Home » Berita Utama » Janji dan Air Mata Palsu
Janji dan Air Mata Palsu
Sebuah papan bertuliskan "Di mana? Bupati PHP" tampak di atas reruntuhan bangunan eksekusi lahan di Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Sabtu (6/5).

Janji dan Air Mata Palsu

LUWUK– Masih teringat jelas dalam ingatan warga terdampak eksekusi lahan seluas 6,4 hektar di Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk. Saat itu, pada tanggal 11 Agustus 2016, di ruang tunggu pelabuhan Luwuk, Bupati Banggai Herwin Yatim, berjanji di hadapan ratusan warga yang memiliki hak alas tanah berupa sertifikat, tidak akan dieksekusi.
Sementara bagi warga yang tidak punya hak alas tanah, Pemda akan menyiapkan lahan relokasi, bahkan akan dianggarkan pada APBD 2017. Namun ternyata, janji itu palsu belaka. Warga yang memiliki sertifikat dieksekusi. Dan lahan relokasi yang terletak di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara itu pun bukan disediakan oleh pemerintah daerah, melainkan ahli waris Berkah Albakar.
“Bupati ini balekos (berbohong,red). Dia (bupati) pernah berjanji saat pertemuan di ruang tunggu pelabuhan 2016 lalu. Dia bilang kumpul sertifikat, nanti mau dibawa ke Jakarta. Terus yang punya sertifikat tidak dikore-kore (dieksekusi-red),” ungkap Iwan, warga yang terkena dampak eksekusi kemarin.
Ia menegaskan, bupati selaku pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat Kabupaten Banggai, harus bertanggung jawab atas pernyataan yang diucapkan. Sebab, sampai kapanpun, warga akan menagih.  Dengan realita yang ada, Iwan menilai, ucapan itu hanya sekadar meninabobokan rakyat. Bahkan, bupati, wakil bupati, dan unsur pemerintah daerah lainnya, tidak terlihat saat eksekusi berlangsung. “Satu batang hidung dari mereka sebagai pemerintah daerah tidak kelihatan. Mungkin mereka sudah mati rasa,” tegas pria berbadan tegap itu.
Ia menuturkan, pada Jumat siang (5/5), bupati bersama rombongan pemerintah daerah lebih memilih ke Pagimana, lalu ke Pulau Tinalapu untuk berwisata, ketimbang bersama-sama dengan warga Tanjung yang membutuhkan sosok pemimpin yang dibilang merakyat tersebut. Malamnya, Bupati malah asyik tertawa lepas sembari mendengarkan musik saat konser damai lingkungan.
Lalu, pada Sabtu malam (6/5), pejabat daerah dengan baju bercorak batik mondar mandir di gedung Graha Dongkalan Luwuk, untuk mengikuti pesta seorang anak pejabat yang memiliki power melindungi rakyat. Mereka bersantap malam dengan tertawa lebar, berfoto selfie, dan bernyanyi dengan nada gembira.
Namun, tak jauh dari lokasi pesta itu, warga Tanjung beralaskan puing-puing rumah, dan hanya beratap terpal tidur menahan hembusan angin malam yang datang dari segala arah mata angin. Belum lagi hujan yang mengguyur lebat, baik siang maupun malam.
“Sungguh miris, jika melihat kondisi seperti ini. Kami layaknya hidup tanpa pemerintah,” kata Iwan sembari geleng-geleng kepala.

