Home » Banggai Laut » Zulkifli Tolak Disebut sebagai Potongan
Zulkifli Tolak Disebut sebagai Potongan
Anggota DPRD saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Direktur RSUD Balut dr Zulkifli, Selasa (9/5). Para aleg mencecar sejumlah pertanyaan terkait kebijakan Zulkifli soal pemangkasan jasa medis.

Zulkifli Tolak Disebut sebagai Potongan

BANGGAI – Setelah beberapa hari memanas, polemik kebijakan persentase upah jasa medis oleh Direktur RSUD Banggai dr Zulkifli akhirnya disikapi DPRD Banggai Laut (Balut). Selasa (9/5), parlemen menggelar rapat dengar pendapat (RDP) memanggil Zulkifli dan jajarannya.
Sayangnya, RDP yang digelar dari siang hingga malam tersebut,  Zulkifli hanya tampil tunggal tanpa petugas RSUD lainnya.  Meski begitu, saat menghadapi cecaran pertanyaan para anggota legislatif(aleg), Zulkifli mampu tampil perkasa dengan penjelasan logis yang menjawab semua tudingan.
Terkait perubahan besaran persentase pembagian upah Jasa medis, Zulkifli menolak disebut sebagai tambahan potongan. “Saya berharap anggota dewan yang terhormat tidak gunakan istilah potongan terkait kebijakan saya di upah jasa medis. Bagi saya ini ada penyesuaian dengan merujuk dasar hukum. Istilah potongan bisa berkonotasi buruk yang melemahkan kebijakan ini,” tegasnya.
Zulkifli menegaskan, keberadaannya di RSUD Balut membawa misi agar pelayanan kesehatan di daerah maritim itu, menuju perbaikan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Saya tegaskan, siapapun yang merugikan rakyat akan saya lawan,” tandasnya.
Namun, Anggota DPRD Balut Patwan Kuba menyayangkan sikap Zulkifli yang mengaitkan pimpinan eksekutif pada kebijakan yang diterapkannya.  “Bupati dan wakil Bupati termasuk lambang daerah. Sebagai mitra eksekutif, kami jelas merasa keberatan,” ungkapnya.
RDP tersebut nampaknya bakal lahirkan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Tetapi secara umum pihak parlemen menyatakan dapat memahami dasar kebijakan Zulkifli. (sbt)

About uman