Home » Berita Utama » Oskar Paudi Sendirian
Oskar Paudi Sendirian
Oskar Paudi

Oskar Paudi Sendirian

LUWUK— Oskar Paudi tak mendapat dukungan. Usulan hak angket kasus dugaan percobaan penyuapan sebesar Rp30 juta yang dilakukan Bupati Banggai Herwin Yatim terhadap Kombes HK, disambut dingin rekannya di parlemen lalong. Ketua Fraksi PAN/PKB ini sendirian.
Oskar tak banyak memberi argumen atas ketidak kompakkan para legislator di parlemen lalong itu. Dia mengembalikannya pada unsur pimpinan dewan. “Tergantung sikap pimpinan dewan,” kata Oskar, dihubungi  via ponsel, Selasa (6/6) kemarin.
Ketua DPW PAN Sulteng ini menolak jika disebut tanpa kawan. Sebab dia begitu yakin internal partainya merespons usulan hak angket. “PAN tetap solid. Kalau tidak mendukung saya ‘ojo’,” ancam Oskar yang dihubungi sedang berada di luar Kabupaten Banggai itu.
Sebelumnya, anggota Fraksi PAN/PKB Bachtiar Pasman berpendapat, kasus itu lebih ideal dibawah ke ranah hukum. Herwin yang menjadi obyek tuduhan, saran anggota Komisi 1 DPRD Banggai ini segera melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik itu. Statemen Bachtiar ini sekaligus memberi jawaban bahwa tidak sepakat dibawah pada hak angket.
Oskar tidak bereaksi, sekalipun PKB tak sejalan dengan PAN. Jawabannya diplomatis. “Meski kami satu fraksi, tapi beda parpol. Kami tidak memaksakkan kehendak. Silahkan itu hak PKB,” tandasnya.
Keyakinan Oskar bahwa PAN solid, masih patut diragukan. Ketua DPD PAN Kabupaten Banggai Ibrahim Darise saat dimintai tanggapan atas usulan hak angket, melalui SMS pada nomor 08135433xxxx tidak memberi jawaban.
Jika di internal parlemen para aleg ‘mohokot’, tapi tidak diluar parlemen. Dukungan atas usulan hak angket mengalir cukup deras. Salah satunya berasal dari LSM Merah Putih Kabupaten Banggai. “Kami mendukung usulan Oskar untuk dilaksanakan hak angket,” kata Ketua LSM Merah Putih Habib Muhammad.
Seperti diberitakan, Bupati Banggai, Ir Herwin Yatim dituding pernah mencoba melakukan intervensi hukum dengan mengiming-imingkan sejumlah uang kepada Kombes Helmi. Namun upaya itu tidak berhasil karena orang yang hendak ‘dinego’ adalah aparat yang jujur dan anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Tudingan itu dilontarkan akun bernama Sofyan M. Jufri pada postingan akun bernama Fadly Aktor di media sosial Facebook, 12 Mei 2017 sekira pukul 18.39 Wib. Dalam postingan itu, Sofyan menyebutkan pada tanggal 21 November 2016 lalu, Ia ditelepon Herwin Yatim untuk meminta uang sebesar Rp30 juta. Menurut Sofyan, dalam telepon Herwin mengatakan uang itu akan diserahkan ke temannya. Ketika itu, mereka sama-sama tengah berada di Jakarta. “Setelah uang sudah saya siapkan maka si herwin mengajak saya untuk mengantar uang tersebut ke hotel Grand Mercure Jakarta Barat. Ternyata yang ditemui adalah bapak Kombes Helmi. Begitu pak Herwin menyerahkan uang tersebut dan apa yang terjadi? Pak Helmi sangat marah dan menolak uang tersebut. Kami pun pulang dengan sangat malu,” bebernya.
“Betapa mulianya hati seorang kombes Helmi yang menolak uang untuk intervensi hukum. Kini pak Helmi sudah mutasi ke Mabes. Selamat mengabdi pak kombes. Kau adalah kesatria dan menjadi panutan, begitu luhur dan suci hatimu,” lanjut Sofyan di komentar berikutnya. Kombes Helmi diketahui pernah menangani kasus money politics Pilkada Banggai yang melibatkan Herwin Yatim. Kasus ini sementara berproses di mabes Polri.
