Home » Berita Utama » Dari dalam Jeruji, Pudin Muid Bantah Langgar Hukum
Dari dalam Jeruji, Pudin Muid Bantah Langgar Hukum
Syaifuddin Muid

Dari dalam Jeruji, Pudin Muid Bantah Langgar Hukum

LUWUK—Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sulteng terkait kasus penjualan tanah di lokasi yang kini jadi Objek Vital Nasional, Syaifuddin Muid, kembali angkat bicara. Dari balik jeruji besi, Mantan Kepala Seksi pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai ini membantah melakukan pelanggaran hukum. “Demi Allah, saya tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum atas jual beli tanah antara Bara Laapi dengan perusahaan. Sebab jual beli dan ganti rugi atas tanah telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata cara jual beli tanah oleh perusahaan,” tepis Syaifuddin kepada Luwuk Post via ponsel, Kamis (23/3).
Saat pengukuran tahun 2007 kata Pudin –sapaan akrabnya-tanah tersebut tercatat atas nama Bara Laapi dan secara fisik tanah itu dikuasainya, mengingat pajak bumi dan bangunan (PBB) dibayar Bara Laapi secara terus menerus sejak 2001.
Selanjutnya pada saat pengukuran selama hampir 3 bulan di lokasi, Bara Laapi secara tegas mengaku bahwa tanah itu miliknya yang dibeli dari Yamin Mokodompit dan Kansing sebagaimana tertuang dalam surat pengakuan yang ditanda tangan di desa.
Setelah tim selesai melakukan pengukuran, dilaksanakan sosialisasi peta selama hampir dua tahun. Kebijakan itu, lanjut Pudin, diambil agar memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa memiliki tanah untuk keberatan. Tapi setelah dua tahun tidak ada satupun yang keberatan dengan kepemilikan Bara Laapi.
Setelah ada kesepakatan harga tercapai, kemudian dilakukan pembayaran oleh perusahaan di Bank Negara Indonesia. Dan pembayaran tersebut dilakukan melalui mekanisme perusahaan dengan menggunakan Notaris PPAT.
Masih menurut penuturan Pudin Muid, permasalahan hukum muncul di tahun 2016, saat kuasa Yamin Mokodongan yang notabene seorang anggota polisi datang memerlihatkan sertifikat tanah atas nama Yamin Mokodompit. Dengan mengklaim bahwa tanah yang dibayar kepada Bara Laapi adalah tanah miliknya.
“Pertanyaan hukum, kenapa saat pengukuran tidak diketahui bahwa tanah itu bersertifikat. Khususnya BPN kenapa tidak terdeteksi bahwa tanah itu telah bersertifikat,” tanya Pudin.
Olehnya kata pelaksana tugas (Plt) Kadispora Kabupaten Banggai ini, perlu dijelaskan melalui media agar masyarakat memahami kasus ini. Apalagi, saat inventarisasi Pudin mengaku telah mengecek kepada Kepala Seksi Pengukuran yang berwenang, menyatakan tanah telah bersertifikat atau belum. Dan jawabannya, bahwa tanah itu belum memiliki sertifikat dan dalam peta pendaftaran tanah tidak tertera nama Yamin Mokodompit.
Berangkat dari informasi itu, kemudian dikroscek kepada Bara Laapi terkait sertifikat tanah itu. Dan oleh Bara Laapi mengatakan belum ada sertifikat. “Pertanyaan hukum lain, kenapa pada masa sanggah selama 2 tahun si pemegang sertifikat tidak pernah datang, baik melalui kuasa ataupun keluarganya. Karena semua masyarakat Uso menyatakan bahwa tanah itu milik Bara Laapi,” ujar Pudin.
Yang lebih mengherankan lagi sambung dia, apa pelanggaran yang dilakukan. Sementara fakta saat itu sudah seperti itu. Pembayaran dilakukan langsung oleh perusahaan melalui rekening Bara Laapi. Bagi Pudin, tidak ada kelalaian dalam kasus ini. Sebab dia sudah melakukan sesuai tugasnya.
Ketika Yamin merasa bahwa tanah itu miliknya, harusnya dia mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan. Bukan kata Pudin, membebankan pembuktian pada pundaknya. Tapi beban pembuktian ada pada pemilik tanah. “Silahkan dia (Yamin) buktikan kalau tanah itu miliknya,” tekan Pudin.
Selama hampir 20 tahun tanah itu ditinggalkan dan dikuasai Bara Laapi.  Pada pemerintahan desa setempat juga tidak tercatat nama Yamin Mokodompit. Itu artinya kata Pudin, tidak ada satu alasan hukum untuk kemudian menyeretnya dalam unsur penyertaan dan kelalaian.  Karena dasar membayar adalah berdasarkan data fisik dan data informasi dari desa Uso.
Ia juga mengklaim kehadiran investasi migas di Kabupaten Banggai, khususnya dua industri migas di wilayah Desa Uso, merupakan hasil perjuangannya. Sehingga Kabupaten Banggai sekarang menjadi sejahtera. “Ini sekedar curhat hati anak negeri yang terhempas di negerinya sendiri. Paya kita utus,” tulis Pudin Muid. (yan)

About uman