Home » Berita Utama » Kemendagri Kembali Evaluasi Banggai Laut
Kemendagri Kembali Evaluasi Banggai Laut
Wakil Bupati Tuty Hamid, Sekretaris Daerah Furqanudin Masulili, Kasubdit Penataan Daerah I Kemendagri, Endarto dan sejumlah OPD saat menggelar rapat di kantor Bupati, Selasa (30/5).

Kemendagri Kembali Evaluasi Banggai Laut

BANGGAI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengevaluasi Kabupaten Banggai Laut, Selasa (30/5). Sebagai daerah otonomi baru (DOB), pemerintah pusat ingin memastikan daerah kepulauan itu bisa mandiri.
Kasubdit Penataan Daerah I Kemendagri, Endarto, menyatakan, pemerintah Kabupaten Banggai Laut (Balut) perlu membenahi aset yang telah diserahkan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pasca pemekaran. Sebab, terdapat dalam dokumen, tetapi wujudnya tidak ada. “Aset dari Bangkep ada dokumen, tapi tidak ada wujudnya,” ujar Endarto seusai rapat bersama Wakil Bupati Tuty Hamid, Sekretaris Daerah Furqanudin Masulili dan sejumlah kepala OPD.
Lebih lanjut, kata Endarto, batas wilayah sudah klir. Pembangunan infrastruktur seperti jalan sudah mulai dibangun kembali pemerintah Kabupaten Banggai Laut. “Sudah ada upaya pemda untuk membuka kembali akses-akses,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuty Hamid, mengatakan selain asset, Kemendagri juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memerbaiki pendataan. Sebab, Badan Pusat Statistik (BPS)  tak bisa lagi dijadikan acuan pemerintah daerah untuk melihat pertumbuhan penduduk maupun angka kemiskinan. “Sekarang data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipakai. Harus mendata. Jangan 62 ribu (jumlah penduduk) terus,” jelas Wakil Bupati.
Menurut Tuty, tahun 2016 lalu setelah dievaluasi, Kemendagri menempatkan Banggai Laut diurutan kelima dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. “Penilaiannya semua aspek. Mulai kepegawaian, kependudukan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mudah-mudahan tahun ini bisa dapat lagi,” katanya.
Meski begitu, kata Tuty, masih butuh pembenahan. Sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan. Pun begitu dengan pendapatan asli daerah (PAD) mesti digenjot. “Kita bersaing  dengan Kabupaten Morowali yang PAD-nya cukup tinggi karena ada tambang. Kita dari sektor kelautan yang diharapkan belum sampai Rp 1 M, baru sekitar Rp 600 juta,” paparnya.
Apalagi, menurut Tuty, Kabupaten Banggai Laut telah memasuki tahun keempat sebagai DOB. “Batas DOB itu hanya 5 tahun. Kalau kami tidak berhasil kepala daerah dan wakil kepala daerah di sekolahkan,” tandasnya.
Secara terpisah, Kepala bagian Humas dan Protokol Setda Banggai Laut, Hasdia Badjurani, menyebutkan setiap daerah otonomi yang baru terbentuk akan dievaluasi selama lima tahun dan untuk Banggai Laut kali ini memasuki tahun yang ke empat. “Alhamdulillah, disampaikan pak Kasubdit tadi, Balut berada di rangking kelima dari 17 kabupaten/kota yang dievaluasi,” terang Hasdia.
Evaluasi tahap awal, kata Hasdia, dilakukan secara administratif, kemudian akan dilakukan peninjauan lapangan. “Hasil peninjauan nanti harus sinkron dengan yang ada dalam data laporan. Sebab tim evaluasi inginkan data yang diberikan sinkron dengan hasil survei di lapangan,” tambahnya.
Salah seorang anggota tim Kemendagri Mohammad Azis, mengatakan, sekitar sepuluh kriteria yang akan dinilai. “Mudah-mudahan semua bisa berjalan baik dan lancar,” pungkasnya.
Dia mengaku, gembira dengan penerimaan masyarakat dan jajaran pemda Balut yang ramah. Hal itu telah memudahkan tugas-tugas Kemendagri.  (ali/sbt)

About uman