Home » Politik » Komisi 1 Telitikan Pergub tentang Pungutan
Komisi 1 Telitikan Pergub tentang Pungutan
Komisi 1 DPRD Banggai bakal menelitikan penerapan Pergub Sulteng tentang pungutan di SMA, SMK dan sekolah luar biasa. Ini dibahas kemarin oleh komisi yang diketuai Naim Saleh tersebut.

Komisi 1 Telitikan Pergub tentang Pungutan

LUWUK— Anggota Komisi 1 DPRD Banggai, Winancy Ndobe meminta kepada para oknum Kepala SMA, SMK dan sekolah luar biasa untuk tidak mencari keuntungan dengan diterapkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Sulteng nomor 10 tahun 2017.
Permintaan ini disampaikan Winancy kepada Luwuk Post, kemarin. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Banggai ini mengatakan, regulasi yang mengatur tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada SMA, SMK dan sekolah luar biasa ini perlu ditelitikan. Caranya kata mantan Ketua Komisi 1 DPRD Banggai ini, pihaknya akan mengecek besaran BOS sekaligus rincian penggunaannya. Hal lain yang ditelitikan adalah kuantitas siswa serta jumlah tenaga honorer di sekolah.
Bukan mustahil lanjut Winancy, Pergub Sulteng ini akan dimanfaatkan oknum kepala sekolah untuk meraup keuntungan. “Ini yang harus kami awasi,” ucapnya.
Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Naim Saleh menambahkan, pembenaran pungutan atau sumbangan pada SMA dan sederajat cukup meresahkan para orang tua siswa. “Saat kami reses, para orang tua siswa heran dengan aturan itu. Kok dulu tak ada pungutan, tapi sekarang malah dibenarkan,” kata Naim mengutip keluhan warga.
Politisi Partai Gerindra ini menyoal pendistribusian tenaga pendidik, yang baginya belum juga merata. Sehingga masih sekolah yang kekurangan guru. Dia juga mewarning pengangkatan tenaga honorer oleh kepala sekolah. “Hasil konsultasi kami pada Kementrian Pendidikan, tenaga honorer yang diangkat Kepsek tidak bisa didanai BOS,” ucap Naim Saleh. (yan)

About uman