Home » Berita Utama » Hak Angket, DPRD Terbelah
Hak Angket, DPRD Terbelah
Suhartono Sahido dan Nasrun Hipan

Hak Angket, DPRD Terbelah

LUWUK— Hak angket yang diusulkan Ketua Fraksi PAN/PKB Oskar Paudi, terkait kasus dugaan percobaan penyuapan yang dilakukan Herwin Yatim terhadap Kombes HK, membuat fraksi di dewan terbelah. Konstalasi yang terjadi di parlemen lalong itu langsung melahirkan spekulasi publik.
“Waspadai politik barter dibalik drama angket skandal suap polisi,” kata pemerhati pemerintah Suhartono Sahido, Kamis (1/6). Suhartono mengatakan, fraksi di dewan tak solid dalam menyikapi usulan hak angket yang disampaikan Oskar Paudi.
Ada fraksi yang sepakat, ada yang bungkam diam seribu bahasa, bahkan lebih konyol lagi ada fraksi yang menolak tanpa dasar jelas.
Padahal hak angket adalah salah satu hak politik yang dilindungi undang-undang sekaligus menjadi salah satu fungsi legislator di lembaga legislatif. Sikap bungkam dan menolak bagi mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Banggai ini, memberi gambaran bahwa DPRD Banggai sudah semakin jauh dari harapan dalam memperjuangkan nilai-nilai pancasila. Bahkan yang kini mencuat yakni politik barter mendominasi setiap keputusan para aleg.
Politik kompromi sambung dia, tidak dikedepankan utuk membangun peradaban moral pemimpin di daerah ini. Melainkan hanya untuk kepentingan kelompok. Politik barter dan kompromistis bisa dilakukan secara elegan, apabila jelas pertaruhannya, yakni demi kepentingan rakyat Banggai yang lebih besar.
Kata Suhartono, efektifitas kinerja DPRD Banggai harusnya terus ditingkatkan. Parameter kesuksesan bukan hanya tangkas bersilat lidah dalam menghadapi para demonstran. Akan tetapi takaran keberhasilan adalah seberapa besar target kinerja legislator yang dicapai.
“Kalau hanya datang, duduk, diam, duit serta asyik ongkang-ongkang kaki di rumah mendingan segera tanggalkan jubah politisinya di tahun pemilu akan datang,” pinta Suhartono.
Praktisi hukum Kabupaten Banggai, Nasrun Hipan mengatakan, hak angket merupakan hak penyelidikan yang dimiliki lembaga legislatif. Berdasarkan aturan main, perlu ada pihak yang mengusulkan hak angket. “Minimal labih dari satu fraksi yang mengajukan usulan hak angket,” kata mantan anggota DPRD Banggai ini.
Badan musyawarah (banmus) akan menjadwalkan rapat paripurna. Dan dalam rapat paripurna itulah akan diminta persetujuan DPRD. “Bisa melalui musyawarah ataupun voting persetujuannya,” kata Nasrun.
Setelah panitia hak angket dibuat lanjut mantan Dekan Fakultas Hukum Unismuh Luwuk ini, langkah awal yang dilakukan yakni mengundang pihak yang memposting di media sosial (medsos). “Sofyan M. Jufri harus diundang panitia hak angket untuk dikonfirmasi,” ucap Nasrun. Hasil konfirmasi itu lantas dikronfrontir kepada Kombes HK, yang disebut-sebut sebagai obyek yang akan diduga akan disuap. Setelah keduanya (Sofyan dan Kombes HK) diundang sekaligus telah mengumpulkan dokumen termasuk barang bukti berupa bukti percakapan HP dan bukti transferan, barulah panitia hak angket DPRD Banggai memanggil Herwin Yatim yang dituding telah melakukan upaya percobaan penyuapan.
DPRD melalui panitia hak angket bisa menyimpulkan hasil penyelidikkannya. Pendapat dewan itu dalam bentuk rekomendasi, apakah kasus itu diarahkan ke Kejaksaan ataupun kepolisian. Bagaimana dengan sikap para aleg yang tidak merespons usulan hak angket? Nasrun kembali berujar, hal ini terpulang pada moralitas para wakil rakyat. Malah kata dia, tak hanya kasus Rp30 juta. Akan tetapi kasus prado dan proyek jalan yang amburadul, Saluan-Tou dan Bakung-Ondo Ondolu juga layak didorong hak angket.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Banggai, Ir Herwin Yatim dituding pernah mencoba melakukan intervensi hukum dengan mengiming-imingkan sejumlah uang kepada Kombes Helmi. Namun upaya itu tidak berhasil karena orang yang hendak ‘dinego’ adalah aparat yang jujur dan anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Tudingan itu dilontarkan akun bernama Sofyan M. Jufri pada postingan akun bernama Fadly Aktor di media sosial Facebook, 12 Mei 2017 sekira pukul 18.39 Wib. Dalam postingan itu, Sofyan menyebutkan pada tanggal 21 November 2016 lalu, Ia ditelepon Herwin Yatim untuk meminta uang sebesar Rp30 juta. Menurut Sofyan, dalam telepon Herwin mengatakan uang itu akan diserahkan ke temannya. Ketika itu, mereka sama-sama tengah berada di Jakarta. “Setelah uang sudah saya siapkan maka si herwin mengajak saya untuk mengantar uang tersebut ke hotel Grand Mercure Jakarta Barat. Ternyata yang ditemui adalah bapak Kombes Helmi. Begitu pak Herwin menyerahkan uang tersebut dan apa yang terjadi? Pak Helmi sangat marah dan menolak uang tersebut. Kami pun pulang dengan sangat malu,” bebernya.
