Home » Politik » Hutang PT. SMPS Diminta Dirasionalisasi
Hutang PT. SMPS Diminta Dirasionalisasi
Konsultan hukum PT. SMPS, Nasrun Hipan saat memberi argumen pada rapat dengar pendapat di kantor DPRD Banggai, Rabu (3/5).

Hutang PT. SMPS Diminta Dirasionalisasi

LUWUK— Dalam daftar tunggakan pajak mineral bukan logam dan batuan, tercantum hutang PT. Sarana Mukti Putra Sejati (SMPS) sebesar Rp709 juta lebih dan Rp515 juta lebih pada dua jenis pekerjaan berbeda di tahun 2015. Data piutang atas proyek berbeda itu bagi perusahaan dianggap keliru. Melalui konsultan hukum perusahaan meminta agar besaran piutang dirasionalisasi.
“Jumlah tagihanya kami stressing. Selain itupula ada kesalahan prosedural yang dilakukan OPD dalam melakukan penagihan pajak,” kata Konsultan Hukum PT. SMPS, Nasrun Hipan pada rapat dengar pendapat (RDP) di kantor dewan, Rabu (3/5).
Nasrun menjelaskan, instrumen yang dijadikan pegangan Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Banggai adalah Perda nomor 15 tahun 2011. Padahal undang-undang yang dijadikan rujukkannya telah dicabut. Begitu pula ada prosedural yang tidak dilaksanakan Bapenda. Seperti tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Dan ini tegas Nasrun adalah penyimpangan. “Yang bisa dipungut oleh OPD hanyalah pajak reklame, pajak air dan PBB. Khusus untuk minerba harus dipungut berdasarkan wajib pajak,” kata Nasrun. Terlebih lagi sambung Nasrun, Bapenda merujuk pada rencana anggaran biaya (RAB). Disini letak kesalahan prosedurnya.
“Kami siap bayar pajak, akan tetapi dirasionalisasikan sesuai perturan. Dan ini bisa kamu PTUN kan,” ucap Nasrun.
Perwakilan Bapenda Kabupaten Banggai Herman mengaku kesal terhadap wajib pajak. Pasalnya, mereka tidak proaktif. Sehingga besaran tunggakan pajak ditetapkan sepihak. Kata Herman, Bapenda sudah beberapa kali mengunjungi perusahaan. Akan tetapi perusahaan bersikap dingin. Alhasil, Bapenda menggunakan RAB sebagai patokan piutang pajak.
Perwakilan perusahaan, Nasrun menyarankan agar Bapenda melayangkan surat kepada PT. SMPS agar memberi klarifikasi atas penempatan piutang pajak, sekaligus meminta waktu dalam melakukan rasionalisasi untuk memasukkan data minerba. Saran ini disanggah Bapenda Banggai. Kata Herman, karena keberatan pajak, silahkan perusahaan melayangkan surat kepada Bupati Banggai tentang keberatan itu sekaligus melampirkan bukti-buktinya. “Pemda kan sudah menetapkannya, sehingga otomatis menjadi piutang. Silahkan surati Pemda,” ucapnya.
Karena belum ada titik temu, sehingga Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Saripuddin Tjatjo memberi kesempatan untuk menggelar pertemuan kembali antara perwakilan perusahaan dengan Bapenda Banggai. “Sudah ada itikad baik perusahaan. Jadi saya harap ada pertemuan lagi antara keduanya,” ucap Om Arif. (yan)

About uman