Home » Berita Utama » Gaji Anggota DPRD Naik 100 Persen
Gaji Anggota DPRD Naik 100 Persen
Bulan September mendatang gaji dan tunjangan para anggota DPRD Banggai naik dari Rp 10 juta menjadi Rp20 juta lebih.

Gaji Anggota DPRD Naik 100 Persen

LUWUK—Anggota DPRD boleh tersenyum semringah. Tahun ini gaji dan tunjangan para anggota DPRD Banggai bakal naik dengan angka yang cukup fantastis.
Diperkirakan gaji yang diterima para legislator setiap bulan mencapai Rp20 juta lebih atau naik 100 persen lebih dari sebelumnya.
Kenaikan gaji itu makin pasti menyusul adanya peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak dan keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota.
Kalangan legislator di parlemen lalong langsung simore alias gembira terkait rencana kenaikan gaji beserta tunjangan. Pada hari pertama kerja pasca cuti bersama Senin (3/7) kemarin, mereka langsung menggelar rapat badan musyawarah (Banmus) untuk menentukan jadwal paripurna.
Praktis saja rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banggai Samsulbahri Mang itu dihadiri lengkap personil Banmus. Padahal biasanya hari pertama kerja para aleg masih malas ngantor.
Berdasarkan regulasi baru tersebut, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dewan dan tunjangan alat kelengkapan lain. Sementara untuk pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan meliputi tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.
Anggota DPRD Banggai, Syafruddin Husain yang ditemui sejumlah wartawan mengatakan, PP nomor 18 tahun 2017 telah diundangkan sejak akhir Mei lalu. Sehingga idealnya bulan September direalisasikan. “Tidak bisa lewat tiga bulan,” kata Ketua DPC PKB Kabupaten Banggai ini.
Politisi yang biasa disapa Haji Udin ini mengaku belum mengetahui secara pasti besaran kenaikan gaji dan tunjangan tersebut. “Itu akan ditetapkan lewat rapat paripurna,” ucapnya. Hanya saja aleg dua periode ini mengestimasi kenaikannya bisa mencapai Rp20 juta lebih.
“Estimasi kami naik dari Rp10 juta menjadi Rp17 juta. Itu belum termasuk tunjangan transportasi. Jika besarannya Rp7 juta, maka bisa mencapai Rp24 juta per bulan,” kata dia.
Lantas dimana pos anggarannya? Anggota Komisi 2 DPRD Banggai ini kembali berujar, regulasi ini merupakan perintah. Artinya, daerah berkewajiban membayarnya, sekalipun harus ada proyek infrastruktur tertentu yang dihilangkan. “Dananya melalui perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2017,” kata dia.
Haji Udin tak mau menampik, apabila gaji dan tunjangan DPRD dinaikkan, maka harus pula meningkatkan kinerja wakil rakyat. “Mestinya seperti itu, harus seimbang antara hak dan kewajiban aleg,” ucapnya. (yan)

About uman