Home » Banggai Kepulauan » Badrin Nosin Dinilai Tendensius
Badrin Nosin Dinilai Tendensius
Badrin Nonsi

Badrin Nosin Dinilai Tendensius

SALAKAN– Pernyataan politisi partai Demokrat Kabupaten Banggai, Badrin Nonsi, menjadi blunder. Sebab, pernyataannya dengan menyebutkan paslon bupati dan wakil bupati Zainal Mus-Rais Adam (Zamra), tak melakukan pelanggaran pilkada, di kanter balik oleh politisi partai Golkar Bangkep, Harsono Moidadi.
Menurut Harsono, pernyataan Badrin itu, tendensius. Terlebih lagi, kata Harsono, Badrin menuding paslon Irianto Malingong-Hesmon L Pandili (Irhes) yang berpotensi melakukan kecurangan.
Harsono menegaskan, dalam putusan Bawaslu Sulteng, paslon Zamra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pilkada berupa politik uang secara tersistematis dan massif.
“Meski tidak terbukti dilakukan secara terstruktur karena melibatkan ASN, tetapi putusan Bawaslu Sulteng jelas-jelas menegaskan Paslon Zamra melakukan pelanggaran yang sistematis dan massif. Ini bukti bahwa paslon Zamra main curang,” tegas politisi yang akrab dengan sapaan Potik ini, Sabtu akhir pekan kemarin.
Tak hanya itu, lanjut Harsono, Panwaslih Kabupaten Bangkep, sekarang masih menangani dugaan pelanggaran Pilkada lainnya yang diduga dilakukan oleh paslon Zamra. “Ada belasan kasus pelanggaran Pilkada paslon Zamra, yang kini tengah ditangani oleh Panwaslih,” sebut Harsono.
Beberapa kasus itu, sambung Harsono, adalah hasil laporkan tim paslon Irhes dan ada beberapa kasus lainnya yang menjadi temuan langsung panwaslih.
“Termasuk kasus tangkap tangan praktek politik uang oleh Panwaslih Kecamatan Tinangkung Utara, dengan barang bukti tandaterima uang senilai ratusan juta rupiah,” tambah Harsono.
Kepada Badrin, Harsono meminta untuk membuktikan kecurungan pilkada yang disebutkannya dilakukan oleh Paslon Irhes. “Irhes main bersih di Pilkada. Tidak ada kecurangan yang kami buat. Badrin jangan asal ngomong. Tolong saudara Badrin, membuktikan tudingannya itu,” tantang Harsono.
Terkait statemen Badrin, yang menyarankan agar paslon Irhes dan tim pemenangannya, legowo serta menerima kekalahan mereka di Pilkada, ikut ditanggapi Harsono.
Menurutnya, upaya hukum yang dilakukan oleh Paslon Irhes, merupakan hak konstitusional dari paslon Irhes yang dijamin oleh hukum negara ini. Terlebih lagi, tegas Harsono, pihak Irhes mendapat dukungan dari ribuan masyarakat Bangkep untuk melakukan upaya hukum dengan menggugat hasil Pilkada yang sarat dengan kecurangan itu.
Terpisah, Rudiansyah selaku tim pemenangan Zamra menepis tudingan yang menyatakan Zamra telah terbukti melakukan politik uang. Menurutnya, itu hanyalah isu yang sengaja dilemparkan untuk mengelabuhi masyarakat. Sebab, secara tegas Zamra telah menjelaskan hal itu dalam sidang di Bawaslu sehingga kemudian dimenangkan Zamra. “Tidak ada politik uang, yang ada itu kami memberikan biaya operasional kepada tim pemenangan,” pungkasnya.
Ia menjelaskan dalam pembentukan tim pemenangan jelas dikatakan kandidat dapat membentuk tim pemenangannya. Oleh karena itu, tim pemenangan Zamra dibentuk hingga ke tingkat desa dan semua yang terlibat dalam tim pemenangan jelas harus diberi biaya operasional. “Jadi tidak benar kalau kemudian kami dituding bermain politik uang. Kalau kami memberikan biaya operasional itu betul. Tapi itu jelas hanya diberikan ke tim pemenangan Zamra bukan orang yang tidak terdaftar,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh tim pemenangan Zamra sudah terdata dan telah dilaporkan ke KPUD Banggai Kepulauan. Sehingganya akan aneh ketika itu dipersoalkan oleh kandidat lain. (wan)

About uman