.
Lalu, PT BS kembali mengajukan permohonan pencairan dana sisa sebesar Rp 1,5 miliar. Namun, pemerintah daerah tidak menyetujui permohonan tersebut. Sebab saat itu, pemerintah daerah berpendapat, bahwa modal awal yang dicairkan sebelumnya belum memberikan keuntungan kepada pemerintah. Bahkan, diduga disalahgunakan. Sehingga kasus bergulir hingga ke meja penegak hukum.
Namun, alasan dari manajemen PT BS, bahwa uang sebesar RP 500 juta itu, dihabiskan untuk kepentingan perusahaan. Seperti melakukan study banding dan membayar gaji Direksi.
Sementara untuk kasus dugaan tipikor dermaga Mendono yang menelan dana APBD sebesar R 1,4 miliar lebih itu, sudah menyeret beberapa pejabat dan mantan pejabat yang dijadikan sebagai saksi. Seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Usmar Mangantjo, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tasrik Djibran, dan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banggai Juanda Balahanti. Ketiga saksi ini sudah beberapa kali diperiksa, karena mengetahui pasti tentang proyek tersebut saat masih memegang jabatan di Dinas Perhubungan Banggai pada 2012-2013 silam.
Awalnya, kasus ini mencuat berdasarkan laporan pengawas lapangan, bahwa proyek pembangunan dermaga Mendono yang dialokasikan melalui APBD tahun 2012 senilai Rp 1,4 miliar lebih itu, tidak selesai dikerjakan 100 persen pada akhir Desember 2012. Berdasarkan laporan pengawas lapangan, proyek itu hanya diselesaikan sekitar 81,66 persen saja.
Sementara, laporan dari Dishubkominfo Banggai, bahwa pencairan anggaran hanya 80 persen saja. Namun akan dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2013. Di tahun 2013, sudah dicairkan lagi sisa anggaran. Hanya saja, proyek dermaga Mendono itu tidak selesai dibangun. Bahkan tidak bisa digunakan.(awi)

About uman