“Betapa mulianya hati seorang kombes Helmi yang menolak uang untuk intervensi hukum. Kini pak Helmi sudah mutasi ke Mabes. Selamat mengabdi pak kombes. Kau adalah kesatria dan menjadi panutan, begitu luhur dan suci hatimu,” lanjut Sofyan di komentar berikutnya. Kombes Helmi diketahui pernah menangani kasus money politics Pilkada Banggai yang melibatkan Herwin Yatim. Kasus ini sementara berproses di mabes Polri.
Sementara itu, postingan Sofyan langsung mendapatkan beberapa komentar. Ada yang meragukan ada pula yang memertanyakan kebenarannya. Tapi Sofyan tetap bersikukuh itu benar. Pada Sabtu, 13 Mei 2017, pria yang mengaku pernah menjadi anggota tim 7 bersama Fuad Muid dan Syaifuddin Muid dalam perumusan visi misi, RPJMD, dan program 100 hari kerja Winstar meralat komentar sebelumnya. “Saya ralat bukan tanggal 21 November 2016 tapi 21 Agustus 2016. Pada saat itu sangat banyak SKPD dan tim relawan yang berada di jkt ada pak Fuad, Fuddin, Tasrik, Andi Jalal, Rustam, Tati, Alfian dll,” tulisnya meralat tanggal pertemuan dengan Kombes HK.
Sofyan juga mengaku tidak membenci Herwin, karena dirinya pernah bergabung dalam perjuangan Herwin menjadi Bupati. Sebab, saat itu menurutnya Herwin mampu dan mulai meletakkan sistem pemerintahan yang elegan dan bermartabat, ada asas keadilan masyarakat, berpijak pada nilai-nilai moral.
Sofyan tak ingin dituding sebagai penebar fitnah. Ia bersikukuh bahwa apa yang telah disampaikan di medsos itu adalah fakta. “Saya ada bukti transfer dan uang itu Herwin yang ambil. Malah dia tidak kembalikan ke saya,” kata Sofyan ketika diklarifikasi langsung awak media terkait komentarnya itu.
Ia bahkan menjelaskan, dana sebesar Rp10 juta ditransfernya ke rekening BNI milik Herwin. Dan sisanya ditarik dari dua rekening. “Karena pak Herwin bilang jangan ditransfer semua ke satu rekening, berhubung dalam 1 hari hanya bisa ditarik Rp10 juta,” kata pengusaha di Kecamatan Batui ini.
Apakah memiliki bukti transfer? Sofyan menjawab “Semua ada pak. Sms dia (Herwin) juga ada. Biarkan saja dia bicara seenaknya. Kalau dia terlalu responsif ya kita liat saja” tandasnya.
Ia malah mengapresiasi Kombes HK. “Semestinya ketegasan seorang polisi yang tidak mau menerima uang, perlu jadi teladan kita semua. Inilah pesan moral yang saya sampaikan lewat tulisan saya di medsos. Kalaupun saya mau menjerumuskan pak HY, bukan kasus ini yang saya angkat. Tapi kasus-kasus lain,” sambung Sofyan.
Bupati Banggai Ir Herwin Yatim ketika dikonfirmasi terkait pernyataan Sofyan M Jufri menanggapi dingin. “He heee heeee….orang kalau sudah kehilangan kontrol hanya karena kepentingannya tidak dipenuhi yah seperti itulah gayanya…asbun asal tuduh dan susah dipertanggungjawabkan,” terangnya via media sosial WhatsApp, (12/5) sekira pukul 20.37 Wita.
