Home » Berita Utama » Hari Ini, Eksekusi Tanjung
Hari Ini, Eksekusi Tanjung
Ratusan warga kompleks Tanjungsari, Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Selasa (2/5) mendatangi kantor DPRD Banggai. Mereka keberatan dengan rencana eksekusi lahan mereka seluas 6,4 hektar. Dalam aksi tersebut, mereka rela menunggu sampai berjam-jam demi mendapat dukungan dari sejumlah pihak akan pembatalan eksekusi.

Hari Ini, Eksekusi Tanjung

LUWUK-Pelaksanaan eksekusi lahan seluas 6,4 hektar di kompleks Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, dipastikan Rabu (3/5). Ini disampaikan Kabag Ops Polres Banggai, Kompol Margiyanta, sesaat setelah apel gelar personil gabungan pengamanan eksekusi di halaman Mapolres Banggai, Selasa (2/5).
Apel pengamanan tersebut melibatkan personil gabungan dari unsur Polres Banggai, Brimob, TNI, Satpol PP, Damkar, Dishub, PLN, PDAM, serta pegawai kesehatan. “Sesuai jadwal, eksekusi akan melibatkan sebanyak 565 personil gabungan,” katanya.
Dikatakan, pengamanan secara teknis belum bisa dipublikasi. Namun, dalam eksekusi tersebut akan diterjunkan alat berat untuk merobohkan rumah warga yang belum dibongkar.“Kalaupun ada barang-barang rumah, akan dikeluarkan terlebih dahulu. Nanti dibantu personil gabungan,” kata Margiyanta.
Ia menuturkan, sebelum alat berat dan personil gabungan bergerak, Pengadilan Negeri Luwuk akan membacakan amar putusan Mahkamah Agung (MA), yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi, di halaman kantor Kelurahan Karaton. “Mungkin sekitar pukul 08.00 Wita,” paparnya.
Setelah itu, lanjut Margiyanta, alat berat dikerahkan. Bangunan yang terlebih dahulu digusur berada di depan kantor kelurahan. Lalu, masuk ke dalam pemukiman warga. “Kami akan pastikan saat digusur nanti, tidak ada orang di dalam rumah. Ini yang paling utama,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolres Banggai AKBP Benni Baehaki Rustandi didampingi Dandim 1308 Luwuk Banggai Letkol Inf Sapto Irianto, saat dikonfirmasi awak media di kantor Kelurahan Karaton, menyatakan, pihaknya bersama tim gabungan berada di lahan eksekusi untuk mengamankan proses eksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung RI.
Ia menegaskan, petugas gabungan akan bertindak tegas, dan tidak segan-segan mengamankan warga yang menolak eksekusi ke tempat yang sudah ditentukan. Sebab, kata dia, eksekusi merupakan amanat undang-undang yang harus ditegakkan.    “Selama ini, sebelum eksekusi kami sudah membantu warga yang ingin direlokasi,” tandas Baehaki.
Mantan Kapolres Touna ini mengimbau kepada warga yang terkena eksekusi agar bisa koperatif, bekerjasama, serta memanfaatkan bantuan pemerintah untuk direlokasi, karena sangat menguntungkan. “Kepada warga lainnya, kami minta agar tidak terprovokasi. Karena ini merupakan bentuk penegakkan hukum yang harus ditegakkan di Negara ini,” tegasnya.

Perwakilan PN Luwuk Tak Hadir
Kemarin warga yang akan direlokasi mengadu ke DPRD. Dari sejumlah pihak terkait yang dihadirkan legislatif lewat rapat gabungan komisi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banggai, I Putu Gumi, perwakilan Pengadilan Negeri (PN) Luwuk tidak terlihat. Alhasil, sejumlah perwakilan warga Tanjung yang hadir, tidak dapat mendengarkan penjelasan secara teknis terkait lahan yang segera dieksekusi tersebut.
Awalnya, yang duduk dideretan kursi paling depan hanyalah Gumi, dua perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai. Beberapa menit kemudian hadir Kapolres Banggai AKBP Benni Baehaki Rustandi, disusul Asisten I Ramlin Hanis Setda Kabupaten Banggai dan perwakilan Kejari Luwuk. Hingga selesai agenda rapat gabungan komisi itu, tidak tampak batang hidung perwakilan PN Luwuk.
“Mestinya perwakilan PN Luwuk hadir pada pertemuan ini. Lantas kita mau tanya kepada siapa terkait tuntutan warga untuk menunda pelaksanaan eksekusi,” kata anggota Komisi 1 DPRD Banggai, Bachtiar Pasman.
Anggota Komisi 2 DPRD Banggai, Nasir Himran juga menyoal absennya perwakilan PN Luwuk. Bahkan politisi PKS ini sempat menyarankan agar pertemuan itu diskorsing, sambil menunggu Panitera PN Luwuk. “Ini jelas tidak bisa mengambil keputusan. Sebab pihak paling berkompoten tidak hadir,” ujar Aba Ateng sapaan akrab aleg berdarah Arab-Saluan ini. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Banggai, Evert Kuganda bersama Winancy Ndobe. “Harus ditunda, karena tidak ada PN Luwuk,” saran keduanya.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Irwanto Kulap tak hanya merespons saran sejumlah rekan untuk menunda rapat gabungan komisi, dia juga mengingatkan bahwa polemik lahan Tanjung ini telah dibahas di dewan.
Seingat politisi Partai Golkar ini, telah ada rekomendasi DPRD yang berisikan tiga poin alasan penundaan eksekusi, yakni menyangkut stabilitas keamanan, persoalan sosial serta yang berperkara diminta bernegosiasi.
Masih di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Banggai, Moh. Djufri Diko mengungkti kembali salah satunya statemen mantan Kapolres Banggai, AKBP Jamaludin Farti.
“Saya pernah baca di koran pernyataan pak Jamal. Intinya yang bersangkutan setuju jika hanya dua bidang lahan yang dieksekusi. Itu juga menjadi penyebab sehingga tertundanya pelaksanaan eksekusi,” kata Djufrie.
Hal lain yang dipaparkan terkait status batas-batas lahan. Mestinya tidak hanya berdasar taksiran, sehingga tidak lahir kesan eksekusi dilakukan asal-asalan. Apalagi sambung Djufrie itu adalah kawasan pemukiman warga. Selain di kawasan itu ada asset Pemda Banggai juga ada lahan warga yang tidak berperkara, namun mengapa masuk lahan yang akan dieksekusi. “Dimana azas keadilan,” tanya Djufrie. Soal lahan relokasi yang diperuntukkan bagi warga Tanjung juga disodorkan Djufrie pada rapat gabungan komisi yang dipimpin Waket DPRD Banggai I Putu Gumi itu.
Kapolres Banggai, AKBP Benni Baehaki Rustandi tak meladeni menyeluruh pertanyaan yang disampaikan Djufrie. Kapolres hanya memberi jawaban singkat. “Tugas kami hanya mengamankan dan mengawal eksekusi yang diperintahkan PN Luwuk,” kata Benni.
Menyangkut pernyataan mantan Kapolres Banggai, Benni mengaku itu bukan domainnya. “Yang pasti kita mengawal berdasarkan mekanisme. Ada beberapa kepala keluarga (KK) yang kooperatif sehingga mau direlokasi. Soal eksekusi itu sudah inkrah, bahkan hingga pada PK. Tak perlu lagi membahas materi. Karena kami hanya fokus pada pengawalan,” jawab Benni.
Pada rapat gabungan komisi itu, Kapolres Banggai pulang lebih cepat untuk menunaikan salat Dzuhur.

