Home » Torang p Sekolah » SMA 1 Bunta Jangan Kenakan Pungutan Siswa PIP
SMA 1 Bunta Jangan Kenakan Pungutan Siswa PIP
Hamka Puasa

SMA 1 Bunta Jangan Kenakan Pungutan Siswa PIP

LUWUK-Kebijakan SMA Negeri 1 Bunta menerapkan pungutan bagi siswa yang memiliki kartu Program Indonesia Pintar (PIP) harus diubah. Pasalnya kebijakan itu tidak sesuai dengan Peraturan gubernur Sulawesi Tengah No 10 tahun 2017.
“Itu sangat jelas dipasal 9 dan pasal 10, tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua yang tidak mampu secara ekonomi,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Provinsi Sulawesi Tengah, Hamka Puasa, Selasa (6/6).
Hamka menyatakan hal itu menjadi patokan bahwa siswa yang tidak mampu tidak bisa diterapkan pungutan bulanan. “Karena siswa pemilik kartu PIP itu menjadi tolak ukur kita, bahwa siswa tersebut merupakan siswa yang tidak mampu,” jelasnya.
Sehingga, kata dia, pihak sekolah tidak bisa menerapkan pungutan bagi siswa pemilik kartu KIP. Meskipun pungutan tersebut dibebankan dari uang kartu KIP. “Masa, pemerintah telah berusaha menghilangkan beban bagi siswa kurang mampu, baru pihak sekolah mau membebani lagi. Itu merupakan yang tidak masuk diakal,” terangnya.
Dengan aturan tersebut, Hamka puasa meminta kepada pihak SMA Negeri 1 Bunta untuk menghilangkan pungutan bagi siswa yang memiliki kartu PIP. “Tidak ada alasan bagi SMA 1 untuk menerapkan pungutan itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala SMA Negeri 1 Bunta, Kamaludin mengatakan bahwa pihaknya telah menerapkan uang bulanan bagi siswa yang memiliki kartu Program Indonesia Pintar (PIP). “Siswa pemilik PIP tetap dipungut, hanya saja pungutan itu akan dibebankan kepada PIP itu. Dan jumlah siswa kami yang dipungut berjumlah 400 ribu, dan pungutan tersebut sudah sesuai dengan pergub,” ungkap Kamaludin, Minggu (4/6). Kamaludin mengakui, hanya siswa yang berasal dari anak yatim dan yatim piatu yang tidak diberlakukan pungutan tersebut. (tr-55)

About uman