Home » Ekonomi » Kadisnakertrans Warning Perusahaan
Kadisnakertrans Warning Perusahaan
Usmar Mangantjo

Kadisnakertrans Warning Perusahaan

LUWUK-Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Usmar Mangatjo mengigatkan pada seluruh perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tepat waktu.
Ia menyatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.
“Dalam permenaker itu THR wajib dibayarkan 7 hari menjelang lebaran, seperti lebaran Idulfitri ini perusahaan harus membayar sepekan menjelang lebaran,” tandasnya.
Usmar juga mengungkapkan, perangkat daerah yang dipimpinya itu akan membuka posko pengaduan THR. Pekerja/buruh dapat melaporkan perusahaan yang tak membayarkan THR sesuai ketentuan permenaker terserbut.
“Kalau ada laporan kita tindaklanjuti dan akan ada sanksi itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan, pembayaran THR bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. THR wajib diberikan selambat-lambatnya H-7 Lebaran.
“pekerja wajib mendapat THR. Yang kontrak juga berhak. Ada perhitungannya,” tutur Hanif pada Jawa Pos di Jakarta (6/6).
Menilik Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan memang sudah berhak mendapatkan THR keagamaan dari perusahaan. Besarannya diberikan secara proporsional dengan perhitungan jumlah masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.
Sementara itu, bagi mereka yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, THR yang didapat satu bulan upah.
“Namun, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, THR yang dibayarkan berdasar peraturan tersebut,” jelas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang.
Menurut Haiyani, THR bukan hal baru lagi. Karena itu, harusnya tak ada kendala yang berarti bagi para pengusaha untuk memenuhi kewajibannya.  (bd/JPG)

About uman