Home » Berita Utama » Gedung KORPRI Mark Up?
Gedung KORPRI Mark Up?
Gedung Korpri menghabiskan anggaran Rp 4,8 miliar dengan atap yang terlihat seadanya.

Gedung KORPRI Mark Up?

LUWUK—Berbagai pihak di Banggai tampaknya sepakat, pembangunan gedung KORPRI patut dicurigai terjadi mark up anggaran. Akibat dugaan tersebut, hasil pembangunan hingga kini dinilai tidak sepadan dengan anggaran yang telah dikucurkan. Desakan agar aparat hukum memeriksa pembangunan gedung tersebut pun terus bermunculan.
Akademisi dan aktivis pun turut menyuarakan agar gedung Korpri diperiksa.
Mustafa, salah seorang akademisi di Luwuk mengaku mencurigai pembangunan gedung yang telah didanai Rp 4,8 miliar tapi hanya menghasilkan tiang-tiang. “Ya, memang masalah ini harus digiring ke ranah hukum,” tuturnya, Jumat pekan kemarin, sambil mengatakan hasil pekerjaan tidak sepadan dengan anggaran yang telah dicairkan. Dia juga membenarkan, kecurigaan mudah muncul bagi siapa saja yang melihat hasil pembangunan. “Kelihatannya anggaran yang sudah diberikan dibandingkan dengan hasil proyek memang tidak sepadan hingga patut dicurigai,” tambah Mustafa. “Kalau jadinya hanya begitu yakni berupa kerangka bangunan dan dibiayai Rp 4,8 miliar ini memang patut dipertanyakan,” sambungnya. Mustafa meminta agar aparat penegak hukum mau mendengar suara dari berbagai kalangan yang mengkhawatirkan terjadinya mark up. “Sampai kapan pun kami akan terus berteriak sebelum masalah tersebut diusut sebab anggaran untuk proyek tersebut berasal dari uang rakyat,” katanya.
Suara lebih sangar dilontarkan aktivis Jangkar (Jaringan Lingkar Advokasi Rakyat) Eric Alimun. “Saya minta siapa-siapa yang terlibat harus mendapatkan sanksi, kalau perlu dipenjarakan agar menimbulkan efek jera,” katanya.  Eric juga meyakini hasil pembangunan gedung Korpri tidak sepadan dengan anggaran yang telah dikeluarkan daerah. “Sampai sekarang belum selesai karena hanya berupa bagian atas alias atap gedung, sehingga kelihatannya sangat tidak sepadan dengan jumlah anggaran,” katanya.
Sejumlah informasi menyebut, sebagian besar anggaran yang telah dicairkan terserap hanya untuk membangun pondasi maupun tiang pancang bangunan. Mustafa dan Eric sama-sama mengatakan, proses hukum dapat membuktikan apakah kecurigaan banyak pihak selama ini benar ataukah salah. Sebagai aktivis, Eric memiliki cara yang khas untuk mendorong agar pembangunan gedung Korpri diproses hukum. Apa lagi kalau bukan aksi demonstrasi. “Kita tidak main-main, karena proyek ini sudah menjadi bahan pembicaraan publik maka kalau aparat penegak hukum tidak segera menangani masalah gedung Korpri maka kami para aktivis dapat mempressure dengan menggelar aksi demonstrasi,” tegasnya.
Sebelumnya politisi NasDem Banggai, Aryanto Hakim, menyatakan dirinya mencurigai telah terjadi mark up pada proyek pembangunan gedung Korpri. Dalam pandangannya, realisasi proyek yang dikerjakan kontraktor hingga saat ini sangat tidak sepadan dengan anggaran yang sudah ludes, yakni hanya menghasilkan kerangka bangunan. Mantan politisi vokal Golkar tersebut mengaku sudah melakukan konsultasi dengan para aktivis antikorupsi di Jakarta dan DPW maupun DPP NasDem untuk mengupas dugaan ketidakberesan sekitar pembangunan gedung Korpri.
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai, Zulkifli Aliu, membantah informasi miring soal gedung Korpri. Termasuk yang menyebut proyek gedung korpri milik seorang anak pejabat di daerah ini.
Kepada Luwuk Post, Zulkifli, menegaskan, tidak benar bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh anak seorang pejabat di Luwuk. “Tidak ada pinjam meminjam perusahaan karena proyek tersebut dikerjakan langsung oleh perusahaan PT Kakanta,” tambahnya. Belakangan proyek pembangunan gedung Korpri mengundang perhatian publik. Sebab, pembangunan gedung yang didanai dengan anggaran miliaran rupiah itu terlihat belum rampung. Baru sebatas konstruksi tiang, sementara atap terlihat belum menyeluruh.
Zulkifli mengakui nilai proyek sebesar Rp 4,8 miliar memang hanya berupa pekerjaan struktur sebagaimana yang telah selesai dikerjakan saat ini.   Dijelaskan, pada awal proses lelang yang dimulai tanggal 5 Agustus 2016 pagu anggaran proyek sekira 8 miliar. Tetapi karena waktu pelaksanaan sudah tidak memungkinkan dan adanya pemotongan anggaran pada tahun 2016 sehingga pihaknya hanya melaksanakan pekerjaan struktur, atap, talud keliling bangunan dan timbunan.
Informasi yang dihimpun, proyek ini ditengah “dibidik” Kejari Banggai. Pasalnya, anggaran proyek diduga tak sepadan dengan hasilnya. Dengan sisa anggaran hanya sekira Rp 3,2 miliar sangat diragukan proyek itu akan selesai seperti perencanaan awal.
Terpisah, Polres Banggai saat ditanya soal upaya penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan gedung Korpri, belum memberikan keterangan secara detail. Meski demikian, jika diyakini ada dugaan tipikor, pihaknya akan bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kalau sudah mengarah kesana (tipikor,red) pasti dilidik. Yang pasti, kami akan puldata dan pulbaket dulu,” kata Kasubag Humas Polres Banggai AKP Wiratno Apit, kemarin.
Kata dia, yang lebih spesifik menjelaskan tentang prosedur penyelidikan adalah Satreskrim Polres Banggai, khususnya bagian Krimsus. “Kebetulan pak Kasat Reskrim lagi di Jakarta. Saya belum bisa memberikan keterangan lebih,” tuturnya. “Nanti kalau sudah datang Kasat-nya, akan dikonfirmasi kembali,” jelas Wiratno. (rdks/ris/awi)

About uman