Home » Berita Utama » Kasus DN 1 Dinilai Kebal Hukum
Kasus DN 1 Dinilai Kebal Hukum
Suhartono Sahido

Kasus DN 1 Dinilai Kebal Hukum

LUWUK—Pernyataan penyidik Lakalantas melalui Kasubag Humas Polres Banggai, AKP Wiratno Apit menuai kritik. Dilepaskannya sopir Bupati Banggai, Abdul Rahman alias Ebit (36), atas kasus kasus lakalantas di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom yang merenggut nyawa, Senin (5/6) lalu dianggap tak wajar. Bahkan kata pemerhati pemerintahan Suhartono Sahido, kasus DN 1 terkesan kebal hukum. “Kesannya kasus ini kebal hukum,” kata Suhartono, kemarin.
Suhartono mengatakan, setiap insiden laka lantas, tentu saja dilakukan olah TKP oleh Satlantas. Mulai dari data base lapangan dengan mengukur posisi korban dengan barang bukti di TKP hingga koneksi seberapa pasif dan aktifnya pelaku dan korban dalam insiden itu. Artinya semua rangkaian olah TKP pada akhirnya akan membantu pihak penyidik dalam sidang terbuka di pengadilan.
Kasus ini sebut Suhartono, bukan delik aduan. Ini menjadi kewajiban negara, karena KUHP kita mengatur bahwa setiap orang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain harus diusut tuntas.
Klaim Polres Banggai bahwa tidak cukup bukti sehingga harus melepaskan pelaku, nilai Suhartono hanyalah alasan klasik. Sikap polisi ini mencerminkan rasa ketidak adilan hukum di wilayah Kabupaten Banggai. Persoalan pelaku dibebaskan atau tidak lanjut Suhartono, sepenuhnya hak pengadilan dan bukan hak polisi untuk membebaskannya.
“Biarlah pengadilan yang menghakiminya. Bukan kemudian polisi melepas dan mengatakan tidak cukup bukti. Dimana profesionalitas polisi kita,” tanya Suhartono. Jadi benar sambung dia, pepatah lama bahwa hukum di republik ini tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
Masih penuturan alumni Untad Palu ini, KUHAP mengatur tentang tata cara status pelaku pidana dalam tahanan. Dikenal dengan istilah KUHAP seperti pembantaran atau penangguhan penahanan dengan adanya pihak penjamin. Silakan kata Ono sapaan akrabnya, hak itu digunakan. Bukan malah melepas tanpa proses hukum pada tingkat awal penyelidikan dan penyidikan polisi. “Tolong pak polisi jangan diskriminatif dengan adanya kasus ini. Karena semuanya sama didepan hukum. Siapapun dia, termasuk sopir pak Bupati Banggai,” tekan mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Banggai ini.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Banggai AKP Adirawa Permana, menegaskan, sopir bupati Banggai, Abdul Rahman alias Ebit (36), tidak dilepas. Hanya saja, sopir belum ditetapkan sebagai tersangka. “Belum. Masih dalam proses penyelidikan,” katanya saat dikonfirmasi via telepon.(yan/awi)

About uman