Sementara itu, postingan Sofyan langsung mendapatkan beberapa komentar. Ada yang meragukan ada pula yang memertanyakan kebenarannya. Tapi Sofyan tetap bersikukuh itu benar. Pada Sabtu, 13 Mei 2017, pria yang mengaku pernah menjadi anggota tim 7 bersama Fuad Muid dan Syaifuddin Muid dalam perumusan visi misi, RPJMD, dan program 100 hari kerja Winstar meralat komentar sebelumnya. “Saya ralat bukan tanggal 21 November 2016 tapi 21 Agustus 2016. Pada saat itu sangat banyak SKPD dan tim relawan yang berada di jkt ada pak Fuad, Fuddin, Tasrik, Andi Jalal, Rustam, Tati, Alfian dll,” tulisnya meralat tanggal pertemuan dengan Kombes HK.
Sofyan juga mengaku tidak membenci Herwin, karena dirinya pernah bergabung dalam perjuangan Herwin menjadi Bupati. Sebab, saat itu menurutnya Herwin mampu dan mulai meletakkan sistem pemerintahan yang elegan dan bermartabat, ada asas keadilan masyarakat, berpijak pada nilai-nilai moral.
Sofyan tak ingin dituding sebagai penebar fitnah. Ia bersikukuh bahwa apa yang telah disampaikan di medsos itu adalah fakta. “Saya ada bukti transfer dan uang itu Herwin yang ambil. Malah dia tidak kembalikan ke saya,” kata Sofyan ketika diklarifikasi langsung awak media terkait komentarnya itu.
Ia bahkan menjelaskan, dana sebesar Rp10 juta ditransfernya ke rekening BNI milik Herwin. Dan sisanya ditarik dari dua rekening. “Karena pak Herwin bilang jangan ditransfer semua ke satu rekening, berhubung dalam 1 hari hanya bisa ditarik Rp10 juta,” kata pengusaha di Kecamatan Batui ini.
Apakah memiliki bukti transfer? Sofyan menjawab “Semua ada pak. Sms dia (Herwin) juga ada. Biarkan saja dia bicara seenaknya. Kalau dia terlalu responsif ya kita liat saja” tandasnya.
Ia malah mengapresiasi Kombes HK. “Semestinya ketegasan seorang polisi yang tidak mau menerima uang, perlu jadi teladan kita semua. Inilah pesan moral yang saya sampaikan lewat tulisan saya di medsos. Kalaupun saya mau menjerumuskan pak HY, bukan kasus ini yang saya angkat. Tapi kasus-kasus lain,” sambung Sofyan.
Bupati Banggai Ir Herwin Yatim ketika dikonfirmasi terkait pernyataan Sofyan M Jufri menanggapi dingin. “He heee heeee….orang kalau sudah kehilangan kontrol hanya karena kepentingannya tidak dipenuhi yah seperti itulah gayanya…asbun asal tuduh dan susah dipertanggungjawabkan,” terangnya via media sosial WhatsApp, (12/5) sekira pukul 20.37 Wita.
Herwin mengaku berterima kasih atas konfirmasi dengan screenshoot kalimat pernyataan Sofyan M Jufri. Menurutnya itu bisa dijadikannya momen untuk meminta pertanggung jawaban yang bersangkutan di hadapan hukum. “Semoga bapak yang kirim info ini bisa juga jadi saksi ke depan bahwa ada postingan fitnah dari seseorang bernama Sofyan M Jufri ….trims pak,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Herwin juga menyatakan saat ini zaman keterbukaan dan mestinya wajib dibarengi dengan pertanggungjawaban atas semua yang diperbuat. “Itulah demokrasi yang dikehendaki di negara kita. Sekarang juga sudah beralih istilah dari ‘mulutmu harimaumu’ menjadi ‘jari tanganmu harimaumu….he hee heee,” tambahnya.
