Home » Berita Utama » Pemda Pastikan buat Laporan Polisi
Pemda Pastikan buat Laporan Polisi
Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo, didampingi Plt Sekkab Banggai Abdullah Ali, Asisten 1 Sekkab Banggai Ramlin Hanis serta sejumlah pimpinan OPD saat menggelar konprensi pers di rumah jabatan Bupati Banggai, Senin (5/6) malam.

Pemda Pastikan buat Laporan Polisi

LUWUK– Sejumlah massa yang menamakan dirinya Front Masyarakat Tanjung Bersatu mendatangi kantor Bupati Banggai, Senin (5/6). Kedatangan masyarakat korban eksekusi itu bermaksud bertemu Bupati Banggai Herwin Yatim. Saat aksi, Herwin Yatim tengah bersama Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, menghadiri acara peletakan batu pertama Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kecamatan Toili.
Dalam proses negosiasi, salah satu ajudan Bupati Banggai telah menjelaskan bahwa bupati tidak berada di tempat. Bahkan Ia sempat memerlihatkan ruangan bupati. Namun massa lainnya tersulut emosinya dan merusak fasilitas yang di kantor Bupati Banggai.
Aksi pengrusakan itu sempat membuat panik puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkantor di Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai. Sejumlah kaca kantor pecah dan alat peraga yang terletak di lobi kantor Bupati Banggai terlihat rusak.
Salah satu orator aksi menyatakan proses eksekusi lahan tanjung merupakan bukti nyata kegagalan pemerintahan Herwin Yatim dan Mustar Labolo. Menurut mereka, keduanya membiarkan praktek penggusuran paksa yang menjadikan ribuan masyarakat menjadi korban perbuatan tidak manusiawi.
Tak bertemu Bupati Banggai Herwin Yatim, massa aksi kemudian bergerak ke kantor Pengadilan Negeri dan Polres Banggai. Mereka menuntut koordinator lapangan aksi dilepas. Sebelumnya massa aksi sempat menurunkan bendera merah putih setengah tiang di depan kantor bupati, namun  digagalkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo mengatakan, setiap penyampaian aspirasi masyarakat melalui aksi demontrasi merupakan hak warga negara. “Itu dijamin undang-undang, asal aksi demontrasi itu tidak dilakukan dengan cara cara anarkis,” tandasnya.
Aksi massa yang berujung pada pengrusakan sejumlah fasilitas kantor patut disesalkan karena telah keluar dari nilai-nilai demokratis. “Saya tidak ingin berkomentar terkait hal itu yang jelas soal pengrusakan itu menjadi kewenangan aparat kepolisian,” tandasnya.
Soal eksekusi Tanjung itu, Wabup Mustar menyatakan, proses hukum yang berdampak pada eksekusi lahan di Kelurahan Karaton itu adalah masalah hukum. Pemda, kata Wabup Mustar, tidak berwenang mencampuri urusan  hukum tersebut.  “Pemda punya kewajiban melakukan tugas atas dampak yang timbul dari eksekusi. Caranya, pemda relokasi, pemda bangun sejumlah fasilitas penunjang. Sekali lagi pemda hanya menangani dampaknya,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten 1 Sekkab Banggai Ramlin Hanis mengungkapkan, pemerintah daerah telah melakukan upaya hukum atas kejadian pengrusakan fasilitas kantor Bupati Banggai. Menurutnya, proses negosiasi telah diberikan dengan memersilahkan salah satu massa aksi untuk melihat langsung ruangan kerja Bupati Banggai. “Ajudan Pak Bupati sudah kasi lihat ruangan Pak Bupati dan menyatakan Pak Bupati tidak ada di kantor. Tapi malah para pendemo melakukan pengrusakan. Ini yang kami laporkan karena telah merusak fasilitas negara,” tutur Ramlin saat konfrensi pers bersama wartawan di rumah jabatan Bupati Banggai, Senin (5/6) malam kemarin. (bd)

About uman