Home » Berita Utama » Hasanuddin 5 Tahun, Sekkab Bebas
Hasanuddin 5 Tahun, Sekkab Bebas
IBK Wiyadnyana

Hasanuddin 5 Tahun, Sekkab Bebas

LUWUK-Sidang perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banggai nonaktif Syahrial Labelo sebagai tersangka di Pengadilan Tipikor Palu, masuk tahap akhir, Selasa (13/6).
Namun, ada yang dinilai ganjil dalam putusan Majelis Hakim terhadap ketiga terdakwa. Sebab, dalam putusan itu hanya Hasanuddin Datu Adam yang dianggap bersalah dan harus menjalani hukuman penjara, sementara dua terdakwa lainnya dibebaskan.
“Aneh, tanpa perbuatan Isnaeni dan sekkab, duit itu tidak akan bisa keluar. Tapi faktanya mereka keluarkan uang meskipun tidak terima sertifikat sebagai bukti sah peralihan lahan. Aneh kan kalau mereka tidak terlibat? Kan gak mungkin si Hasanuddin ambil sendiri uang itu di kas daerah,” tandas Kasi Pidsus Kejari Luwuk, IBK Wiyadnyana.
Dalam putusan yang dibacakan kemarin, majelis hakim menilai Hasanuddin terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tipikor. Hakim kemudian memutus Hasanuddin dengan hukuman 5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 10 bulan, wajib membayar uang pengganti sebesar Rp923 juta subsider 1 tahun kurungan.
Pria yang akrab disapa Bagus ini menilai ada beberapa kejanggalan dari putusan majelis hakim itu. Pertama, terkait putusan yang menyebutkan bahwa Hasanuddin terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tipikor. Di mana pasal tersebut menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
“Ini kan membuktikan bahwa kejadian itu dilakukan Hasanuddin karena adanya persetujuan dari dua pejabat yakni Sekkab sebagai ketua tim pembebasan lahan, serta Isnaeni Larekeng sebagai Kabag Pertanahan saat itu,” jelas Bagus lagi.
Untuk itu, sejatinya kedua terdakwa lain dapat dikategorikan turut serta melakukan perbuatan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tipikor. Kedua, dalam putusan majelis hakim juga menyebut bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam perkara yang disidangkan itu. Padahal, di sisi lain, Hasanuddin divonis untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 923 juta sesuai kerugian negara hasil perhitungan dalam penyidikan. “Katanya pemerintah malah diuntungkan dalam perkara itu. Untung di mananya? Aneh sekali,” tuturnya.
Bagus menjelaskan dalam proses pencairan uang negara, pasti dilakukan oleh pejabat berwenang. Misalnya, Isnaeni sebagai kabag pertanahan saat itu, mengajukan pencairan dan disetujui sekkab dengan dibubuhi tanda tangan. Barulah kemudian dicairkan dan diserahkan ke Hasanuddin. Akan tetapi proses pembayarannya juga harus jelas, yakni ada bukti kepemilikan atau alas hak yang sah. Namun, proses pembayaran lahan yang dilakukan tim 9 yang diketuai Sekkab Banggai, Syahrial Labelo tidak disertai dengan penyerahan sertifikat lahan.
Terlebih, pengakuan pemilik lahan, Ia tidak dilibatkan dalam pembayaran yang dilakukan pemerintah daerah. “Nah, kalau seperti ini kan jelas merugikan. Karena uang sudah keluar tapi lahan masih dikuasai pemilik sah. Makanya saya agak bingung dengan putusan hakim yang mengatakan tidak ada kerugian negara,” imbuhnya.
Bagus mengatakan, putusan itu, bisa berdampak buruk dalam persoalan pembebasan lahan ke depan. Sebab para pejabat bisa menjadikan hal itu sebagai acuan, dimana mereka bisa membayarkan uang ganti rugi tanpa harus meminta alas hak. “Tapi sudahlah. Kita tunggu saja salinan putusannya, baru tentukan sikap. Yang pasti jika seperti itu putusannya kami akan lanjut,” paparnya.
Diketahui, perkara itu bermula dari proses pembebasan lahan untuk pembangunan alat navigasi (DVOR/DME) bandara Syukuran Aminuddin Amir. Imran Usman, selaku pemilik lahan yang telah ditempati bangunan DVOR/DME meminta ganti rugi atau meminta pemerintah untuk memindahkan alat tersebut dari lahannya karena pembangunan itu tanpa persetujuannya. Oleh pemerintah dibentuklah tim 9 yang diketuai Sekkab Banggai Syahrial Labelo. Dalam proses negosiasi, Imran Usman meminta bantuan Hasanuddin Datu Adam sebagai orang yang diberi kuasa untuk mengurus administrasi lahan. Saat itu pemerintah menyetujui penggantian lahan sebesar Rp50 ribu rupiah permeternya. Namun, Imran Usman menolak, menurutnya harga itu sangat jauh dari standar harga pasaran di Kota Luwuk. Sayangnya, saat Imran Usman kembali ke Jakarta, Hasanuddin secara sepihak menyetujui harga lahan yang ditetapkan sekkab dkk.
Tim 9 pun bergerak cepat dan melakukan proses pencairan anggaran kemudian melakukan pembayaran tanpa sepengetahuan Imran Usman dengan total nilai Rp 973 juta pada tahun 2013 silam. Karena tanpa sepengetahuan Imran Usman, maka sertifikat lahan tak diterima pemerintah daerah. Dari total pembayaran itu, Hasanuddin mentransfer sebesar Rp 50 juta ke rekening Imran Usman.
Saat mengetahui lahannya dijual Hasanuddin, Ia hanya mendapatkan jatah Rp 50 juta dari total Rp 973 juta, Imran Usman kemudian melaporkan hal itu dengan tuduhan penipuan. Oleh penyidik, karena melibatkan uang negara hal itu diarahkan ke Tipikor. Sehingga ditetapkanlah tiga orang tersangka, yakni Hasanuddin Datu Adam, Isnaeni Larekeng dan Syahrial Labelo.
Terpisah, Sekkab Banggai nonaktif Syahrial Labelo saat dikonfirmasi membenarkan dirinya dinyatakan telah bebas dalam putusan majalis hakim Tipikor, Selasa (13/6) siang kemarin. “Putusannya tadi siang, saya tidak ingin berkomentar lebih jauh karena ini putusan pengadilan,” tuturnya singkat. (van/bd)

About uman