Home » Politik » Komisi 1 Evaluasi Pergub Sulteng

Komisi 1 Evaluasi Pergub Sulteng

LUWUK— Peraturan Gubernur (Pergub) Sulteng nomor 10 tahun 2017 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada SMA, SMK dan sekolah luar biasa, masih akan dievaluasi Komisi 1 DPRD Banggai. Selain kontradiktif dengan komitmen pemerintah setempat, regulasi itu melahirkan keresahan para orang tua siswa.
Sekretaris Komisi 1 DPRD Banggai, Mursidin Jumat (9/6) mengatakan, lahirnya Pergub itu lantaran anggaran operasional bagi kalangan honorer kecil. Akan tetapi tidak serta merta ketentuan Pergub itu diterapkan pada seluruh SMA dan sederajat.
Berdasarkan ketentuan kata Mursidin, sebesar 15 persen dana BOS diperuntukkan pada pembiayaan tenaga honorer. Akan berbeda nominal dana BOS ketika disandingkan antara sekolah yang memiliki siswa banyak dan sedikit. Artinya, tekan Mursidin sekolah yang mempunyai siswa banyak, tak harus diterapkan Pergub.
Di kabupaten Morowali dan Sigi lanjut Mursidin, tidak menerapkan Pergub itu. Sebab kedua daerah tersebut telah menalangi biaya honorer lewat APBD. Statemennya ini kata Mursidin jangan dimaknai tak sepakat dengan Pergub. Sebagai wakil rakyat perlu mengakomodir aspirasi para orang tua siswa yang bingung atas kebijakan tersebut. Lagi pula tekan dia, hal ini sekaligus memperjelas visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Banggai, Herwin Yatim dan Mustar Labolo yang salah satu pointernya menolak segala macam pungutan di sekolah. (yan)

About uman