Home » Torang p Sekolah » SMA 1 Bunta Abaikan Kacabdis
SMA 1 Bunta Abaikan Kacabdis
Hamka Puasa

SMA 1 Bunta Abaikan Kacabdis

LUWUK-SMA Negeri 1 Bunta yang dibawah pimpinan Kamaludin masih tetap menerapkan pungutan bagi siswa yang memiliki kartu Program Indonesia Pintar (PIP). Pasalnya, salah seorang siswa SMA Negeri 1 Bunta yang tidak mau dikoran mengakui, sampai saat ini pihak sekolah masih menerapkan pungutan tersebut. “Belum ada perubahan, siswa PIP tetap dipungut,” katanya, Sabtu (10/6).
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bunta, ketika dikonfirmasi dinomor telepon 08524019XXXX tidak memberikan jawaban. Telepon dan pesan singkat tidak dijawabnya.
Hanya saja, salah seorang guru yang tidak mau korankan mengatakan kebijakan pemungutan bagi siswa PIP itu sudah diatur oleh kepala sekolah. “Silahkan menghubungi kepala sekolah saja, karena itu beliau yang tanggani,” tandasnya.
Disisi lain, Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Wilayah V Provinsi Sulawesi Tengah, Hamka Puasa menegaskan penerapan pungutan bagi siswa pemilik PIP tidak bisa dilakukan. “Siswa pemilik PIP tidak bisa dipungut. Nanti saya hubungi kepala sekolahnya,” jawab Hamka, Jumat (9/6) lalu.
Kata dia, kebijakan itu tidak sesuai dengan Peraturan gubernur Sulawesi Tengah No 10 tahun 2017.
“Itu sangat jelas dipasal 9 dan pasal 10, tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua yang tidak mampu secara ekonomi,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Provinsi Sulawesi Tengah, Hamka Puasa.
Hamka menyatakan hal itu menjadi patokan bahwa siswa yang tidak mampu tidak bisa diterapkan pungutan bulanan. “Karena siswa pemilik kartu PIP itu menjadi tolak ukur kita, bahwa siswa tersebut merupakan siswa yang tidak mampu,” jelasnya.
Sehingga, kata dia, pihak sekolah tidak bisa menerapkan pungutan bagi siswa pemilik kartu KIP. Meskipun pungutan tersebut dibebankan dari uang kartu KIP. “Masa pemerintah telah berusaha menghilangkan beban bagi siswa kurang mampu, baru pihak sekolah mau membebani lagi. Itu merupakan yang tidak masuk diakal,” terangnya.
Dengan aturan tersebut, Hamka puasa meminta kepada pihak SMA Negeri 1 Bunta untuk menghilangkan pungutan bagi siswa yang memiliki kartu PIP. “Tidak ada alasan bagi SMA 1 untuk menerapkan pungutan itu,” tandasnya. (tr-55/tr-53)

About uman