Home » Berita Utama » Warga Tanjung Desak DPRD Undang Bupati
Warga Tanjung Desak DPRD Undang Bupati
Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Naim Saleh bersama personil Komisi 1 saat menerima warga Tanjung yang menggelar aksi demo Kamis (8/6).

Warga Tanjung Desak DPRD Undang Bupati

LUWUK—Untuk yang kesekian kalinya, warga Tanjung Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk mendatangi kantor DPRD Banggai. Kamis (8/6) kemarin, korban penggusuran lahan eksekusi itu mendesak para legislator untuk mengundang Bupati Banggai, Herwin Yatim.
“Kami minta kepada anggota dewan untuk menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati pada Senin,” ucap orator warga Tanjung Syarif Mang. Koordinator aksi ini mengatakan, kehadiran kedua elit pemerintahan itu sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dampak dari penggusuran rumah warga Tanjung.
“Penggusuran menjadi pemicu kemiskinan. Tak hanya tempat tinggal, anak-anak Tanjung terancam kehilangan pendidikan,” kata Syarif.
Pemerintahan Herwin-Mustar lanjut dia, tanggal 8 Juni ini genap setahun. Sekalipun terjadi kenaikan APBD, namun masih banyak rakyat miskin. “Ini sangat tidak sebanding,” ucapnya.
Orator lainnya, Kiki Amstrong mengatakan, pasca penggusuran, nasib warga Tanjung semakin memprihatinkan.
Kiki meminta warga Tanjung jangan diam. Terus melakukan perlawanan dalam mencari keadilan. “Warga Tanjung jangan diam, jika tidak ingin menjadi budak pemerintah,” teriak Kiki.
Syarif menuding Bupati telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Bahkan Bupati sebut dia telah memiskinkan warga Tanjung. Tak hanya menyodok Herwin Yatim. Syarif dalam orasinya juga mewarning DPRD. “Kalau saja dewan tidak dapat menghadirkan kedua elit Pemda Banggai itu, maka kami tidak percaya lagi kepada dewan. Dan pantas disebut DPRD pecundang,” kata Syarif.
Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Naim Saleh dihadapan ratusan warga Tanjung yang berada di pelataran kantor dewan mengatakan, DPRD sangat peduli dengan kasus Tanjung. Itu dibuktikkan dengan telah dibentuknya tim menangani persoalan itu. “Tim DPRD kan sudah menanganinya. Kita menunggu saja hasilnya. Dan kalaupun ada aspirasi baru, Komisi 1 siap menampungnya untuk selanjutnya diteruskan ke tim DPRD,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Orator aksi lainnya, Laode Mardana meminta kepada dewan untuk mengeluarkan rekannya yang telah ditahan polisi, menyusul aksi demo yang dilaksanakan di kantor Bupati Banggai, belum lama ini. “Kami sadar, rekan-rekan kami itu melanggar dengan melakukan aksi pengrusakan. Tapi bagaimana dengan pihak Pengadilan Negeri. Mereka juga melakukan pelanggaran atas eksekusi lahan,” ujarnya.
Laode juga mewarning, apabila permintaan itu tak diamini dewan, maka pihaknya akan mengkampanyekan kepada publik untuk tidak percaya lagi kepada DPRD.
Baik desakan menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati di kantor DPRD maupun aspirasi untuk membebaskan dua rekannya dari penahanan polisi, tak diberi sinyal dari para aleg. Aksi yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian siang kemarin itu berjalan aman.
Sementara itu, warga Tanjung meminta pihak kepolisian agar membebaskan dua rekannya yang ditahan. Tuntutan ini disampaikan saat menggelar unjuk rasa di depan halaman Mapolres Banggai, Kamis (8/6).
Kedua aktivis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut ditahan karena diduga merusak fasilitas kantor bupati pada unjuk rasa di kantor bupati Banggai pada Senin (5/6) lalu. Kedua aktivis itu adalah SP (27) dan FR (29).
“Kalau tidak dibebaskan, maka kami akan duduki Mapolres Banggai,” ancam seorang orator, kemarin.
Menurut warga, penangkapan dan penahanan dua rekannya tidak sesuai prosedur. Jika polisi profesional, kata mereka, polisi seharusnya menangkap oknum-oknum yang terlibat langsung dalam pengrusakan rumah warga. Bahkan, oknum yang bermain di belakang layar untuk memback up eksekusi lahan di Tanjungsari, kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk pada tanggal 3  hingga 6 Mei 2017 lalu.
Selain itu, unjuk rasa yang berpusat di tiga titik, yakni kantor Pengadilan Negeri Luwuk, Mapolres Banggai, dan kantor DPRD Banggai itu, menuntut agar pihak terkait mengembalikan hal masyarakat Tanjung yang digusur, Pemda harus bertanggung jawab atas eksekusi di Tanjung dan menarik laporan dugaan pengrusakan kantor bupati, adili pelanggaran HAM, meminta DPRD membentuk pansus, BPD harus bertanggung jawab atas sertifikat warga yang terkena eksekusi, polisi harus melepas dua rekannya yang ditahan, serta mengutuk keras tindakan kepolisian yang mengintimidasi masyarakat dan mahasiswa.(yan/awi)

About uman