Home » Berita Utama » Pudin Bantah Paksa Bara Api
Pudin Bantah Paksa Bara Api
Syaifuddin Muid

Pudin Bantah Paksa Bara Api

LUWUK—Syaifuddin Muid membantah pernyataan Suyono Ramli yang menudingnya telah menekan Bara Api sehingga mengeluarkan surat pernyataan tertulis bahwa lahan yang diperkarakan seluas 4,2 hektar sudah dibayarkan kepada Yamin Mokodompit.
“Itu pernyataan ditulisnya dengan tangan sendiri. Tidak dipaksa. Itu membuktikan bahwa Bara Api orang yang tidak bisa dipercaya. Karena berubah-ubah dalam memberikan keterangan,” kata Syaifuddin kepada Luwuk Post, semalam. Mantan Kepala Seksi pada BPN Kabupaten Bangga ini, menjelaskan, tanah yang jadi sengketa secara yuridis sudah dijual Bara Api.
Kasus ini kata Pudin-sapaan akrabnya- harus dibuktikan secara perdata, siapa pemilik yang sebenarnya. Karena saat menjual Bara mengaku tanah itu miliknya. Dan pernyataan itu dibuatnya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau dengan kata lain
dihadapan Pemerintah. “Kenapa melibatkan pihak lain, sementara tanah yang jual adalah Bara Api,” kata Pudin.
Mestinya, Ramli paham bahwa jual beli tanah diikat dengan pasal-pasal perjanjian. Tanggung jawab ada pada pembeli dan penjual. “Semua sarjana hukum yang pernah belajar hukum pasti paham, kalau jual beli tanah itu perdata murni. Dan tanggung jawab ada pada penjual, dalam hal ini Bara Api,” kata mantan Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Banggai.
Atas ulah Bara Api, dia mengaku menjadi korban. Kalau mau dikonfrontir Pudin mengaku siap. Dengan begitu kelihatan siapa yang pembohong. Pudin meminta, dalam menegakkan hukum harus sesuai KUHAP. Jangan hanya karena pegang sertifikat kemudian melibatkannya sebagai orang Pertanahan. “Saat sertifikat itu terbit, saya belum menjadi pegawai BPN Luwuk,” ucapnya.
Begitu pula saat pembayaran, pihak juru ukur sebagai bidang yang bertanggung jawab tentang peta telah secara tegas mengatakan bahwa tanah itu belum bersertifikat.
Bahkan saat BPN pusat menerbitkan sertifikat HGB kepada salah satu perusahaan besar, kata Pudin, tidak pernah terungkap tanah itu bersertifikat.
Ia juga menyinggung soal Suyono. Kalau ada itikad baik, mengapa saat pembebasan lahan Suyono tak hadir di desa Uso Kecamatan Batui, sekaligus menyebut bahwa tanah itu milik Yamin mokodompit. “Suyono mengaku bahwa dia adalah keluarganya. Lantas mengapa tidak pernah datang menyampaikan itu. Nanti 18 tahun kemudian baru datang. “Pertanyaan secara materil, apa benar tanah ini belum pernah dijual? Kalau Bara hanya menggarap, mana bukti surat surat perjanjian sebagai penggarap,” tanya Pudin. Apalagi secara fisik tanah dalam penguasaan Bara Api dan telah ditanami tanaman tahunan.
Menurut Pudin, dalam mencari keadilan secara hukum. Jangan menggunakan pola-pola yang melanggar hukum. “Saya sebagai orang yang lama mendalami hukum tanah jadi bingung dengan cara penegakan hukum seperti ini. Yurisprudensi atas kasus seperti ini banyak. Semua perdata. Buktikan dulu siapa pemilik tanah. Apakah pihak yang menguasai yaitu Bara sesuai pengakuannya saat menjual atau Yamin pemegang sertifikat,” ucapnya.
Sebelumnya, Suyono mengatakan, di dalam sel Bara Api dipaksa untuk membuat surat pernyataan yang isinya lahan yang diperkarakan seluas 4,2 hektar sudah dibayarkan kepada Yamin Mokodompit. Itu yang kemudian menjadi dasar Pudin dan Suraid mempolisikan Bara Api.
“Saya sudah ketemu Bara Api. Dia mengaku dalam membuat surat pernyataan di sel Polda Sulteng dipaksa dan dibawah tekanan. Bahkan Bara Api menyebut diiming-iming uang. Dan rekaman pengakuan Bara Api itu saya kantongi,” kata Suyono.
Harusnya Pudin pinta Suyono tidak asal-asalan berstatemen di media untuk membuat kesan tidak bersalah. Polisi dalam menangani kasus tambah dia, tidak mungkin menahan seseorang jika tanpa bukti yang kuat. “Tak mungkin Polda Sulteng menahan Pudin dan Suraid jika tak punya bukti kuat,” kata Suyono. Untuk kasus ini Suyono tidak melaporkan Pudin ke ranah hukum. Bahkan Suyono tidak menduga jika Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai ini menjadi tersangka. (yan)

About uman