Home » Politik » DPRD Minta Inspektorat Turun Lapangan
DPRD Minta Inspektorat Turun Lapangan
Komisi 1 DPRD Banggai merekomendasikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai untuk turun lapangan menyikapi aduan ADD Biak Kecamatan Luwuk Utara. Rekomendasi itu dikeluarkan, setelah rapat dengar pendapat, Kamis (4/5).

DPRD Minta Inspektorat Turun Lapangan

LUWUK— Keluhan warga desa Biak Kecamatan Luwuk Utara terkait persoalan alokasi dana desa (ADD) tahun 2016, dibahas di kantor DPRD Banggai, Kamis (4/5). Hasilnya, DPRD Banggai melalui Komisi 1 merekomendasikan agar Inspektorat Daerah turun lapangan untuk menyikapi persoalan itu.
Rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi 1 Naim Saleh turut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai. Hadir juga perwakilan pemerintah Kecamatan Luwuk Utara, warga desa Biak selaku pengadu, kepala desa dan mantan kepala desa serta BPD.
“Kita minta agar Inspektorat Daerah segera menyikapi persoalan ADD Biak, sehingga tidak terus menjadi polemik di tengah warga. Isi rekomendasi kami lainnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa segera memberi pencerahan kepada warga,” kata Naim Saleh.
Awalnya, RDP itu berjalan alot. Darman Uluki sebagai pengadu ngotot bahwa persoalan yang terjadi di desanya adalah pelanggaran pidana. “Ini kasus pidana, harus diproses hukum,” ucapnya.
Mantan Kades Biak, Samsul Saluki mengaku bingung atas laporan Darman. “Saya bingung, karena Darman dan kelompoknya juga menerima bibit. Bahkan dia mengusulkan semua anggotanya mendapatkannya,” kata Samsul. Mestinya sambung dia, persoalan ini tidak sampai di dewan. Sebab mulai dari desa hingga di kecamatan sudah berulang kali melaksanakan musyawarah.
Sekretaris Camat (Sekcam) Luwuk Utara Robby Nuraga menjelaskan, akhir Desember 2016 lalu pihaknya telah mengundang semua yang berkompoten, termasuk kelompok tani Darman. Begitu pula pada Januari 2017 juga telah dilaksanakan pertemuan. Hasil rapat itu telah dikirim ke Bupati dengan tembusan Inspektorat Banggai.
“Masalah ini sudah ditangani Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” ujar Robbi.
Perwakilan BPD Biak mengaku telah melaksanakan perannya dengan mengundang seluruh aparat desa untuk melaksanakan rapat. Sehingga apa yang menjadi aspirasi telah disahuti. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai, Yusrina Maudara mengaku pencairan silpa tidaklah mudah. Harus ada rekomendasi Camat. Sampai saat ini kata Yusrina yang saat itu didampingi Kasubbid Perencanaan Anggaran BPKAD Banggai Hardy Najoan, dana silpa tahun 2017 belum dicairkan. “Masyarakat jangan resah. Sebab dana silpanya belum dicairkan,” ujar Yusrina. Inspektorat Daerah siap merampungkan persoalan itu. Sikap tersebut tercermin lewat penegasan Sekretaris Inspektorat Daerah, Yori Ntoi. “Kalau pihak pengadu belum puas, surati Bupati dengan tembusan Inspektorat. Kami akan sikapi persoalan itu,” janji Yori. (yan)

About uman