Home » Berita Utama » Naker PT Wika Blokade Jalan
Naker PT Wika Blokade Jalan
Ratusan naker lokal menutup akses jalan PT Wika, di Desa Kayowa Kecamatan Batui, Senin (13/3).

Naker PT Wika Blokade Jalan

LUWUK-Persoalan tenaga kerja (naker) di Kabupaten Banggai tak kunjung tuntas. Lagi-lagi, naker lokal melampiaskan emosi dengan menutup akses jalan poros Desa Solan, Kecamatan Kintom dan Desa Kayowa, Kecamatan Batui, Senin (13/3). Mereka menyoal perekrutan tenaga kerja hingga hak pekerja.
Di Kayowa, ratusan naker lokal memblokade akses jalan PT Wijaya Karya (Wika). Bahkan, mereka menahan kendaraan operasional perusahaan dan kendaraan dinas camat Batui Selatan. Mereka sempat bersitegang dengan pihak TNI dan Polri, karena memaksa menutup akses jalan provinsi. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu.
Koordinator Aksi, Muhammad Said, menyatakan, langkah ini dilakukan setelah manajemen PT Wika belum merealisasikan kesepakatan bersama terkait pembayaran uang pesangon. Padahal, PT Wika sudah bersedia membayar pesangon sesuai amanat undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal 164 ayat (3).
Selain itu, mereka juga mendesak menajemen PT Wika agar segera memulangkan naker kiriman dari luar daerah. Sebab, kehadiran naker nonlokal itu, dianggap sebagai penyebab naker lokal di-PHK. “Kami minta agar hari ini juga (kemarin_red), PT Wika memulangkan mereka (naker non lokal),” tegasnya naker PT Wika saat berorasi.
Dikatakan, PHK dari menejemen PT Wika sudah melanggar ketentuan perundang-undangan karena dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan tim PHI (Perselisihan Hubungan Industrial) di Disnakertrans Banggai. Olehnya, manajemen PT Wika harus membayar uang pesangon secara ganda. “Kami juga meminta agar manajemen PT Wika menjalankan program CSR kepada warga yang terkena dampak dari investasi Migas ini,” tandas Said.
Sementara itu, Kepala Humas PT Wika, Agusriyandi, menyatakan, pihaknya akan tetap membayar uang pesangon sesuai perintah undang-undang. Namun, Ia tetap ngotot untuk dibayarkan sesuai pasal 156. Lagipula, kata dia, naker yang dikeluarkan itu bukan PHK, melainkan pekerjaan pada project sumur gas Motindok itu sudah hampir rampung. Sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja.
Sementara soal pemulangan naker non lokal, Ia menegaskan, sudah dilaksanakan sebulan lalu. “Naker non lokal yang tersisa sekitar 90 orang. Kami akan usahakan untuk dipulangkan secepatnya,” katanya.
Untuk CSR, kata dia, manajemen PT Wika pernah menyerahkan bantuan dana untuk rehab bangunan PAUD dan Masjid Desa Nonong. Tapi, pihaknya akan tetap menunggu rekomendasi dari pemerintah desa Nonong tentang kebutuhan masyarakat agar realisasi CSR tetap sasaran. “Nanti pemerintah desa yang usulkan. Apa program prioritasnya. Kalau sudah diusulkan, pasti direalisasi,” papar Agusriyandi.
Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Banggai Suwitno Abusama, menjelaskan, persoalan yang terjadi antara naker lokal dan manejemen PT Wika harus diselesaikan pada tingkat mediasi. Namun kata dia, Disnakertrans Banggai, belum punya mediator dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Kalaupun dipaksakan, maka harus mendatangkan mediator dari Disnaker Provinsi Sulteng. “Kalau masih dead lock lagi pada tingkat mediasi, maka akan diselesaikan ke pengadilan hubungan industrial,” tuturnya.
Amatan Luwuk Post, perdebatan panjang terjadi antara naker, manajemen PT Wika dan Disnakertrans. Masing-masing menafsirkan pasal per pasal di undang-undang nomor 13 tahun 2003, yang mengatur tentang kewajiban pembayaran uang pesangon. Pihak perusahaan bersikukuh akan membayar pesangon sesuai pasal 156, naker lokal dengan lantang mendesak perusahaan membayar pesangon sesuai pasal 164, sementara Disnakertrans bingung karena tidak bisa mengambil keputusan.
Perundingan hampir dead lock yang keempat kalinya. Beruntung, perwakilan manejemen PT Wika langsung berkoordinasi dengan pimpinan PT Wika di Jakarta via telepon. Alhasil, manejemen PT Wika bersedia merealisasikan tiga tuntutan naker lokal. Pertama; membayar uang pesangon sesuai pasal 164 paling lambat 3 pekan kedepan, kedua; memulangkan tenaga kerja non lokal paling lama 3 hari, dan ketiga; siap menjalankan program CSR sesuai usulan dari pemerintah desa. Kesepakatan ini dibuat tertulis dan ditandatngani oleh pihak terkait.
Setelah kesepakatan lahir, ratusan naker langsung membubarkan diri. Arus lalu lintas kembali normal.
Terpisah, Kapolres Banggai AKBP Benni Baehaki Rustandi saat dikonfirmasi soal aksi blokade jalan ini menyatakan, pihaknya tidak memersoalkan upaya menyampaikan aspirasi. Namun, jangan sampai menganggu aktivitas masyarakat umum dan fasilitas publik. “Kalau menyampaikan aspirasi tidak masalah, asal jangan ganggu kepentingan publik,” tegasnya.(awi)

About uman