Herwin mengaku berterima kasih atas konfirmasi dengan screenshoot kalimat pernyataan Sofyan M Jufri. Menurutnya itu bisa dijadikannya momen untuk meminta pertanggung jawaban yang bersangkutan di hadapan hukum. “Semoga bapak yang kirim info ini bisa juga jadi saksi ke depan bahwa ada postingan fitnah dari seseorang bernama Sofyan M Jufri ….trims pak,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Herwin juga menyatakan saat ini zaman keterbukaan dan mestinya wajib dibarengi dengan pertanggungjawaban atas semua yang diperbuat. “Itulah demokrasi yang dikehendaki di negara kita. Sekarang juga sudah beralih istilah dari ‘mulutmu harimaumu’ menjadi ‘jari tanganmu harimaumu….he hee heee,” tambahnya.
Ditanya lagi apakah itu benar atau fitnah, Herwin lalu menjelaskan bahwa setiap orang bisa menulis sesuka hatinya asalkan bisa dipertanggung jawabkan dengan bukti yang valid. “Kan kalau orang mau nulis sesuka hatinya bisa saja…silahkan pak. Mau omong sesuka hatinya silahkan, tidak bisa dilarang dia…Cuma yah siap2 saja dipertanggung jawabkan didepan meja hijau ketika dia tidak mampu tunjukkan bukti dan data pendukung atas statemennya itu…jadi yah kita liat saja nanti,” tulisnya.
Di sisi lain, Kombes HK saat dihubungi via telepon enggan berkomentar jauh. Ia malah bertanya pertemuan yang mana, di mana dan siapa saja saat itu. Kemudian Ia meminta agar dikirimkan potongan dari pengakuan Sofyan M Jufri. Namun, saat screenshoot dari komentar itu dikirim dan terlihat telah dibaca melalui WhatsApp, Kombes HK tidak memberikan komentar. Demikian pula dengan pertanyaan apakah benar saat itu terjadi pertemuan dengan Herwin dan Sofyan M Jufri atau tidak. Laporan pengiriman pesan telah terbaca, tapi tetap tidak dibalas Kombes HK.

JADI PERHATIAN PUBLIK
Kasus ini sendiri sudah menjadi viral di masyarakat Kabupaten Banggai. Pemerhati pemerintahan, Suhartono Sahido, belum lama ini mengatakan postingan Sofyan M. Jufri yang telah beredar luas di dunia maya, harus diseriusi aparat kepolisian. “Isi postingannya cukup jelas. Jangan bermain-main dengan ujaran kebencian apalagi fitnah,” terang Suhartono. Memang, kata dia, ini baru pada tataran rumor. Namun, para penegak hukum sudah dapat mengambil langkah-langkah atas indikasi perbuatan tersebut.
Apabila sinyalemen itu benar, maka dapat dikategorikan tindak pidana percobaan penyuapan. Itu kontradiktif dengan komitmen bahwa setiap pemimpin daerah idealnya dijauhkan dari perbuatan tercela dan tindak kriminal.
Suhartono menyarankan, Polres Banggai dapat mengundang Kombes HK untuk dikonfrontir serta dimintai keterangan sebagai saksi. Hal ini untuk mengungkap fakta di balik peristiwa yang membuat miris semua pihak. “Sungguh memalukan apabila benar bupati kita ‘mengemis’ untuk sebuah tujuan yang sebenarnya menghinakan dan merendahkan martabat jabatan dan person,” ucapnya.
Di bagian lain, akademisi Unismuh Luwuk, Abdul Ukas Marzuki, menegaskan jika itu terbukti, maka tindakan Herwin Yatim sudah mencoreng nilai-nilai hukum di Indonesia. Selain itu, Ukas sangat menyayangkan dugaan upaya intervensi hukum itu dilakukan oleh Herwin Yatim yang merupakan pejabat publik. “Sangat disayangkan karena dilakukan oleh seorang pemimpin daerah ini,” tegas Ukas, kemarin.
Dikatakan, Sofyan M. Jupri tidak mungkin mengumbar opini meskipun melalui medsos tanpa mengantongi bukti valid. “Kalau Sofyan sudah melapor, maka saya siap menjadi pengacaranya. Ini di luar dari kapasitas saya sebagai kuasa hukum Mutiara pada kasus dugaan money politics,” kata Ukas dan diamini Nasrun Hipan selaku pengacara senior di Kabupaten Banggai. “Jika terbukti, maka ini tamparan keras bagi hukum di Indonesia,” tandasnya lagi.
Ia menyatakan, Sofyan jangan hanya tinggal diam. Harus segera melapor agar opini ini dibuktikan secara hukum. Sebab, apabila kasus ini bisa dibuktikan, maka DPRD Banggai berhak membuka kasus ini dan memanggil Herwin Yatim agar bertanggung jawab di hadapan publik. “Intinya, Sofyan jangan khawatir. Karena kami siap mem-back up. Kami merasa terpanggil, karena kasus ini sudah mencederai hukum di Indonesia,” tegasnya. (yan/awi/van)

About uman