Ditanya lagi apakah itu benar atau fitnah, Herwin lalu menjelaskan bahwa setiap orang bisa menulis sesuka hatinya asalkan bisa dipertanggung jawabkan dengan bukti yang valid. “Kan kalau orang mau nulis sesuka hatinya bisa saja…silahkan pak. Mau omong sesuka hatinya silahkan, tidak bisa dilarang dia…Cuma yah siap2 saja dipertanggung jawabkan didepan meja hijau ketika dia tidak mampu tunjukkan bukti dan data pendukung atas statemennya itu…jadi yah kita liat saja nanti,” tulisnya.
Di sisi lain, Kombes HK saat dihubungi via telepon enggan berkomentar jauh. Ia malah bertanya pertemuan yang mana, di mana dan siapa saja saat itu. Kemudian Ia meminta agar dikirimkan potongan dari pengakuan Sofyan M Jufri. Namun, saat screenshoot dari komentar itu dikirim dan terlihat telah dibaca melalui WhatsApp, Kombes HK tidak memberikan komentar. Demikian pula dengan pertanyaan apakah benar saat itu terjadi pertemuan dengan Herwin dan Sofyan M Jufri atau tidak. Laporan pengiriman pesan telah terbaca, tapi tetap tidak dibalas Kombes HK.

JADI PERHATIAN PUBLIK
Kasus ini sendiri sudah menjadi viral di masyarakat Kabupaten Banggai. Pemerhati pemerintahan, Suhartono Sahido, belum lama ini mengatakan postingan Sofyan M. Jufri yang telah beredar luas di dunia maya, harus diseriusi aparat kepolisian. “Isi postingannya cukup jelas. Jangan bermain-main dengan ujaran kebencian apalagi fitnah,” terang Suhartono. Memang, kata dia, ini baru pada tataran rumor. Namun, para penegak hukum sudah dapat mengambil langkah-langkah atas indikasi perbuatan tersebut.
Apabila sinyalemen itu benar, maka dapat dikategorikan tindak pidana percobaan penyuapan. Itu kontradiktif dengan komitmen bahwa setiap pemimpin daerah idealnya dijauhkan dari perbuatan tercela dan tindak kriminal.
Suhartono menyarankan, Polres Banggai dapat mengundang Kombes HK untuk dikonfrontir serta dimintai keterangan sebagai saksi. Hal ini untuk mengungkap fakta di balik peristiwa yang membuat miris semua pihak. “Sungguh memalukan apabila benar bupati kita ‘mengemis’ untuk sebuah tujuan yang sebenarnya menghinakan dan merendahkan martabat jabatan dan person,” ucapnya.
Di bagian lain, akademisi Unismuh Luwuk, Abdul Ukas Marzuki, menegaskan jika itu terbukti, maka tindakan Herwin Yatim sudah mencoreng nilai-nilai hukum di Indonesia. Selain itu, Ukas sangat menyayangkan dugaan upaya intervensi hukum itu dilakukan oleh Herwin Yatim yang merupakan pejabat publik. “Sangat disayangkan karena dilakukan oleh seorang pemimpin daerah ini,” tegas Ukas, kemarin.
Dikatakan, Sofyan M. Jupri tidak mungkin mengumbar opini meskipun melalui medsos tanpa mengantongi bukti valid. “Kalau Sofyan sudah melapor, maka saya siap menjadi pengacaranya. Ini di luar dari kapasitas saya sebagai kuasa hukum Mutiara pada kasus dugaan money politics,” kata Ukas dan diamini Nasrun Hipan selaku pengacara senior di Kabupaten Banggai. “Jika terbukti, maka ini tamparan keras bagi hukum di Indonesia,” tandasnya lagi.
Ia menyatakan, Sofyan jangan hanya tinggal diam. Harus segera melapor agar opini ini dibuktikan secara hukum. Sebab, apabila kasus ini bisa dibuktikan, maka DPRD Banggai berhak membuka kasus ini dan memanggil Herwin Yatim agar bertanggung jawab di hadapan publik. “Intinya, Sofyan jangan khawatir. Karena kami siap mem-back up. Kami merasa terpanggil, karena kasus ini sudah mencederai hukum di Indonesia,” tegasnya. (yan/awi/van)

About uman