Home » Berita Utama » Tujuh Perusahaan Tunggak Rp 9 M
Tujuh Perusahaan Tunggak Rp 9 M
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Ibrahim Darise bersama sejumlah anggota DPRD dan Dispenda Kabupaten Banggai membahas tunggakan minerba beberapa perusahaan pada hearing, Rabu (3/5). Sejak tahun 2013, tunggakan pajak minerba mencapai Rp 9 miliar.

Tujuh Perusahaan Tunggak Rp 9 M

LUWUK— Tunggakan pajak mineral bukan logam dan batuan (minerba) di Kabupaten Banggai cukup fantastis. Terhitung sejak tahun 2013, piutangnya mencapai Rp 9 miliar. Ironisnya, para penunggak berasal dari sejumlah perusahaan besar di daerah ini.
Rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Saripuddin Tjatjo, Rabu (3/5) disebutkan, PT Antarnusa Karyatama Mandiri yang mengerjakan proyek pelebaran jalan Pagimana-Biak berutang Rp 536 juta lebih dan PT  Victory Multi Karya menunggak pajak minerba Rp 888 juta lebih. Kedua perusahaan tersebut menunggak pajak minerba tahun anggaran 2017.
Dalam daftar yang lain, PT Kurnia Sulawesi Karyatama juga menunggak pajak minerba. Untuk proyek ruas jalan Balingara-Luwuk, peningkatan jalan Pagimana-Biak sepanjang 5 kilometer yang dianggarkan tahun 2013 masih menyisahkan tunggakan sebesar Rp240 juta lebih. Tahun anggaran 2014 perusahaan itu juga punya piutang Rp 346 juta lebih, terkait pelaksanaan jalan nasional wilayah III Provinsi Sulteng, ruas jalan Balingara- Luwuk, pergantian jembatan Mandala 2. Pada tahun yang sama yakni 2014, PT Kurnia Sulawesi Karyatama tercatat masih berutang Rp302 juta lebih. Sehingga total piutang pajak minerba Rp 889 juta lebih.
Dalam daftar yang dirilis Tim Pendapatan Asli Daerah (TPAD) DPRD Banggai, PT Citra Kurnia Waway berhutang Rp288 juta lebih dan PT Dambha Prima Utama Rp 1,5 miliar. Kedua piutang itu sejak tahun 2014.
Sementara itu tahun 2015, PT Citra Kurnia Waway masih juga punya hutang pajak minerba Rp 559 juta lebih. Dan PT Sarana Mukti Putra Sejati memiliki dua piutang pajak minerba, masing-masing Rp 709 juta lebih dan Rp 515 juta lebih dengan dua pekerjaan yang berbeda.
Dalam daftar tidak masuk PT Wika sebagai penunggak pajak minerba. Namun dalam RDP yang turut dihadiri OPD terkait, terungkap bahwa perusahaan itu memiliki piutang sebesar Rp 3 miliar. Sehingga Tim PAD DPRD Banggai mengakumulasikan piutang pajak minerba tembus Rp 9 miliar.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banggai Ibrahim Darise menilai, kalau saja besaran piutang itu didanai untuk pembangunan infrastruktur jalan, maka keluh kesah masyarakat terhadap jalan yang berdebu dan berlubang segera terjawab. Senada dengan Ibrahim Darise. Kata Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Irwanto Kulap, dana piutang itu bisa membangun 30 kilometer jalan kantong produksi.
Dalam rapat yang berakhir hingga pukul 13.30 Wita itu, sejumlah perusahaan menandatangi surat perjanjian untuk melunasi semua hutang bagi daerah tersebut. “Semoga pertemuan ini bisa membuahkan hasil maksimal,” harap Om Arif. (yan)

About uman