Home » Berita Utama » Soal Eksekusi, KPN Siap Bertanggung Jawab

Soal Eksekusi, KPN Siap Bertanggung Jawab

LUWUK– Puluhan warga korban eksekusi lahan di kompleks Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, mendatangi kantor Pengadilan Negeri Luwuk, kemarin (8/5). Warga berorasi menuntut Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Luwuk, Ahmad Yani, harus bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi yang dianggap tidak sesuai prosedur.
Menurut warga, pengadilan tidak konsisten dalam melakukan eksekusi. Disebutkan, berdasarkan peta yang dikeluarkan resmi pengadilan, seharusnya eksekusi itu belum berakhir. Sebab, masih ada beberapa rumah di blok D yang belum digusur. Namun, pengadilan dan petugas gabungan langsung menarik diri pada Sabtu sore (6/5) lalu.
“Kalau modelnya seperti ini, berarti ada yang salah dalam eksekusi ini. Bisa saja rumah yang digusur juga salah. Kami akan bangun lagi rumah, meski sudah dieksekusi,” teriak seorang warga di depan pintu pengadilan, kemarin.
Lanjut pria bertopi itu, kalaupun pengadilan salah mengeluarkan peta dan eksekusi sudah melebihi batas, maka pengadilan sebagai pelaksana eksekusi harus bertanggung jawab penuh. Rumah-rumah warga yang sudah dibongkar sendiri, harus diganti rugi.
Sebab, rumah-rumah itu dibongkar karena atas perintah pengadilan melalui petugas keamanan. Alasannya agar material rumah yang masih baik, bisa digunakan lagi di lahan relokasi. “Banyak yang bongkar sendiri, tapi kenyataannya tidak digusur. Nah, pengadilan jangan lepas tangan. Harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, KPN Luwuk, Ahmad Yani, menyatakan siap bertanggung jawab di hadapan perwakilan pendemo, apabila salah dalam pelaksanaan eksekusi.
“Pak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk siap bertanggung jawab atas eksekusi di Tanjung,” ungkap Humas PN Luwuk, Sudirman SH, di ruang kerjanya.
Ia menyatakan, eksekusi Tanjung itu sudah selesai sejak Sabtu pekan lalu. Dan tidak lagi dilaksanakan eksekusi. “Eksekusi selesai,” tegasnya. Kalaupun ada penafsiran bahwa eksekusi tidak dilaksanakan sesuai batas, sah-sah saja. Namun pada prinsipnya, pelaksanaan eksekusi susah berdasarkan tahapan-tahapan yang diatur. “Kami tidak mau berpolemik. Silahkan saja yang merasa dirugikan, menafsirkan. Kami tetap berdasarkan aturan,” tandasnya.
Kata Sudirman, pelaksanaan eksekusi itu sudah sesuai dengan isi putusan Mahkamah Agung (MA) RI. Selain itu, pelaksanaan eksekusi juga sudah dijalankan sesuai prosedur.
Ditanya soal eksekusi di atas lahan yang bersertifakat, Ia menyarankan agar menempuh jalur hukum jika dirugikan. “Silahkan dilaporkan sesuai hukum yang berlaku. Yang namanya perkara, pengadilan tidak boleh tolak,” katanya.
Sebelumnya, Kapolres Banggai AKBP Benni Baehaki Rustandi, di hadapan personil saat apel pagi di halaman Mapolres Banggai, kemarin (8/5), menyatakan, sebelum pelaksanaan eksekusi, banyak orang yang sangsi dengan kemampuan personil Polres Banggai dalam mengamankan jalannya eksekusi, tanpa ada gejolak.
Tapi semua itu terbantahkan hingga detik ini. Pelaksanaan eksekusi tanpa ada korban jiwa dan harta benda. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh personil atas pelaksanaan pengamanan eksekusi. Dengan bahu membahu kita akhirnya mampu mengamankan kegiatan yang cukup besar,” tutur Behaki.
Dikatakan, pola dan strategi pengamanan eksekusi ini harus dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman berharga agar menjadi bekal saat menjalankan tugas yang sama.
“Mungkin awalnya dianggap berat, beresiko dan menakutkan. Tapi dengan keyakinan dan memberdayakan ilmu, semua pasti bisa lancar dan dimudahkan,” paparnya.
Baehaki menuturkan, keberhasilan pengamanan eksekusi, tidak lepas dari pemberdayaan kekuatan semua elemen. Kekuatan Polres memang sedikit, tapi dengan penggalangan kekuatan maka kita besar. “Ini semua karena kita solid. Dan itulah kebersamaan yang ril, tidak hanya formalitas,” tandas mantan Kapolres Touna itu.
Sementara itu, dari Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara dilaporkan, sejumlah warga menilai, lokasi relokasi tersebut jauh dari harapan warga. “Dengan kondisi tempat seperti ini, penderitaan kami bukan menjadi berkurang tapi malah makin bertambah,” keluh Abdul Kabir, salah seorang warga Tanjungsari yang menempati tanah di Blok A76.
Menurut Kabir, selain dituntut untuk membangun tempat tinggal sendiri, warga masih harus membersihkan lokasi tersebut. “Kalau tidak dibersihkan atau diratakan terlebih dahulu tempatnya, bagaimana kita bisa mengatur posisi tempat tinggal,” ujar Kabir.
Kondisi ini, sebut Kabir, bukan sebagai imbas dari relokasi, tetapi seperti korban bencana alam. Sebab, segala fasilitas masih begitu minim. “Nyata-nyata memang pengungsi supaya fasilitasnya dijamin. Ini sudah warga yang bekerja sendiri, makan juga disediakan sendiri. Belum lagi yang lainnya,” katanya.
Harusnya, tambah Kabir, saat relokasi berlangsung, pemerintah daerah ikut berada ditempat. Ini agar pemerintah bisa menyaksikan langsung penderitaan yang tengah dialami oleh rakyatnya. “Apalagi sekarang, waktunya sudah sangat mepet. Karena tidak lama lagi diperhadapkan dengan akan tibanya bulan puasa. Tentu kebutuhan masyarakat makin bertambah,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Soffyan lalusu melalui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial, Agus Gunadi mengatakan, kepedulian pemerintah daerah terhadap masalah tersebut begitu tinggi. Itu ditunjukkan dengan disediakannya berbagai fasilitas yang akan dibutuhkan oleh warga relokasi. “Saat ini pemda sudah sediakan jaringan listrik, suplai air bersih melalui PDAM, posko kesehatan, serta pembuatan WC umum,” jelas Agus saat berada di lokasi relokasi.
Kabid Perencanaan Polres Banggai, Abdul Azis mengatakan, memasuki hari ke-Lima, jumlah warga yang telah melakukan kegiatan pembangunan di lokasi tersebut mencapai 10 Kepala Keluarga (KK), 20 KK diantaranya baru sebatas pengumpulan bahan material. “Dari 182 KK yang resmi mendaftarkan diri untuk direlokasi, sudah 10 KK yang telah mendirikan bangunan rumah, 20 KK lainnya baru sebatas pengumpulan bahan,” papar Azis. (ir/awi)

About uman