Home » Berita Utama » Netralitas Disnakertrans Disoal
Netralitas Disnakertrans Disoal
Direktur SPIT Silvana Salatun bersama sejumlah pekerja PT Eptco Dian Persada saat bertemu dengan Komisi I DPRD Banggai, Kamis (4/5). Mereka kecewa atas kinerja Disnakertrans Kabupaten Banggai.

Netralitas Disnakertrans Disoal

LANGIT masih buram selepas hujan mengguyur kemarin (4/5). Setengah tergesah-gesah, Silvana Salatun menuju ruang Komisi I DPRD Banggai. Segopok dokumen berikut tas ditenteng. Puluhan pria mengikutinya dari belakang.
Dari luar ruang para wakil rakyat, Direktur Suara Perempuan Indonesia Timur (SPIT) itu, terdengar lantang. Silvana datang untuk mengadukan perselisihan ketenagakerjaan antara PT Eptco Dian Persada dan pekerjanya.
Ihwal kedatangan Silvana ke Komisi I lantaran kecewa dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnkartrans) Kabupaten Banggai. Dia menuding instansi yang dipimpin Usmar Mangantjo itu, setengah hati menyelesaikan masalah yang tengah diadvokasinya. “Kurang serius. Intinya kurang netral,” ujar Silvana kepada Luwuk Post seusai bertemu para Aleg.
Silvana lantas membeberkan duduk perkaranya. Menurut Silvana, kontrak para pekerja sudah hampir berakhir. Tentunya pesangon harus dibayarkan. Namun, perusahaan menolak, yang diklaim Silvana sebagai kewajiban. “Perusahaan berjanji membayarkan pesangon mereka. Mereka berjanji tanggal 3 Mei, tapi tidak ada. Ternyata mereka hanya akan beri hadiah. Bukan pesangon,” ungkap dia.
Silvana mengungkapkan, hadiah tersebut hanya Rp 1 juta. Tetapi yang sesuai dengan regulasi, pembayaran pesangon harus sebulan gaji. “Katanya mereka itu kebijakan perusahaan,” katanya.
Pada isi kontrak kerja, kata Silvana, dalam poin 13  disebutkan jika masa kerja selesai, pesangon tidak dibayarkan. Namun, pada poin 15 disebutkan jika pekerja keberatan kembali ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Sehingga saya masukkan aduan ke sini berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan,” paparnya.
Atas masalah itu, Anggota Komisi I DPRD Banggai, Evert Kuganda, menyatakan, pihaknya masih menunggu surat dari Ketua DPRD Banggai, Samsul Bahri Mang. “Karena surat mereka sudah masuk sama pak ketua,” kata Evert sambil berlalu.
Soal kekecewaan Silvana dan pekerja PT Eptco Dian Persada terhadap kinerja Disnakertrans, seorang anggota DPRD menolak pernyataan dikutip wartawan. Namun, dia memastikan telah mengagendakan pemanggilan kepada OPD yang kantornya nyaris digusur itu.
Kedatangan Silvana dan pekerja PT Eptco Dian Persada padahal belum genap seminggu hari buruh diperingati. Kegiatan yang dipusatkan di RTH Teluk Lalong tersebut sepertinya tak mempan meredam konflik ketenagakerjaan. Padahal, informasi yang diterima Luwuk Post,  dana untuk kegiatan yang disebut-sebut dari APBD tersebut hampir menembus Rp 30 juta, meski hanya berlangsung sekitar 4 jam. Saat itu, salah satu yang menjadi agenda ke depan menjaga iklim investasi tanpa mengorbankan para buruh. Namun, nyatanya tidak terealisasi.
Sebenarnya, Silvana dan pekerja PT Eptco hanya sedikit dari mereka yang tak senang dengan cara penanganan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan oleh Disnakertrans Kabupaten Banggai.
Luwuk Post mencatat, sepanjang tahun 2017, ribut-ribut antara perusahaan dan pekerja acap kali terjadi. Contohnya 27 Februari lalu, Asosiasi Welder, Pipe Piter dan Scafolding harus menggelar aksi demonstrasi di Disnakertrans Kabupaten Banggai. Ratusan pekerja ini menuntut agar PT ITE dan PT Puspindo, yang merupakan Sub Kontraktor PT Rekind, tidak mempekerjakan karyawan titipan maupun yang dikirim dari luar daerah.
Sorotan publik juga rupanya tak bisa membenahi kinerja Disnakertrans Kabupaten Banggai. Saat Front Mahasiswa Peduli Rakyat (FMPR) menggelar aksi pada ada 22 Maret lalu,  Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Kisman Karinda langsung menyatakan hal itu merupakan kegagalan dalam mengawal persoalan-persoalan ketenagakerjaan di daerah ini.
“Kalau kinerja Disnakertrans baik, tidak mungkin ada aksi seperti yang terjadi kemarin (Selasa_Red). Boleh saya katakan Disnakertrans telah gagal mengawal persoalan persoalan tenaga kerja. Dan itu terbukti dari aksi mahasiswa yang menuntut realisasi tiga kesepakatan mediasi antara pihak tenaga kerja dan manajemen PT Wika,” kata Kisman. (ali)

About uman