Home » Berita Utama » Jalan Negara dan Obvitnas Terancam
Jalan Negara dan Obvitnas Terancam
Limbah dari hasil penambangan emas ilegal yang mengancam jalan negara di Desa Dongin, Kecamatan Toili Barat, Senin (20/2).

Jalan Negara dan Obvitnas Terancam

TOILI BARAT – Aktivitas penambangan illegal di pegunungan Lopon, Desa Dongin, Kecamatan Toili Barat, semakin menjadi-jadi. Bahkan, kini limbahnya mengancam jalan negara dan salah satu perusahaan migas bumi.
Penambangan ini sejatinya sudah lama beroperasi kendati disebut-sebut ilegal. “Ini sedikit lagi jalan raya terendam lumpur merah gara-gara limbah tambang yang tidak dikontrol. Sisi lainnya lagi jalan terancam longsor akibat penambang mengambil material yang arahnya mendekati jalan raya,” ujar seorang warga Desa Uweloli, Risman, Senin (20/2).
Sementara itu, Camat Toili Barat I Made Berata membenarkan jika aktivitas penambangan emas di wilayah kerjanya itu, ilegal.  Dia, bahkan telah beberapa kali mengeluarkan teguran kepada para penambang.  “Ditegur, dua tiga harinya mereka kembali beroperasi karena mereka saat meninggalkan lokasi tambang tidak membawa mesin dan peralatan tambang,” jelas Made, kemarin.
Menurut mantan Sekcam Batui Selatan ini, aktifitas penambangan emas ilegal tersebut harus segera dihentikan karena membahayakan pengendara dan salah satu perusahaan migas yang berstatus objek vital nasional (Obvitnas). “Itu limbahnya sudah mengancam jalan raya. Kemudian lebih tinggi timbunan limbah daripada posisi jalan,” tandasnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Banggai, I Putu Gumi, mengakui, sebelum adanya aktivitas pertambangan, pegunungan Lopon masih rimbun karena terdapat banyak pepohonan dan perkebunan warga. Namun, kini sudah berubah total. “Penambang itu sudah berjalan sekitar 3 tahun,” kata Putu.
Menurut politikus PDIP itu, penambang emas merupakan warga setempat dan ada juga yang berasal dari luar daerah seperti Gorontalo. “Mereka tidak gunakan mesin. Hanya dompeng saja,” ujarnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Usmar Mangantjo, menyebut, tak ada perusahaan pertambangan emas yang melaporkan tenaga kerjanya. Padahal, jika memang legal, itu wajib dilakukan. “Sampai sekarang belum ada,” katanya. (ali/um)

About uman