Home » Berita Utama » Kadispendik Resmi Dipolisikan
Kadispendik Resmi Dipolisikan
Wakil Direktur CV. Totogong Maleo, Kaleb Mongkarembo saat berkoordinasi dengan kuasa hukumnya, Yusak Siahaya SH, sebelum mengajukan laporan resmi ke pihak kepolisian, Senin (12/6).

Kadispendik Resmi Dipolisikan

LUWUK-Gerah karena somasi yang dilayangkan tak digubris, kuasa hukum Direktur CV. Totogong Maleo, Yusak Siahaya SH, resmi melapor ke pihak kepolisian terkait dugaan penggelapan sisa dana proyek pembangunan gedung SDN 1 Sumber Mulia Kecamatan Simpang Raya sebesar Rp118 juta.
Itu dilakukan karena, Yusak selaku kuasa hukum melihat adanya itikad tidak baik dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Banggai, Drs. Tasrik Djibran terhadap somasi yang dilayangkan beberapa waktu lalu.
“Bangunan itu sudah di PHO. Sudah pernah dijanji akan diselesaikan pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 tapi sampai hari ini tidak ada,” paparnya, Senin (12/6).
Yusak menjelaskan atas sikap dingin Kadispendik, kliennya merasa dirugikan. Ia juga memertanyakan adanya pembayaran uang muka pelaksanaan pekerjaan sebesar 30 persen dari total nilai kontrak. “Dengan uang muka itu jelas bahwa anggarannya ada. Lalu kenapa tidak dibayarkan? Ini yang harusnya mereka jelaskan,” imbuhnya.
Somasi dilayangkan Yusak, karena sisa anggaran pembangunan gedung SDN 1 Sumber Mulia Kecamatan Simpang Raya sebesar Rp118 juta lebih, belum dibayarkan.
Yusak menjelaskan berdasarkan surat perintah kerja (SPK) nomor 244/SPMK-DID/DIKPORA/2014 tanggal 6 Oktober 2014, kliennya telah mengerjakan proyek tersebut dengan waktu penyelesaian selama 75 hari kalender kerja. Meskipun telah 100 persen rampung, namun kliennya baru dibayarkan sebesar Rp50.760.000 atau 30 persen dari nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp162.200.000. Dengan demikian tegas Yusak, Disdikbud harus membayarkan sisa anggaran sebesar Rp118.440.000.
Dengan belum dibayarkan sisa dana hasil pekerjaan yang sudah hampir tiga tahun itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Olehnya dalam surat somasi tertanggal 31 Mei 2017, pihaknya meminta segera menyelesaikan paling lambat satu minggu setelah surat somasi itu diterima.
Senada dengan itu, Wakil Direktur CV. Totogong Maleo, Kaleb Mongkarembo mengungkapkan melihat selesainya proses kerja sejatinya seluruh haknya sudah dipenuhi instansi yang dipimpim Tasrik Djibran itu. “Pekerjaan sudah selesai. Dulu pernah kita mau segel. Tapi dari dinas minta diserahkan ke pihak sekolah dan mereka sudah memproses pembayarannya. Karena kami juga tidak tega melihat siswa yang harus belajar, kami serahkan kunci ke kepsek. Tapi sampai hari ini tidak ada penyelesaian,” paparnya.
Ia mengaku jika memang tak segera terselesaikan maka pihaknya akan mengambil langkah penyegelan gedung sekolah tersebut. Namun, langkah awal yang dilakukan ialah melaporkan kepala dinas pendidikan atas dugaan penggelapan sisa dana dari proyek tersebut. “Saya sudah masukkan laporan tadi (kemarin-red) dan kita akan tempuh dulu jalur hukum,” terangnya.
Sementara itu, Kadispendik Tasrik Djibran mengatakan pelaporan dirinya terhadap kepolisian akan menjadi bumerang terhadap pelapor tersebut. Pasalnya, proyek tersebut dilaksanakan sebelum dirinya menjadi Kadispendik, yakni pada tahun 2014. “Waktu itu, notabenenya saya belum ada di dinas pendidikan,” tegas Tarik, Senin (12/6).
Tasrik mengakui, menurut keterangan dari bendahara, bahwa pada saat itu telah keluar uang muka sebesar Rp50 juta lebih. Namun setelah itu di dalam DPA tidak ada anggarannya lagi,  sehingga sampai saat ini tidak ada dasar untuk membayar persoalan itu. “Tidak bisa dibayar karena tidak ada yang dituangkan di dalam DPA,” jelasnya.
Bahkan Tasrik menyatakan, persoalan ini baru diketahuinya setelah ada somasi. Dan sudah 8 bulan Tasrik menjadi kadis belum mengetahui persoalan tersebut. “Karena di dalam proses perencanaan, tidak ada anggaran itu,” paparnya.
Sehingga pihaknya tidak melakukan pembayaran. Dan Ia pun mempersilahkan jika mau dibawa ke ranah hukum. “Silahkan saja, tidak ada persoalan,” tandasnya.
Ia mengaku bingung atas somasi yang ditujukan ke dirinya beberapa waktu lalu. Pasalnya pada poin pertama surat perintah kerja tertanggal 6 Oktober 2016 telah mengerjakan pembangunan gedung sekolah dasar pada SDN 1 Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya. “Sementara di poin ke-3 dikatakan bahwa belum dibayarkan sisa hasil pengerjaan bangunan tersebut yang sudah hampir 3 tahun. Jadi ini saya merasa bingung dengan surat tersebut,” paparnya.

SALAH ALAMAT
Laporan polisi Yusak Siahaya dinilai pemerhati pemerintah Suhartono Sahido salah alamat. Pasalnya, kasus itu muncul jauh sebelum Tasrik Djibran menjabat sebagai Kadispendik Kabupaten Banggai.
Memang kata Suhartono, itu adalah hak Yusak dalam menempuh jalur hukum. Akan tetapi Tasrik tidak menjadi obyek laporan, mengingat kasus itu terjadi sejak tahun 2014. Itu artinya masih merupakan tanggung jawab kepala OPD sebelumnya. Saran Suhartono, Tasrik bisa melakukan perlawanan hukum atau menggugat secara verbal, ketika menganggap ini merupakan perbuatan pencemaran nama baik. (van/tr-55/yan)

About uman