Home » Berita Utama » Korban Eksekusi Duduki Mapolres
Korban Eksekusi Duduki Mapolres
Sejumlah warga Tanjung, Kelurahan Keraton bersama anaknya, rela menunggu berjam-jam di depan gerbang Mapolres Banggai, Senin (5/5).

Korban Eksekusi Duduki Mapolres

LUWUK-Ratusan korban eksekusi Tanjung menduduki Mapolres Banggai, Senin (5/6). Mereka menuntut pihak kepolisian membebaskan sejumlah aktivis tragedi Tanjung yang ditangkap terkait dugaan pengrusakan fasilitas kantor bupati.
Menurut warga, pengrusakan itu tidak sebanding dengan penderitaan masyarakat yang terkena dampak eksekusi. Sebab, pemerintah daerah dianggap tutup mata dan tidak berpihak kepada masyarakat Tanjung.
Bahkan, masyarakat menuding pemerintah daerah sudah main mata dengan korporasi besar untuk menguasai lahan seluas 6,4 hektar tersebut.
“Kami datang berdemo karena mencari keadilan. Di mana tanggung jawab Herwin Yatim selaku bupati. Kok, kami yang punya sertifikat tetap digusur, lalu dibiarkan begitu saja tanpa status yang jelas,” teriak seorang wanita berhijab di depan Mapolres Banggai.
“Jadi, kami akan duduki Polres Banggai sampai teman-teman kami dikeluarkan,” ancamnya.
Sementara itu, personil Polres Banggai siap siaga menjaga unjuk rasa tersebut. Bahkan, sejumlah perwira sudah menenangkan warga sembari menjelaskan tentang mekanisme penangkapan dan proses penyelidikan soal dugaan pengrusakan fasilitas kantor bupati. Meski demikian, warga tetap ngotot agar teman-temannya harus dikeluarkan. “Kami tidak mau tahu. Pokoknya cepat dikeluarkan teman kami,” sambar seorang pria lansia.
Meski begitu, proses penyelidikan kepada sejumlah aktivis terus dilakukan di ruang Intelkam Polres Banggai.
Kasubag Humas Polres Banggai AKP Wiratno Apit saat dikonfirmasi Luwuk Post menyatakan, ada sekitar empat aktivis yang ditangkap dan sementara diproses. Mereka ditangkap karena diduga merusak fasilitas kantor bupati di Bukit Halimun, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, kemarin.
Ditanya soal desakan masyarakat untuk mebebaskan rekannya, Ia menjelaskan, jika dalam pemeriksaan nanti sejumlah aktivis ini tidak bermasalah maka akan dibebaskan. “Tapi kalau terbukti bersalah, pasti akan diproses,” tandas Wiratno.
Ia mengharapkan agar warga, khususnya korban eksekusi Tanjung tidak gampang terprovokasi dengan isu-isu murahan dan sesat. Sebab isu-isu seperti itu hanya akan membuat masyarakat susah.
“Setiap penyampaian pendapat di depan umum tidak dilarang, bahkan dilindungi Undang-undang. Namun yang dilarang adalah unjuk rasa yang bersifat anarkis,” terangnya.
Aksi Tanjung bukan hanya sekali ini saja. Saat sebelum dan sesudah eksekusi Tanjungsari seluas 6,4 hektar itu, warga terus mencari keadilan, baik di pihak eksekusi, leguslatif maupun yudikatif. Namun hingga saat ini, usaha itu belum membuahkan hasil. Anggota DPRD Banggai pernah membentuk tim sembilan yang bertugas untuk berkonsultasi dengan Mahkamah Agung, dan KomnasHAM terkait eksekusi Tanjung. Tapi, kerja tim sembilan itu belum ada hasil.(awi)

About uman