Home » Berita Utama » Kinerja Disnakertrans Disorot
Kinerja Disnakertrans Disorot
Kisman Karinda

Kinerja Disnakertrans Disorot

LUWUK–Pasca aksi demonstrasi yang dilakukan Front Mahasiswa Peduli Rakyat (FMPR), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banggai langsung menuai kritik. Instansi yang dipimpin Usmar Mangantjo itu, dianggap tak mampu menuntaskan persoalan ketenagakerjaan. Bahkan sejumlah kalangan menilai saat dipimpin oleh Usmar Mangantjo, instansi itu seperti tak henti didemo.
“Kalau kinerja Disnakertrans baik, tidak mungkin ada aksi seperti yang terjadi kemarin (Selasa_Red). Boleh saya katakan Disnakertrans telah gagal mengawal persoalan persoalan tenaga kerja. Dan itu terbukti dari aksi mahasiswa yang menuntut realisasi tiga kesepakatan mediasi antara pihak tenaga kerja dan manajemen PT Wika,” ucap Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Kisman Karinda, Rabu (22/3).
Lambannya realisasi kesepakatan yang dibuat antara tenaga kerja dan PT Wika, menjadi tolok ukur kinerja Disnakertrans. “Disnakertrans merupakan leading sector harus tegas mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Tidak ada tempat lain bagi tenaga kerja untuk mengeluarkan keluh kesahnya selain kepada Disnakertrans,” ucapnya.
Menurut Kisman, undang-undang telah mengamanatkan tupoksi yang dimiliki Disnakertrans. Salah satu poinnya adalah memperjuangkan nasib dan kesejahteraan tenaga kerja. Karena itu, peran Disnakertrans sangat dibutuhkan sebagai mediator penyelesaian persoalan yang melibatkan tenaga kerja dan pihak perusahaan.
“Hanya saja, yang menjadi kendala adalah PT Wika merupakan perusahaan BUMN. Nah, mampukah SKPD yang dipimpin beliau (Usmar Mangantjo_Red) menabrak tembok besar ini? Jangan sampai Disnakertrans hanya menjadi persyaratan administrasi, atau hanya memberikan janji-janji manis,” jelasnya.
Kisman juga menilai, selama ini Disnakertrans belum menunjukan prestasi dalam penyelesaian persoalan tenaga kerja. Menurut Dia, persoalan tenaga kerja di PT Wika merupakan momen di mana Disnakertrans dapat menunjukan prestasi itu.
“Selama ini memang belum ada prestasi menonjol yang ditunjukan Disnakertrans dibawah kepemimpinan Usmar Mangantjo. Terbukti ada mahasiswa Fisip Unismuh yang meneliti tentang tentang kepemimpinan beliau,” jelasnya.
Selain itu, secara umum konstalasi tenaga kerja di Kabupaten Banggai sangat menyedihkan. Selain persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), masih banyak tenaga kerja yang dibayarkan jauh di bawah standar upah minimum.
“Ada penerapan standar upah tapi hanya berlaku di atas kertas saja. Implementasinya itu belum ada. Saya berani menjamin bahwa masih banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan hak yang layak. Nah, terkait persoalan itu Disnakertran harus proaktif,” terangnya.
Menurut Kisman, jika persoalan tersebut terus dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi bom waktu yang akan meledak kapan saja. “Buruh atau tenaga kerja kapan saja bisa menjadi aliansi yang sangat kuat. Di negara ini ada tiga aliansi yang masif, yakni kelompok nasionalis, kelompok religius, dan kelompok buruh dan tani. Sejarah sudah membuktikan itu. Gerakan buruh dan tani di mana-mana tidak kecil. Tentunya, kita berharap itu tidak terjadi di Kabupaten Banggai,” katanya. (and)

About uman