Air Mata Palsu
Sementara itu, air mata yang dikeluarkan wakil bupati Mustar Labolo saat memberikan arahan pada pertemuan bersama warga Tanjung di ruang tunggu pelabuhan Luwuk, Senin (1/5) lalu, justru menampar dirinya. “Air mata Mustar Labolo itu palsu,” tegas warga Tanjung.
Mereka menilai, awalnya, air mata Mustar itu dianggap serius, karena tidak tega jika melihat warga Tanjung digusur. Tapi, nyatanya hanya sandiwara. Sebab, sejak 3 Mei hingga saat ini, Mustar Labolo tidak pernah kelihatan. Ini bukti bahwa pemimpin daerah ini mati rasa. “Bupati dan wakil bupati itu buta, tuli, tidak punya hati dan perasaan, serta mati rasa. Kami tidak tahu mau bilang kata apa lagi kepada mereka,” tandas wanita berjilbab sembari menggendong anaknya yang masih berusia dua tahun.
Beruntung ada bantuan kemanusiaan non pemerintah. Bantuan dalam bantuk makanan yang diberikan pada siang dan malam hari kepada warga Tanjung yang masih bertahan di tenda-tenda darurat. “Ada Aisiyah, Pemuda Muhammdiyah, dan lainnya. Mereka distribusi makanan setiap hari. Kami sangat terbantu dengan jasa mereka,” tuturnya seraya menyatakan, pemerintah harusnya malu dengan kondisi ini.
Mereka juga mengungkit pernyataan Bupati Banggai Herwin Yatim di hadapan warga Tanjung yang pernah dimuat Luwuk Post edisi Jumat 12 Agustus 2016.
Saat itu, bupati yang didampingi mantan Kapolres Banggai AKBP Jamaludin Farti, mantan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nanang Zulkarnaen SH, dan Camat Luwuk, menyebutkan, pihaknya akan mengambil kebijakan agar warga yang memiliki bukti kepemilikan atau alas hak tanah berupa sertifikat, tidak akan dieksekusi. “Yang punya setifikat, saya pastikan tidak akan dikore-kore,” katanya ketika menjawab keluhan warga.
Sementara untuk warga yang tidak memiliki sertifikat, akan diupayakan direlokasi ke tempat lain. Pihaknya akan anggarkan pada tahun 2017 mendatang.“Saya akan anggarkan khusus untuk penyediaan lahan bagi warga Tanjung. Tapi kalau warga yang mampu bayar ke ahli waris, silahkan, baik itu cash atau cicil. Kalau tidak, akan direlokasi,” ungkap Herwin ketika itu.
Sama halnya dengan wakil bupati Mustar Labolo yang meneteskan air mata dan pernah diekspose Luwuk Post edisi Selasa, 2 Mei 2017.
Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo, saat memberikan arahan sempat menangis di hadapan warga. Ia tidak mampu menahan tangis, karena tidak tega melihat warga Tanjung akan dieksekusi.
“Mohon maaf kalau saya terbawa emosi. Saya sebagai Mustar Labolo tidak tega merelokasi rakyat yang sangat saya cintai,” kata Mustar Labolo dengan nada gemetar.
Sayang, Bupati Banggai Ir Herwin Yatim saat coba dikonfirmasi tidak tersambung, Minggu (7/5). Bahkan pesan singkat yang dikirimkan ke nomor handphone-nya juga tidak dibalas. Terpisah, Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo terkait pernyataan tangisan palsu enggan berkomentar lebih. Menurutnya itu adalah persoalan perasaan. “Soal nangis saya no comment karena itu masalah perasaan,” pungkasnya via sosial media WhatsApp.
Wabup mengatakan saat ini Ia tengah berada di Makassar bersama Komda Lanjut Usia Kabupaten Banggai, Djar’un Sibay. Mereka akan lanjut ke Kabupaten Toli-toli dalam rangka kegiatan yang telah terjadwalkan sejak jauh hari. “Terkait masalah sosial, pemda akan membantu melalui dinas sosial,” tuturnya.
Ia menegaskan agar masyarakat bisa memisahkan antara masalah hukum dan perasaan. “Perasaan itu sensitif harus dipisahkan. Semua, kita harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku setelah semua upaya dan perlawanan hukum sudah ditempuh,” terangnya.
Tak hanya itu, Mustar Labolo juga menghanturkan permohonan maaf karena belum sempat menyambangi warga Tanjungsari. “Saya minta maaf kalau belum sempat melihat saudara-saudara masyarakat Tanjung, karena tugas-tugas pemerintahan yang sudah terjadwal lebih awal. Seperti acara Lansia di Makassar, terus ke Palu dan lanjut Toli-toli dalam rangka rombongan lansia Kabupaten Banggai yang sudah dilepas pak Bupati sejak Rabu lalu. Salam permohonan maaf,” tulisnya.(awi/van)

About uman