Home » Berita Utama » Kadispendik Harus Bertanggung Jawab
Kadispendik Harus Bertanggung Jawab
Yusak Siahaya dan Tasrik Djibran

Kadispendik Harus Bertanggung Jawab

LUWUK—Kuasa Hukum CV. Totogong Maleo, Yusak Siahaya bereaksi karena disebut salah alamat mempolisikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kabupaten Banggai, Tasrik Djibran.
Menurut Yusak, laporan polisi terkait dugaan penggelapan sisa dana proyek pembangunan gedung SDN 1 Sumber Mulia Kecamatan Simpang Raya sebesar Rp118 juta, bukan bersifat person, melainkan secara kelembagaan. “Tasrik kan Kadis. Makanya dia yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami klien saya,” kata Yusak, kemarin.
Logikanya sambung Yusak, ketika anggarannya dibayarkan 30 persen dari besaran pagu proyeknya, maka selebihnya 70 persen harus pula dibayarkan. Lagi pula tambah Yusak, ketika dianggarkan tahun 2014 dan dibayarkan tahun anggaran ini, maka itu sebuah pelanggaran hukum.
Tak hanya menjawab pernyataan yang sebelumnya dilontarkan Suhartono Sahido, Yusak juga mempertanyakan kapasitas Suhartono. “Apa juga kapasitas dia (Suhartono), sehingga harus memberi pernyataan seperti itu. Karena bukan tupoksi, akibatnya isi komentarnya menjadi konyol. Yang pasti kita tunggu saja proses hukumnya,” kata Yusak.

PENCEMARAN NAMA BAIK
Sementara itu, Ketua LSM Yasfora Kabupaten Banggai, Aswan Ali berpendapat, jika benar kuasa hukum CV. Totogong Maleo, Yusak telah melaporkan Kadispendik Kabupaten Banggai Tasrik Jibran ke penyidik Polres Banggai, terkait komplain  pembayaran sisa tagihan anggaran proyek pembangunan gedung SDN 1 Sumber Mulya, sejumlah Rp. 118 juta, maka pelaporan tersebut merupakan langkah kontra produktif dan berpotensi menimbulkan “bencana” bagi perusahaan itu.
Setidaknya terdapat dua hal yang kemungkinannya dilakukan oleh Tasrik Djibran. Pertama, pelaporan Yusak ke Polres yang menuding Tasrik telah menggelapkan dana sisa anggaran proyek pembangunan gedung SD tersebut menjadi bukti bagi Tasrik Djibran untuk melaporkan balik Yusak dan Direktur CV. Totogong Maleo.
Oleh karena Yusak dan Direktur perusahaan itu bisa dikategorikan telah melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Sebab, tudingan penggelapan sisa dana proyek tersebut yang ditujukan kepada Tasrik Djibran telah salah dalam menempatkan orang atau subyek hukum yang bertanggung jawab atas delik pidana tersebut. Karena lanjut Aswan, pada saat peristiwa pidana itu terjadi pada tahun 2014 lalu dan dapat dipastikan Tasrik belum menjabat sebagai Kadispendik.  “Bagaimana mungkin orang yang pada saat proyek tersebut dikerjakan belum memegang jabatan di lingkungan Dispendik, lantas dituduh menggelapkan dana proyek tersebut,” nilai Aswan.
Kedua Tasrik selaku Kadispendik dapat melalukan pemeriksaan fisik terhadap proyek tersebut. Apakah pembangunan gedung SD itu sudah dikerjakan sesuai kontrak yang mengacu pada dokumen RAB, baik secara teknis kualitas pekerjaannya, termasuk penggunaan material bahan bangunan maupun dari aspek audit keuangannya.
Nah apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut, maka Tasrik bisa saja membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, yakni melaporkan Direktur CV. Totogong Maleo ke pihak berwajib.
Terkait laporan Yusak pada polisi, Aswan menyarankan agar Tasrik segera mengklarifikasi tertulis ke penyidik Polres Banggai atas penanganan proyek gedung SD tersebut, dengan melampirkan data-data terkait, dalam rangka penyelidikan, sebelum pihak penyelidik dan penyidik memanggil secara resmi.
Sementara itu, laporan terkait dugaan penggelapan sisa dana proyek pembangunan gedung SDN 1 Sumber Mulia Kecamatan Simpang Raya sebesar Rp118 juta, tidak membuat Kepala Dinas pendidikan (Kadisdik) Tasrik Djibran gentar. “Kami akan siap menghadapi jalur hukum,” kata Tasrik, Selasa (13/6).
Proyek tersebut dilaksanakan sebelum dirinya menjadi Kadisdik, yakni pada tahun 2014. Dan itu jauh sebelum Ia menjadi pimpinan di dinas itu. “Waktu itu, saya belum ada di dinas pendidikan,” tegas Tasrik.
Tasrik mengakui, proyek tersebut tidak dianggarkan lagi pada tahun 2015, 2016 dan 2017. “Sehingga tidak ada dasar untuk membayar persoalan itu. Karena tidak ada yang dituangkan di dalam DPA,” jelasnya.
Bahkan Tasrik menyatakan, persoalan ini baru diketahuinya setelah ada somasi. Sejak Oktober 2016 Tasrik menjadi kadis belum mengetahui persoalan tersebut. “Karena di dalam proses perencanaan, tidak ada anggaran itu,” paparnya.
Seharusnya menurut Tasrik, pihak Yusak harus mencari tahu dulu siapa yang mengerjakan proyek tersebut. “Persoalan ini terjadi pada kadis sebelum saya,” terangnya. (yan/tr-55)

About uman