Home » Berita Utama » DPRD Didesak Turunkan Bupati
DPRD Didesak Turunkan Bupati
Warga Kompleks Tanjung Sari, Kelurahan Keraton, Kecamatan Banggai, Senin (15/5), melakukan aksi demo di DPRD Banggai. Mereka juga melakukan aksi demo di kantor ATR/BPN Luwuk (foto kecil).

DPRD Didesak Turunkan Bupati

LUWUK—Kemarahan warga Tanjung terhadap Bupati Banggai Herwin Yatim sudah memuncak. Ketidakpuasan atas kepemimpinan politisi PDIP itu tercermin pada aksi demo di kantor DPRD Banggai, Senin (15/5). Mereka mendesak dewan untuk menurunkan Bupati.
“Kami sudah tidak percaya lagi bupati dan wakil bupati. Kami minta DPRD menurunkan keduanya,” pinta warga saat diterima dua politisi PKS, Nasir Himran dan Mursidin di lobi kantor milik rakyat tersebut.
Para pendemo yang menamai Front Masyarakat Tanjung Bersatu silih berganti berorasi. Sebelum bertandang di kantor dewan, para orator menyampaikan aspirasi. Warga Tanjung sengaja turun ke jalan, karena kecewa terhadap pemerintah yang hanya mengejar investasi, namun tidak peduli dengan rakyat. “Pemerintah kita hari ini sudah buta. Mereka tidak bisa membedakan mana rakyatnya dan mana yang bukan rakyatnya,” tutur Fajar.
Akibat penggusuran lahan Tanjung secara tidak manusiawi, kini warga yang berjumlah 1.400 lebih tak jelas tempat tinggalnya. Ratusan anak terancam putus sekolah. Kehidupan warga Tanjung tak layak lagi. “Di mana pemerintah. Dimana lagi kita mengeluh dan berlindung,” ucap dia.
Pasca eksekusi yang telah meluluhlantakan ratusan bangunan rumah, warga Tanjung menjadi bingung. Semua anak-anak bertanya kepada orang tuanya, dimana rumah kami dan dimana tempat tidur kami. Hari ini, langitpun menangis, melihat kegetiran nasib yang dirasakan warga Tanjung. “Luka ini sangat dalam. Tangis ini terlalu panjang. Dengarkan tangisan anak Babasal, yang harus rela tergusur dari rumahnya sendiri,” ucap Fajar.
Keinginan agar DPRD menggunakan power untuk menurunkan Bupati, ditanggapi dingin dua legislator. “Kami tidak masuk dalam konteks itu. Yang kami lakukan saat ini yakni mengadvokasi warga Tanjung hingga pada pemerintah pusat,” ujar Mursidin.

TONGKRONGI ATR/BPN
Sekitar dua jam warga korban penggusuran lahan Tanjung Kelurahan Karaton menongkrongi kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Luwuk. Tuntutan mereka agar melakukan pengukuran kembali, menyusul ada dugaan lahan eksekusi telah melebihi luasan sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA).
Ratusan massa tiba di kantor yang letaknya tak jauh dari DPRD Banggai itu pukul 11.30 wita. Mereka tak langsung bertemu orang ATR/BPN Luwuk. “Kami datang kemari dengan satu tuntutan agar BPN segera melakukan pengukuran lahan yang telah dieksekusi. Ada dugaan luasannya melebihi dari putusan incrah,” kata salah satu orator, Syaiful.
ATR/BPN Luwuk, lanjut dia, jangan menutup mata. Sebab di atas lahan yang telah dieksekusi itu ada milik warga yang sudah bersertifikat. “Kami minta BPN memperjelas kasus ini,” ujarnya.
Sayang Kepala BPN Kabupaten Banggai tak ada di tempat. Orang nomor satu di instansi vertikal itu diwakili Kuswandono. “Hari ini tidak ada Kepala BPN. Meski begitu kami siap menampung apa yang menjadi aspirasi warga,” kata Kuswandono.
Warga Tanjung meminta kepastian kehadiran Kepala ATR/BPN Luwuk. Sehingga kedepan pertemuan bisa dijadwalkan. Sayang desakan warga tak mampu digaransi Kuswandono. Dia hanya menyatakan, pimpinannya tengah mengikuti Rakor di Kota Palu dan kemudian ke DKI Jakarta. Kemungkinan 3 atau 4 hari baru kembali ke Luwuk.
Warga juga meminta pertemuan antara ATR/BPN Luwuk dan sejumlah perwakilan warga Tanjung itu dibuatkan berita acara. Lagi-lagi Kuswandono berdalih menunggu pimpinan. “Tidak ada konsekwensi hukum jika hanya membuat berita acara. Tidak perlu takut mengambil kebijakan,” sambut warga. Karena didesak, Kuswandono pun minta waktu untuk membuat berita acara.
Hampir satu jam pembuatan berita acara tak kunjung selesai. Hal itu yang membuat warga kembali berang. Ironisnya lagi, sudah butuh waktu lama, warga menganggap isi berita acara rancu. “Masa berita acaranya hanya ditanda-tangan pihak BPN. Tidak ada kepastian kapan agenda pertemuan lanjutan. Bahkan lucunya berita acara tidak dalam lembaran kop surat BPN,” ucap orator. (yan)

About uman