Home » Berita Utama » Abaikan Somasi, Kadispendik Dipolisikan
Abaikan Somasi, Kadispendik Dipolisikan
Yusak Siahaya dan Tasrik Djibran

Abaikan Somasi, Kadispendik Dipolisikan

LUWUK—Hingga batas waktu yang ditentukan, somasi kuasa hukum Direktur CV. Totogong Maleo, Yusak Siahaya kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kabupaten Banggai Tasrik Djibran tak digubris. Yusak pun mengambil langkah hukum. “Besok (hari ini) laporan polisinya akan kami masukkan,” kata Yusak kepada Luwuk Post, kemarin.
Sejak surat somasi dilayangkan kata Yusak, pihak Dispendik bersikap dingin. Tidak ada penjelasan sedikitpun dari instansi itu. “Saya akan menyerahkan berkas dugaan penggelapan sisa dana klien kami kepada penyidik Polres Banggai untuk diproses secara hukum,” kata Yusak.
Selain menempuh jalur hukum, Yusak mewarning untuk agar sekolah itu disegel. “Siapa yang tidak marah. Somasinya sudah lewat seminggu. Sementara Kadispendik terkesan cuek,” ujar pengacara muda ini.
Somasi dilayangkan Yusak, karena sisa anggaran pembangunan gedung SDN 1 Sumber Mulia Kecamatan Simpang Raya sebesar Rp118 juta lebih belum dibayarkan.
Berdasarkan surat perintah kerja (SPK) nomor 244/SPMK-DID/DIKPORA/2014 tanggal 6 Oktober 2016 kata Yusak, kliennya telah mengerjakan proyek tersebut dengan waktu penyelesaian selama 75 hari kalender kerja. Meskipun telah 100 persen rampung, namun kliennya baru dibayarkan sebesar Rp50.760.000 atau 30 persen dari nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp162.200.000. Dengan demikian tegas Yusak, Disdikbud harus membayarkan sisa anggaran sebesar Rp118.440.000.
Dengan belum dibayarkan sisa dana hasil pekerjaan yang sudah hampir tiga tahun itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Olehnya dalam surat somasi tertanggal 31 Mei 2017 itu, pihaknya meminta segera menyelesaikan paling lambat satu minggu setelah surat somasi itu diterima.
Sementara itu, alasan Tasrik sehingga tidak bergeming atas somasi tersebut seperti pernah disampaikannya kepada Luwuk Post. Kata Tasrik, proyek tersebut dianggarkan melalui DAK Silpa tahun 2016. Dengan demikian belum dapat melakukan pembayaran. Tapi sambung Tasrik, pihaknya masih akan melakukan pengkajian.
Bahkan dibentuk tim independent secara teknis dengan melibatkan beberapa komponen terutama SKPD terkait. Kebijakan itu diterapkan untuk menghitung berapa pengeluaran yang dikeluarkan tim komite. Hasilnya kemudian ditetapkan biayanya bersama tim dan SKPD terkait. Dan selanjutnya diajukan untuk diproses lewat ABT. “Semuanya butuh proses,” jelas Tasrik. (yan)

About uman