79 KK Sudah Direlokasi
Selama enam hari proses relokasi, tercatat 79 kepala keluarga (KK) yang sudah pindah ke lahan di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara. Angka ini akan bertambah, saat pelaksanaan eksekusi hari ini.
“Untuk sementara masih 79 KK. Besok (hari ini) pasti tambah banyak yang pindah,” ungkap Kasubag Humas Polres Banggai AKP Wiratno Apit, saat ditemui di lokasi objek eksekusi, kemarin.
Kata dia, meskipun sudah dilaksanakan eksekusi, warga tak perlu khawatir. Sebab, personil gabungan akan selalu membantu warga untuk direlokasi. “Kalau barang-barangnya sudah di luar rumah pasti diangkut, gratis. Warga jangan khawatir,” katanya.
Bahkan, mobil truk kepolisian pasti akan mengangkut barang-barang milik warga. “Jangan pikir sudah eksekusi, lalu kami tidak bantu. Itu salah. Kami pasti akan membantu warga,” tandas Wiratno.
Untuk di lahan relokasi, pemerintah daerah sudah menyiapkan fasilitas air dan listrik untuk kebutuhan warga.

Mustar Labolo Menangis
Sebelumnya, unsur Forkopimda bersama warga yang mendiami objek eksekusi menggelar pertemuan di ruang tunggu pelabuhan Luwuk, di kompleks Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Senin (1/5).
Dalam pertemuan itu, sempat terjadi perang argumen antara warga dengan pemerintah. Menurut warga, lahan yang diperkarakan tidak seluas yang akan dieksekusi. Hanya dua pihak yang diperkarakan, yakni, Hadin Lanusu dan Husen  Taferokila. Tapi anehnya, pada pelaksanaan eksekusi mencakup 248 kepala keluarga (KK) yang notabenen-nya tidak berperkara.
Kata warga, sudah terjadi perbedaan antara keputusan dan pelaksanaan eksekusi. Harusnya Pengadilan hanya mengeksekusi dua bidang tanah saja, bukan seluruh warga yang tidak pernah berperkara.
Warga yang mendiami objek eksekusi sepakat bahwa hukum itu harus ditegakkan karena hukum adalah panglima. Namun, hukum itu harus menjadi cermin keadilan kepada rakyat, bukan malah menjadi senjata pembunuh bagi rakyat kecil.
Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo, saat memberikan arahan sempat menangis di hadapan warga. Ia tidak mampu menahan tangis, karena tidak tega melihat warga Tanjung dieksekusi.
“Mohon maaf kalau saya terbawa emosi. Saya sebagai Mustar Labolo tidak tega merelokasi rakyat yang sangat saya cintai,” kata Mustar Labolo dengan nada gemetar.
Namun kata dia, Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai warga Negara harus patuh, taat, dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Upaya hukum sudah dijalani bertahun-tahun, dan keputusan terakhir harus dieksekusi.  “Keputusan ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah)” terangnya. “Dan Negara tidak boleh kalah dari luar aturan hukum itu sendiri,” tegasnya.
Pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Pemerintah daerah menyiapkan lahan relokasi per KK seluas 7 x 12 meter. Total KK yang disiapkan sebanyak 248 KK. Kebutuhan hidup air dan listrik pun sudah disiapkan, yakni air dan listrik.
Setelah itu, pemerintah daerah akan berupaya membangkitkan kewirausahaan (home industry) kepada warga yang direlokasi. “Apapun yang bisa diintervensi, maka akan dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan,” janji Mustar. (tim)

About uman